Akreditasi untuk memvalidasi budaya mutu, bukan pertunjukan

Menggeser Paradigma: Akreditasi sebagai Validasi Budaya, Bukan Pertunjukan Sekedar

Atapkitadonasi.com – Konsep akreditasi dalam ekosistem pendidikan Indonesia telah lama dipandang sebagai instrumen vital untuk menjamin kualitas lembaga pendidikan. Mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, setiap satuan pendidikan dinilai melalui serangkaian standar dan indikator yang telah ditetapkan. Tujuan utamanya jelas: memastikan bahwa mutu penyelenggaraan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas. Namun, di balik mekanisme formal ini, tersimpan pertanyaan mendasar yang sering terabaikan. Apakah kualitas pendidikan benar-benar terwujud dan teruji pada saat-saat akreditasi berlangsung?

Jawaban atas pertanyaan tersebut mengungkap realitas yang sering terlupakan. Mutu pendidikan bukanlah fenomena sesaat yang hanya muncul ketika asesor datang melakukan kunjungan. Sebaliknya, mutu merupakan akumulasi dari proses yang berjalan setiap hari, tanpa henti, dan terintegrasi dalam aktivitas rutin. Lembaga pendidikan yang berkualitas sejati bukanlah institusi yang hanya tampak sempurna saat masa visitasi, melainkan yang secara konsisten mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki seluruh aspek penyelenggaraan pendidikannya.

Peran SPMI sebagai Fondasi Budaya Mutu

Paradigma penjaminan mutu pendidikan perlu diperkuat dengan menempatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai fondasi utama. SPMI bukan sekadar kewajiban administratif yang harus dipenuhi demi kelengkapan dokumen. Lebih dari itu, SPMI merupakan sistem yang memungkinkan setiap satuan pendidikan memahami posisi mutunya saat ini, menetapkan target yang terukur, mengidentifikasi kesenjangan, melakukan perbaikan, memantau hasil, dan menggunakan temuan evaluasi untuk menentukan langkah strategis berikutnya.

Siklus perbaikan berkelanjutan ini berlaku universal. Tidak hanya untuk sekolah dan madrasah di tingkat pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga untuk perguruan tinggi dan program studi. Program studi, misalnya, seharusnya secara berkala mengevaluasi relevansi kurikulum, kualitas pembelajaran, capaian mahasiswa, kinerja dosen, pengalaman belajar mahasiswa, tingkat penyerapan lulusan di dunia kerja, serta pemanfaatan masukan dari pengguna lulusan untuk perbaikan program.

Jika proses-proses tersebut dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, penjaminan mutu tidak lagi dirasakan sebagai beban tambahan. Sebaliknya, ia menjadi budaya mutu yang hidup dan bernapas dalam setiap aspek organisasi. Dalam budaya mutu yang sehat, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dosen, pengelola program studi, mahasiswa, dan seluruh pemangku kepentingan memahami bahwa kualitas bukan tanggung jawab unit tertentu saja. Kualitas menjadi bagian integral dari cara organisasi bekerja setiap hari.

Akreditasi: Validator Eksternal, Bukan Mesin Utama

Masalah muncul ketika akreditasi justru menjadi momentum tersendiri yang terpisah dari kehidupan sehari-hari satuan pendidikan. Saat masa akreditasi tiba, banyak sekolah atau program studi sibuk mengumpulkan dokumen, menata bukti, menyusun laporan, dan mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk visitasi. Setelah proses selesai, aktivitas-aktivitas tersebut dapat kembali mereda seperti tidak pernah terjadi.

Ketika hal ini terjadi, kita perlu bertanya secara jujur. Apa yang sebenarnya sedang kita nilai? Apakah mutu yang berlangsung setiap hari atau kemampuan satuan pendidikan mempersiapkan diri menghadapi akreditasi? Akreditasi tentu tetap diperlukan. Masyarakat membutuhkan mekanisme eksternal yang independen untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu satuan pendidikan atau program studi memenuhi standar mutu tertentu. Pemerintah juga membutuhkan informasi yang dapat dipercaya untuk melakukan pembinaan dan pengambilan kebijakan.

Yang perlu diubah bukan keberadaan akreditasi, melainkan posisi dan fungsinya dalam keseluruhan sistem penjaminan mutu. Akreditasi sebaiknya tidak menjadi satu-satunya mesin penggerak mutu. Mesin utamanya justru harus berada di dalam satuan pendidikan melalui SPMI. Dalam paradigma ini, hubungan SPMI dan akreditasi menjadi jelas. SPMI membangun dan memelihara budaya mutu. Akreditasi memvalidasi apakah budaya mutu tersebut benar-benar ada dan berjalan efektif.

Asesor tidak datang, terutama, untuk mencari apakah satuan pendidikan telah menyiapkan dokumen khusus untuk akreditasi. Asesor perlu melihat rekam jejak bagaimana satuan pendidikan menjamin mutunya sendiri.

Asesor perlu melihat apakah satuan pendidikan memiliki target mutu yang jelas. Apakah target tersebut didasarkan pada data? Apakah terdapat kesenjangan antara kondisi aktual dan target? Apakah kesenjangan tersebut ditindaklanjuti? Apakah program perbaikan menghasilkan perubahan nyata? Apakah hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki perencanaan berikutnya? Jika jawabannya dapat dibuktikan secara konsisten, di situlah budaya mutu terlihat.

Dengan demikian, bukti akreditasi idealnya bukan sesuatu yang “dibuat untuk akreditasi”, melainkan cerminan dari praktik penjaminan mutu yang telah berjalan selama ini. Transformasi ini memerlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk tidak lagi melihat akreditasi sebagai pertunjukan, melainkan sebagai validasi atas budaya mutu yang telah dibangun secara konsisten dan berkelanjutan.