Laporan: Inflasi Tahunan Iran Tembus 88,6 Persen
Laporan – Dalam laporan terbaru yang diterbitkan oleh kantor berita resmi Iran, IRNA, pada hari Sabtu (27/6), terungkap bahwa inflasi tahunan di Iran telah mencapai tingkat 88,6 persen pada bulan ketiga kalender tahun ini. Bulan tersebut, yang dikenal sebagai Khordad, berlangsung dari 22 Mei hingga 21 Juni. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, mencerminkan tekanan ekonomi yang terus meningkat.
Mengutip data dari Pusat Statistik Iran, laporan tersebut menyebutkan bahwa indeks harga konsumen (IHK) negara itu pada bulan Khordad mencapai 656,4 unit. Angka ini menunjukkan kenaikan 5,9 persen dibandingkan bulan sebelumnya serta kenaikan 88,6 persen secara tahunan (yoy). Selain itu, laporan menegaskan bahwa pertumbuhan IHK selama 12 bulan terakhir, hingga 21 Juni, mencapai 62 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023.
Naiknya inflasi di Iran semakin terasa sejak Amerika Serikat kembali menerapkan sanksi-sanksi ekonomi yang ketat. Langkah ini diambil setelah Washington memutuskan keluar dari perjanjian nuklir 2015 yang berisi antara Teheran dan negara-negara besar lainnya. Sanksi tersebut membatasi akses Iran ke pasar internasional, mengganggu pasokan bahan baku, dan mendorong kenaikan harga bahan pokok. Akibatnya, biaya hidup warga Iran semakin melonjak, terutama untuk kebutuhan pokok seperti bahan bakar, bahan makanan, dan perawatan kesehatan.
Pertumbuhan inflasi yang pesat ini juga dipengaruhi oleh konflik yang terus berlanjut antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat sejak awal tahun. Perang dagang dan tekanan politik memicu ketidakstabilan di sektor ekonomi, terutama dalam perdagangan minyak dan gas yang menjadi tulang punggung pendapatan negara. Selain itu, ketegangan geopolitik memperburuk situasi, karena mengurangi investasi asing dan mempercepat kebijakan moneter yang konservatif.
Menurut analis ekonomi, kenaikan inflasi yang mencapai 88,6 persen selama tahun 2024 ini adalah angka tertinggi sejak beberapa tahun terakhir. Pada bulan Mei, inflasi telah mencapai 82 persen, dan kini melonjak lagi menjadi 88,6 persen. Data ini memperlihatkan bahwa kenaikan harga barang dan jasa terus terjadi, terutama di sektor energi, transportasi, dan layanan dasar. Pusat Statistik Iran mencatat bahwa rata-rata kenaikan harga barang mencapai 4,8 persen per bulan sepanjang 2024, yang merupakan lonjakan besar.
Masalah inflasi tidak hanya menghantui masyarakat biasa, tetapi juga memberi tekanan pada pemerintah Iran. Presiden Iran, Ebrahim Raisi, telah mengumumkan beberapa langkah untuk mengatasi kenaikan harga, termasuk memperkenalkan subsidi tambahan untuk bahan bakar dan kebutuhan pokok. Namun, kebijakan ini dinilai belum cukup untuk mengendalikan tekanan inflasi yang terus menguat. Beberapa ahli ekonomi memperingatkan bahwa jika sanksi terus diberlakukan, inflasi bisa mencapai angka yang lebih tinggi dalam beberapa bulan ke depan.
Angka inflasi yang melonjak juga memperlihatkan ketergantungan ekonomi Iran pada impor. Selama 2023, Iran memperoleh sekitar 80 persen kebutuhan bahan bakunya dari luar negeri, terutama dari negara-negara seperti Rusia dan China. Namun, dengan sanksi AS yang lebih ketat, negara tersebut terpaksa meningkatkan pengimporan dari negara-negara lain, yang menyebabkan kenaikan harga di pasar dalam negeri. Selain itu, pasokan minyak mentah yang tidak stabil juga berkontribusi pada kenaikan harga bahan bakar, yang menjadi komoditas paling mahal di Iran.
Secara historis, Iran memiliki catatan inflasi yang tinggi karena faktor-faktor seperti gejolak politik, perang dagang, dan krisis moneter. Tahun 2022, inflasi mencapai 43 persen, dan di 2023, angka tersebut naik menjadi 82 persen. Dengan data bulan Juni yang menunjukkan peningkatan 88,6 persen, jelas bahwa tekanan inflasi sudah mencapai tingkat kritis. Menurut laporan yang diriliskan oleh Pusat Statistik Iran, tingkat inflasi yang melesat ini memengaruhi hampir seluruh lapisan masyarakat, termasuk keluarga miskin dan menengah.
Pemerintah Iran berusaha menghadapi situasi ini dengan berbagai strategi, termasuk mencetak uang dalam jumlah besar untuk menutupi defisit anggaran. Namun, kebijakan ini justru memperburuk inflasi karena menambah pasokan uang dalam sirkulasi yang berlebihan. Pada sisi lain, pemerintah juga mencoba menarik investasi dari negara-negara tetangga, terutama dari Rusia, China, dan negara-negara Arab, untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor minyak.
Kenaikan inflasi yang mencapai 88,6 persen juga mengisyaratkan tantangan besar dalam kebijakan ekonomi Iran. Meskipun pemerintah berusaha menstabilkan situasi, masyarakat semakin merasa tekanan hidupnya meningkat. Kenaikan harga barang dan jasa yang cepat membuat daya beli warga berkurang, terutama bagi keluarga dengan pendapatan tetap. Ini memicu kekhawatiran bahwa keadaan
