Zulhas Tinjau Ulang Pelaksanaan MBG, Laporan ke Presiden Ditargetkan Bulan Depan
Menko Zulhas dalami penyalahgunaan MBG lapor – Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang akrab dipanggil Zulhas, telah menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan pendalaman menyeluruh terhadap berbagai permasalahan yang muncul selama pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Salah satu fokus utama adalah dugaan penyalahgunaan pada titik-titik lokasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Seluruh hasil kajian tersebut rencananya akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada bulan depan, tepatnya terhitung sejak hari Rabu tanggal 15 Juli mendatang.
Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan
Saat memberikan keterangan pers setelah menghadiri rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI pada malam hari Rabu (15/7), Zulhas menegaskan bahwa pihaknya akan menyelesaikan berbagai hambatan dan kasus penyalahgunaan yang selama ini menghambat program MBG. Ia meminta waktu tambahan selama satu bulan untuk merapikan tata kelola program tersebut.
“Mengenai MBG, (kami) akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya satu bulan lagi untuk menyelesaikan, merapikan (tata kelola MBG, red.),” kata Zulhas.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih empat jam di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo memimpin diskusi dengan dua agenda utama. Pertama adalah pembahasan mengenai program MBG, dan kedua adalah mengenai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Setelah rapat berakhir, Zulhas menyampaikan bahwa hasil kajian dan pendalaman yang telah dilakukan akan menjadi pijakan penting bagi pemerintah dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki sistem tata kelola MBG secara menyeluruh.
Memetakan Persoalan dan Anggaran
Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah saat ini telah berhasil memetakan berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Banyak masalah yang ditemukan, mulai dari dugaan penyalahgunaan hingga titik-titik yang sudah layak menerima bantuan namun belum memiliki SPPG. Bahkan, ada sejumlah lokasi yang sudah dibangun namun masih belum memiliki SPPG-nya. Semua hal tersebut akan dipaparkan kepada Presiden dalam waktu satu bulan ke depan untuk diambil keputusan yang tepat.
“Banyak ya, yang (terkait) penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima (MBG, red.), kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan, tetapi belum ada SPPG-nya. Ada yang sudah membangun tetapi belum ada, banyak, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan ke Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya,” kata Zulhas.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG merupakan unit yang bertugas mengelola dapur MBG serta mendistribusikan makanan bergizi gratis kepada para penerima manfaat. Penerima manfaat tersebut meliputi anak-anak sekolah, anak-anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dalam rapat yang sama, Presiden Prabowo juga memberikan instruksi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji kembali kecukupan dan kelayakan anggaran MBG yang dialokasikan sebesar Rp15.000 per penerima.
Rincian anggaran per porsi MBG untuk siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga kelas 3 SD ditetapkan sebesar Rp8.000, sedangkan untuk siswa kelas 4 SD hingga SLTA mencapai Rp10.000. Besaran tersebut merupakan rincian biaya bahan baku, di luar biaya operasional sebesar Rp3.000 dan anggaran fasilitas Rp2.000 yang dihitung dalam setiap porsi MBG.
Kaji Ulang Kelayakan Anggaran
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, yang juga hadir dalam rapat tersebut, menyampaikan bahwa Presiden meminta seluruh opsi kebijakan dihitung dan dikaji secara menyeluruh sebelum diputuskan. Ia menjelaskan bahwa Presiden menanyakan apakah anggaran Rp15.000 sudah cukup atau perlu ditingkatkan.
“Beliau (Presiden, red.) mengatakan: Apakah anggaran Rp15.000 itu sudah cukup? Silakan kaji. Jika memang tidak cukup, berapa angkanya,” kata Agustina setelah mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu malam.
Zulhas menambahkan bahwa langkah-langkah berikutnya akan dilaporkan kepada Presiden untuk kemudian diputuskan dan diberi arahan mengenai keputusan akhir. Namun, pihaknya akan terus mengkaji dan mendalami berbagai aspek selama satu bulan dari hari ini. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, pemerintah berharap dapat memastikan bahwa program makan bergizi gratis dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh penerima manfaat di Indonesia.
Proses pendalaman ini juga mencakup evaluasi terhadap mekanisme distribusi, pengawasan titik-titik SPPG, serta koordinasi antar kementerian dan lembaga yang terlibat. Semua data dan temuan akan dikumpulkan secara sistematis sebelum diserahkan kepada Presiden. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program strategis nasional.
