Polisi beri pengamanan aksi ratusan warga di depan Gedung DPR RI

Ratusan Warga Aliansi Masyarakat Jakarta Sampaikan Aspirasi di Depan Kompleks Parlemen, Polisi Kerahkan 633 Personel

Atapkitadonasi.com – Senayan kembali menjadi panggung ekspresi publik pada Senin. Ratusan warga yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Jakarta berkumpul di area depan Gedung MPR/DPR RI, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasi mereka kepada para wakil rakyat. Kehadiran massa ini langsung direspons aparat keamanan dengan pengerahan kekuatan yang cukup besar, menandai salah satu operasi pengamanan unjuk rasa berskala menengah di ibu kota dalam beberapa pekan terakhir.

Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat menurunkan total 633 personel untuk memastikan jalannya kegiatan berlangsung tertib. Angka tersebut mencakup petugas dari berbagai satuan, mulai dari Dalmas hingga satuan operasional di lapangan. Mereka ditempatkan di sejumlah titik strategis di sekitar kompleks parlemen guna melindungi keselamatan peserta aksi sekaligus warga yang beraktivitas di kawasan Senayan.

Pendekatan Humanis Jadi Garis Utama Pengamanan

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung, menegaskan bahwa tugas kepolisian dalam peristiwa ini tidak sebatas menjaga ketertiban di lokasi. Ia menekankan bahwa negara menjamin hak setiap warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana diamanatkan konstitusi. Dalam praktiknya, aparat memilih jalur persuasif dan humanis sebagai metode utama interaksi dengan peserta.

“Kami dari Polres Metro Jakarta Pusat siap memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Sampaikan pendapat dengan tertib, kami siap melayani dan mengawal kegiatan ini agar berjalan aman serta kondusif,” ujar Reynold dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sebagai wujud konkret pendekatan tersebut, personel Dalmas Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat membentangkan spanduk berukuran besar di area pengamanan. Tulisan di spanduk itu berbunyi: “Selamat Datang Pejuang Aspirasi, Sampaikan Pendapat dengan Tertib, Kami Siap Melayani.” Langkah ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana yang tidak konfrontatif antara aparat dan massa, sekaligus mengirim pesan bahwa kehadiran polisi bersifat melindungi, bukan menekan.

“Kami mengedepankan pendekatan humanis. Mari bersama-sama menjaga ketertiban, sehingga aspirasi dapat disampaikan dengan baik tanpa mengganggu masyarakat lainnya,” tambah Reynold.

Struktur Komando di Lapangan

Pengamanan aksi dipimpin langsung oleh Kapam Obyek AKBP Dhimas Prasetyo, yang secara struktural juga merangkap jabatan sebagai Kapolsek Metro Tanah Abang. Di bawah komandonya, personel disebar ke berbagai titik rawan di sekitar Gedung MPR/DPR RI, termasuk akses jalan menuju kompleks parlemen dan area pedestrian yang biasa dilalui pengunjung Senayan. Penempatan ini bertujuan mencegah kerumunan tak terkendali serta memastikan jalur evakuasi tetap terbuka.

Komunikasi dua arah antara petugas di lapangan dan koordinator peserta aksi dijaga sepanjang kegiatan berlangsung. Reynold menyebut bahwa dialog rutin dilakukan untuk mengantisipasi potensi gesekan kecil yang bisa berkembang menjadi gangguan keamanan. Strategi ini sejalan dengan doktrin kepolisian modern yang menempatkan negosiasi dan persuasi sebagai instrumen pertama sebelum tindakan tegas.

Konteks Hukum dan Sosial

Hak menyampaikan pendapat di muka umum dijamin Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan dioperasionalkan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam kerangka regulasi tersebut, penyelenggara aksi wajib memberitahukan rencana kegiatan kepada kepolisian, sementara aparat berkewajiban menjamin kelancaran dan keamanan penyampaian aspirasi. Gedung MPR/DPR RI sendiri merupakan salah satu lokasi yang secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang sebagai tempat yang diperbolehkan untuk menyampaikan pendapat, dengan ketentuan bahwa kegiatan tidak boleh menghambat fungsi gedung secara total.

Aliansi Masyarakat Jakarta, sebagaimana teridentifikasi dalam laporan lapangan, merupakan wadah kolektif warga yang kerap mengagendakan isu-isu pelayanan publik, transparansi kebijakan, dan akuntabilitas lembaga negara. Aksi di kawasan Senayan bukan hal baru; kompleks parlemen secara historis menjadi titik temu antara warga dan pemegang mandat rakyat, baik dalam bentuk demonstrasi, audiensi, maupun pengawalan aspirasi tertulis.

Kondisi hingga Sore Hari

Hingga Senin sore, massa masih berada di lokasi dan menyampaikan orasi secara bergantian. Suasana di lapangan dilaporkan aman dan kondusif, tanpa insiden berarti. Peserta bergantian naik ke podium sederhana untuk membacakan tuntutan, sementara aparat berjaga di perimeter tanpa melakukan pembubaran paksa. Aktivitas lalu lintas di sekitar kawasan Senayan mengalami perlambahan, namun tidak sampai lumpuh total.

Penutupan aksi dijadwalkan mengikuti dinamika di lapangan. Pihak kepolisian menyatakan akan tetap mengawal hingga seluruh peserta meninggalkan area secara tertib, memastikan tidak ada sisa kerumunan yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan bagi warga sekitar maupun bagi peserta sendiri.