Imigrasi Madiun deportasi WNA asal China langgar aturan keimigrasian

Warga Negara China Dideportasi Madiun Karena Overstay dan Bekerja Tanpa Izin

Atapkitadonasi.com – Kantor Imigrasi Kelas II Non-Tempat Pemeriksaan di Madiun, Jawa Timur, telah melakukan tindakan deportasi terhadap seorang pria asal Tiongkok. Pria berusia 46 tahun yang dikenal dengan inisial ZK ini dinyatakan melanggar ketentuan keimigrasian Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan mencakup dua aspek penting, yaitu keterlambatan masa berlaku izin tinggal dan aktivitas kerja tanpa izin yang sah.

Kasus ini menarik perhatian karena menunjukkan adanya potensi pelanggaran sistemik dalam pengelolaan tenaga kerja asing. ZK diketahui bekerja sebagai juru masak di sebuah restoran di Kota Madiun selama periode tertentu. Aktivitas tersebut dilakukan tanpa memenuhi persyaratan administratif yang diperlukan untuk bekerja secara legal di Indonesia.

Rincian Pelanggaran dan Proses Pemeriksaan

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Madiun, Arief Adi Prayogo, menjelaskan bahwa informasi mengenai pelanggaran ZK awalnya diperoleh dari masyarakat setempat. Setelah dilakukan pengambilan keterangan secara mendalam, ditemukan fakta bahwa masa berlaku izin tinggal ZK telah berakhir sejak 27 Juni 2026. Selama periode tersebut, pria ini tetap berada di Indonesia tanpa status keimigrasian yang valid.

“Yang kami amankan satu orang pria inisial ZK, warga negara China. Informasi itu diperoleh dari masyarakat dan setelah kami ambil keterangan yang bersangkutan juga diketahui overstay yang telah berakhir sejak 27 Juni 2026,” kata Arief di Madiun, Kamis.

Sebelumnya, ZK memiliki Izin Tinggal Terbatas atau ITAS yang disponsori oleh sebuah perusahaan di Semarang. Namun, hasil koordinasi dengan Kantor Imigrasi Semarang menunjukkan bahwa hubungan kerja antara ZK dan perusahaan sponsor tersebut telah putus. Setelah hubungan kerja berakhir, ZK tidak kembali ke negara asal melainkan tetap tinggal di Indonesia.

Pria ini kemudian melakukan aktivitas ilegal dengan bekerja sebagai koki di salah satu restoran di Madiun. Kondisi ini berlangsung hingga akhirnya ditemukan dan diamankan oleh petugas imigrasi. Setelah diamankan, ZK dibawa ke Kantor Imigrasi Madiun untuk menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut.

Dasar Hukum dan Tindakan Administratif

Pelanggaran yang dilakukan ZK merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Keimigrasian. Secara spesifik, pelanggaran tersebut berkaitan dengan Pasal 78 ayat (2) dan (3) serta Pasal 75 ayat (1) dan (2). Ketentuan-ketentuan ini mengatur tentang kewajiban pemegang izin tinggal untuk mematuhi syarat-syarat tertentu dan konsekuensi apabila terjadi pelanggaran.

Setelah seluruh proses pemeriksaan selesai, Kantor Imigrasi Madiun menjatuhkan dua tindakan administratif sekaligus. Pertama adalah deportasi, yaitu pengusiran ZK keluar dari wilayah Indonesia. Kedua adalah penangkalan, yang merupakan tindakan pembatasan pergerakan atau aktivitas tertentu bagi orang asing yang melanggar ketentuan keimigrasian.

ZK resmi dideportasi pada tanggal 11 Agustus 2026. Proses deportasi ini melibatkan serangkaian prosedur administratif yang memastikan keberangkatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama proses ini, berbagai dokumen dan bukti pendukung dikumpulkan untuk memperkuat dasar hukum tindakan yang diambil.

Dampak dan Tindakan Lanjutan

Kasus ZK tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga melibatkan pihak-pihak lain yang terkait. Pihak Imigrasi Madiun melakukan pemeriksaan terhadap pemilik atau pengelola restoran tempat ZK bekerja. Restoran tersebut dinilai memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa tenaga kerja asing yang dipekerjakan memiliki status keimigrasian yang valid.

Selain itu, perusahaan sponsor di Semarang juga dimintai keterangan mengenai hubungan kerja dengan ZK. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada kelalaian dari pihak sponsor dalam melaporkan perubahan status hubungan kerja. Untuk pihak-pihak di Madiun, Imigrasi memberikan surat peringatan resmi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat dan pelaku usaha di Madiun tentang pentingnya mematuhi ketentuan keimigrasian. Tenaga kerja asing yang bekerja tanpa izin tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Bagi restoran dan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing, verifikasi status keimigrasian harus menjadi prioritas utama.

Dengan adanya tindakan tegas dari Kantor Imigrasi Madiun, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih tertib dalam pengelolaan tenaga kerja asing. Deportasi ZK merupakan salah satu contoh nyata bahwa pelanggaran keimigrasian akan mendapat sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.