Delapan Kesepakatan Jakarta kawal percepatan pembangunan Papua

Delapan Kesepakatan Jakarta Jadi Acuan Percepatan Pembangunan Papua

Atapkitadonasi.com – Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua menempatkan delapan Kesepakatan Jakarta sebagai pijakan untuk menyatukan langkah pembangunan di Tanah Papua. Kesepakatan ini diarahkan agar program kementerian dan lembaga tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung demi memenuhi kebutuhan masyarakat Papua secara nyata.

Agenda tersebut lahir dari Rapat Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua di Kantor Sekretariat Negara pada Kamis, 1 Oktober 2026. Pertemuan itu mempertemukan sejumlah unsur pemerintah untuk membahas arah pelaksanaan pembangunan Papua dalam periode 2025-2029.

“Percepatan pembangunan Papua membutuhkan orkestrasi yang kuat. Bukan hanya memastikan setiap program berjalan, tetapi juga memastikan seluruh intervensi pembangunan saling terhubung, menjawab kebutuhan masyarakat Papua, dan menghasilkan dampak yang nyata sesuai kontekstual Papua. Saya selalu menekankan Kebijakan Papua yang Rasa Papua,” kata Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai.

Gagasan “Kebijakan Papua yang Rasa Papua” menekankan pentingnya rancangan pembangunan yang tidak lepas dari realitas sosial, budaya, geografis, dan kebutuhan warga di setiap wilayah. Papua memiliki kondisi antardaerah yang beragam, sehingga pelaksanaan kebijakan nasional perlu diterjemahkan secara relevan di tingkat lokal.

Sinkronisasi Program dan Anggaran

Melalui Kesepakatan Jakarta, Kementerian PPN/Bappenas akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan kementerian dan lembaga. Fokusnya ialah mengamankan komitmen program serta anggaran pemerintah pusat untuk Papua, selaras dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025-2029.

Sinkronisasi dipandang penting untuk menyatukan sasaran pembangunan, membagi peran setiap institusi, memastikan kesiapan sumber daya, serta membentuk cara pemantauan dan evaluasi yang terhubung. Dengan kerangka yang sama, pemerintah diharapkan dapat melihat hambatan pelaksanaan lebih cepat dan menyesuaikan langkah ketika kebutuhan di lapangan berubah.

Sejumlah isu menjadi bagian dari pembahasan. Di antaranya aspirasi pembentukan Provinsi Papua Utara, Papua Barat Tengah, dan daerah otonom baru lainnya. Pertemuan juga memberi perhatian pada pelibatan masyarakat adat, peluang kerja bagi pemuda Papua, serta pengelolaan sumber daya alam oleh daerah.

Selain persoalan kelembagaan dan ekonomi, agenda percepatan mencakup peningkatan layanan dasar di kampung-kampung serta penanganan pengungsi. Akses terhadap layanan publik menjadi unsur penting karena manfaat pembangunan baru dapat dirasakan apabila menjangkau warga hingga wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.

Pendekatan Afirmatif Sesuai Kondisi Papua

Pemerintah menyepakati kebutuhan akan kebijakan afirmatif yang lebih spesifik. Pendekatan ini mempertimbangkan tantangan geografis, tingginya biaya distribusi dan pembangunan di sejumlah daerah, kebutuhan khas setiap wilayah, serta nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat.

Kerangka tersebut penting agar prioritas pembangunan tidak hanya dilihat dari ukuran umum. Kondisi Papua menuntut rancangan program yang peka terhadap jarak, keterhubungan antarkawasan, kemampuan layanan publik, dan peran komunitas setempat. Dalam pelaksanaannya, keterpaduan antarinstansi menjadi faktor penentu agar target pembangunan tidak berhenti pada rencana administratif.

Empat kementerian koordinator memaparkan agenda strategis dalam rapat itu, yakni Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Infrastruktur, Pangan, dan Ekonomi Masyarakat

Dari sisi infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, pembahasan mencakup tindak lanjut aspirasi para kepala daerah. Beberapa kebutuhan yang dibicarakan meliputi pembangunan jalan Maybrat-Teluk Bintuni, layanan transportasi terpadu yang menjangkau kawasan Papua, serta pengembangan koridor ekonomi di jalur Trans Papua.

Jaringan jalan dan transportasi mempunyai arti besar dalam menghubungkan wilayah, memperlancar mobilitas warga, dan mendukung peredaran barang maupun layanan. Pengembangan koridor ekonomi di sekitar Trans Papua juga diarahkan untuk menghubungkan pembangunan infrastruktur dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan membahas langkah bersama di Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional atau KSPEAN. Pembicaraan tersebut termasuk rencana sektoral dari sejumlah kementerian dan lembaga untuk pengembangan Papua Selatan. Keterlibatan banyak pihak diperlukan karena agenda pangan, energi, air, tata ruang, dan pembangunan kawasan saling berkaitan.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menaruh perhatian pada pembentukan ekosistem ekonomi bagi orang asli Papua, terutama generasi muda. Salah satu arah yang dibahas ialah pemanfaatan sentra kreatif di sejumlah kota di Papua agar dapat memberi ruang bagi pengembangan kemampuan dan kegiatan ekonomi anak muda.

Kesejahteraan, Keamanan, dan Pemulihan Wilayah

Pembangunan Papua juga ditempatkan dalam pendekatan kesejahteraan dan keamanan yang humanis. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mendorong penyelarasan program kementerian dan lembaga bersama TNI serta Polri, dengan tujuan memperkuat rasa aman sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.

Di Jayawijaya, Papua Pegunungan, langkah pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi dipadukan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai sektor utama. Kementerian, lembaga, dan unsur terkait akan mendukung pelaksanaan agenda tersebut sesuai bidang tugas masing-masing.

Komite Eksekutif Papua akan terus memantau pelaksanaan tiga rangkaian kesepakatan penting, yaitu Kesepakatan Timika pada 12 Mei 2026, Kesepakatan Jayapura pada 19 September 2026, dan Kesepakatan Jakarta pada 1 Oktober 2026. Pengawalan ini diharapkan menjaga kesinambungan antara keputusan rapat, perencanaan anggaran, dan pelaksanaan program di lapangan.

Velix menegaskan bahwa langkah strategis maupun teknis dari kementerian dan lembaga diarahkan untuk membangun kepercayaan. Kepercayaan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya menghadirkan perdamaian yang berkelanjutan di Tanah Papua, dengan pembangunan yang benar-benar terasa manfaatnya bagi masyarakat.