Menteri Luar Negeri Kuba: Menlu AS Tidak Jujur dan Bertentangan dengan Presiden
New Policy – Dalam sebuah pernyataan terbaru, Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Parrilla, menyoroti kesenjangan antara peryataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, dan Presiden AS, Donald Trump, terkait kebijakan blokade minyak yang diterapkan terhadap Kuba. Rodriguez menuding bahwa Rubio membohongi publik dan berusaha menyembunyikan fakta bahwa blokade bahan bakar tersebut tetap berlangsung meskipun disangkal oleh pihak pemerintahan Trump.
Kritik Terhadap Konsistensi Pernyataan Menlu AS
Dalam postingannya di platform media sosial X, Rodriguez menegaskan bahwa Rubio memperlihatkan ketidaksesuaian dalam pendiriannya. “Ketika Menlu AS membahas kelemahan Kuba, ia seharusnya dijelaskan mengapa ia terus-menerus menyangkal keberadaan blokade bahan bakar yang sepenuhnya diterima oleh Gedung Putih,” tulisnya. Pernyataan ini menyoroti ketidakcocokan antara Rubio dengan Trump, yang sebelumnya juga menekankan kebijakan tersebut dalam berbagai kesempatan.
“Saat Menlu AS berbicara tentang inkompetensi di Kuba, dia seharusnya ditanya mengapa dia terus-menerus berbohong dan bertentangan dengan presiden AS serta juru bicaranya dengan menyangkal keberadaan blokade bahan bakar total yang diakui oleh Gedung Putih,”
Rodriguez menilai bahwa pernyataan Rubio mengandung upaya untuk menghindari tanggung jawab pemerintahan AS terhadap kebijakan ekonomi yang dianggap menghambat Kuba. Ia menekankan bahwa Rubio memperlihatkan sikap ingin menonjolkan diri sebagai penyelamat dengan mengabaikan fakta bahwa blokade masih aktif.
Blokade Minyak dan Dampak pada Sektor Ekonomi
Blokade minyak yang diterapkan AS sejak 1960-an menjadi isu penting dalam perdebatan hubungan bilateral antara kedua negara. Rodriguez menyatakan bahwa kebijakan ini menghalangi perusahaan-perusahaan asing untuk menjual suku cadang dan teknologi kepada pembangkit listrik termoelektrik di Kuba. Dengan membatasi akses minyak, AS juga mencegah perusahaan mana pun di dunia mengekspor bahan bakar ke negara kepulauan tersebut, menurut Rodriguez.
Di samping itu, rencana pencekikan ekonomi oleh Rubio juga memengaruhi perusahaan nikel Kuba. Sanksi yang dikenakan terhadap mereka berdampak pada industri ekspor dan kerja sama internasional. Dampak serupa terjadi pada sektor pariwisata dan pertambangan, dengan ancaman penarikan hak warga negara asing yang pernah mengunjungi Kuba untuk menggunakan fasilitas ESTA saat masuk ke AS. Hal ini menunjukkan bahwa blokade tidak hanya membatasi akses minyak, tetapi juga mengguncang berbagai aspek ekonomi Kuba.
Kebijakan Trump dan Konsekuensinya
Perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada 29 Januari 2026 menjadi dasar bagi penerapan tarif terhadap negara-negara yang menjual minyak ke Kuba. Ini memperkuat tekanan AS terhadap negara kepulauan tersebut, yang sebelumnya telah menghadapi pembatasan ekonomi selama bertahun-tahun. Rodriguez menyebut bahwa kebijakan ini tidak hanya memperketat ketergantungan Kuba pada minyak impor, tetapi juga memengaruhi negara-negara lain yang tetap menjalin kerja sama dengan Kuba dalam bidang kesehatan.
Blokade minyak yang diterapkan AS berdampak signifikan pada Kuba. Pada 2026, negara tersebut hanya menerima satu pengiriman minyak mentah, sekitar 100.000 ton yang diangkut oleh kapal Rusia Anatoly Kolodkin. Angka ini menunjukkan betapa ketatnya pengaruh sanksi AS terhadap kebutuhan energi Kuba, yang sebagian besar bergantung pada bantuan internasional. Rodriguez menyoroti bahwa kebijakan ini memperlihatkan sikap menindas terhadap Kuba, dengan alasan bahwa negara tersebut masih mempertahankan hubungan yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan Trump.
Upaya Subversi dan Intervensi Militer
Rodriguez tidak hanya mengkritik kebijakan ekonomi, tetapi juga menuding Rubio berusaha subversi terhadap sistem konstitusional Kuba. Ia menegaskan bahwa Rubio secara terbuka mendukung upaya intervensi militer AS di Kuba, yang dianggap sebagai bagian dari strategi memperkuat dominasi ekonomi dan politik AS di wilayah tersebut. Menurut Rodriguez, tindakan ini menunjukkan sikap menekan Kuba agar kehilangan kekuatan diplomatik dan ekonomi.
Dalam konteks ini, Rodriguez menekankan bahwa blokade minyak tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi Kuba, tetapi juga menjadi alat tekanan terhadap negara-negara yang tetap bersikap loyal terhadap Kuba. Misalnya, negara-negara yang menjalin kerja sama kesehatan dengan Kuba seringkali dianggap sebagai “pengkhianat” oleh AS, sehingga terkena sanksi ekonomi. Hal ini memperlihatkan bahwa blokade tidak hanya terbatas pada sektor energi, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan Kuba.
Kesimpulan dan Dampak Global
Dalam kesimpulan, Rodriguez mempertanyakan kemampuan Rubio untuk mengelola hubungan internasional dengan konsisten. Ia menilai bahwa pernyataan Menlu AS tersebut bertentangan dengan kebijakan yang telah diumumkan oleh Trump, menciptakan ketidakjelasan dalam upaya AS memperkuat dominasi politik dan ekonomi di Kuba. Rodriguez juga menegaskan bahwa kebijakan ini berpotensi memengaruhi negara-negara lain yang terlibat dalam kerja sama dengan Kuba, khususnya dalam bidang energi dan logistik.
Kebijakan blokade minyak oleh AS terus menjadi isu utama dalam dialog antara kedua negara. Meskipun Kuba berusaha memperoleh minyak dari sumber alternatif, seperti Rusia dan China, kebijakan ini tetap memperlihatkan tekanan besar terhadap kebutuhan bahan bakar negara tersebut. Rodriguez menilai bahwa langkah-langkah ini adalah bagian dari upaya memperkuat pengaruh AS di wilayah Latin America, sambil menggambarkan Kuba sebagai negara yang berjuang untuk mempertahankan kemandirian.
Dengan kebijakan ini, AS juga mencoba memutus rantai pasok minyak yang sebelumnya mengalir dari negara-negara lain ke Kuba. Padahal, minyak menjadi komoditas vital dalam kehidupan sehari-hari dan sektor industri negara tersebut. Rodriguez menyatakan bahwa sanksi terhadap CUPET, perusahaan Kuba yang mengelola logistik bahan bakar, memperlihatkan bahwa AS ingin mengontrol seluruh aspek ekonomi Kuba. Ini menunjukkan bahwa kebijakan blokade minyak tidak hanya menjadi bagian dari kebijakan luar negeri AS, tetapi juga alat untuk membangun dominasi politik terhadap negara kepulauan itu.
Sementara itu, Kuba terus berupaya menemukan solusi untuk mengatasi
