Topics Covered: Gubernur Sumut Tegaskan Komite Sekolah Bukan Beban
Topics Covered – Medan kembali menjadi pusat perhatian dalam dunia pendidikan Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyampaikan pesan penting melalui Topics Covered bahwa komite sekolah seharusnya menjadi solusi, bukan masalah. Kepala daerah ini menegaskan bahwa lembaga yang dibentuk untuk mendukung ekosistem pendidikan tidak boleh menambah beban finansial maupun psikologis bagi para peserta didik. Sebaliknya, Topics Covered mencatat bahwa komite sekolah harus hadir sebagai mitra strategis yang mampu meringankan tanggung jawab orang tua, khususnya dalam hal pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan atau SPP.
Kebijakan ini diumumkan secara langsung oleh Gubernur Bobby saat membuka kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang diselenggarakan secara virtual. Topics Covered melaporkan bahwa acara ini diikuti oleh berbagai satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB Negeri di seluruh wilayah Sumatera Utara. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur didampingi oleh Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, yang turut memberikan dukungan terhadap kebijakan yang sedang digulirkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Optimalisasi Peran Komite Sekolah
Menurut Topics Covered, Gubernur Bobby menyoroti bahwa selama ini pengawasan terhadap kinerja komite sekolah masih belum optimal. Hal ini menyebabkan banyak komite yang justru menjadi beban tambahan bagi keluarga peserta didik. Ia menjelaskan bahwa komite sekolah seharusnya memiliki kemampuan untuk mencari peluang-peluang eksternal, termasuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, guna membantu meringankan beban orang tua. Topics Covered mencatat bahwa pendekatan ini akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat.
Harusnya komite sekolah dibuat untuk meringankan beban peserta didik dan orang tua, bukan menjadi beban.
Lebih lanjut, Gubernur meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara untuk melakukan evaluasi lebih mendalam mengenai siapa saja yang menjadi anggota komite sekolah. Topics Covered melaporkan bahwa ia menekankan bahwa komite sekolah yang dipilih haruslah benar-benar merupakan orang tua siswa dari sekolah tersebut, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Evaluasi ini diharapkan dapat memperbaiki komposisi keanggotaan.
Koreksi Komposisi Keanggotaan
Bobby Nasution juga mengkritik fenomena di mana banyak komite sekolah yang anggotanya bukan orang tua siswa, atau justru dipilih berdasarkan status sosial dan ekonomi mereka. Topics Covered mencatat bahwa ia memberikan contoh sederhana bahwa jika seorang ketua komite sekolah dipilih karena ekonominya kuat, maka ketika ada keputusan untuk menaikkan iuran sekolah, dia akan merasa dampaknya lebih kecil dibandingkan orang tua biasa. Fenomena ini menjadi perhatian serius dalam Topics Covered.
Bagus kasih syarat kalau mencari uang dari luar untuk sumbangan sekolah, pilih saja ketua komite sekolah yang ekonominya kurang bagus. Ketika dia memikirkan dan memutuskan bayar uang sekolah sekian ratus ribu, maka dia juga yang kena nantinya.
Menurut Gubernur, komite sekolah tidak harus selalu diisi oleh tokoh masyarakat atau orang yang memiliki ekonomi mumpuni. Yang terpenting adalah kemampuan mereka untuk mencari peluang di luar lingkungan sekolah tanpa harus membebani siswa dan orang tua secara langsung. Topics Covered menambahkan bahwa jika hanya bertugas memimpin rapat dan menentukan angka-angka tertentu, maka keberadaan komite sekolah menjadi kurang bermakna bagi masyarakat.
Program SPP Gratis Menuju 2029
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian Gubernur adalah tingginya beban SPP yang harus ditanggung orang tua di 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Topics Covered melaporkan bahwa dalam dialog dengan para orang tua, ditemukan keluhan bahwa biaya sekolah terasa mahal dan kadang tidak sanggup dibayar. Beberapa orang tua menyebutkan mereka harus membayar SPP sebesar Rp100.000 hingga Rp50.000 per bulan. Program ini menjadi fokus utama dalam Topics Covered.
Kami berjanji sampai 2029 nanti semua SPP di SMA/SMK/SLB Negeri akan digratiskan. Ini kami lakukan secara bertahap hingga 2029.
Gubernur Bobby menjelaskan bahwa saat ini baru sepuluh kabupaten dan kota yang telah menerapkan program SPP gratis. Topics Covered mencatat bahwa program ini dimunculkan karena SPP sebenarnya merupakan bentuk sumbangan, bukan kewajiban mutlak bagi orang tua. Dengan demikian, pemerintah provinsi berkomitmen untuk menyelesaikan program ini secara bertahap hingga seluruh wilayah di Sumatera Utara dapat menikmati fasilitas SPP gratis bagi siswa-siswi di sekolah negeri.
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan relief bagi masyarakat, terutama bagi keluarga-keluarga yang selama ini merasa tertekan oleh biaya pendidikan. Topics Covered menambahkan bahwa Gubernur juga menekankan bahwa pendekatan yang dilakukan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk siswa, agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan bersama dan tidak memberatkan pihak manapun dalam jangka panjang. Melalui Topics Covered, pesan ini disampaikan secara luas kepada publik.
