BPBD DIY ajukan pembuatan sumur bor di wilayah kekeringan ke BNPB

Yogyakarta Usulkan Empat Titik Sumur Bor ke Pemerintah Pusat untuk Antisipasi Kekeringan Musim Kemarau 2026

Atapkitadonasi.com – Langkah strategis penanganan krisis air bersih di Daerah Istimewa Yogyakarta memasuki fase baru. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY telah melayangkan permohonan resmi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar pemerintah pusat mendanai pembangunan sumur bor di sejumlah kawasan yang teridentifikasi rawan kekeringan saat musim kemarau 2026 tiba. Usulan ini menandai pergeseran pendekatan dari respons darurat jangka pendek menuju solusi infrastruktur air yang bersifat permanen dan berkelanjutan.

Keputusan untuk mengajukan permohonan tersebut tidak diambil secara tergesa-gesa. Kepala Pelaksana BPBD DIY, Agustinus Ruruh Haryata, menjelaskan bahwa proses identifikasi lokasi telah melalui tahapan teknis yang ketat, melibatkan lembaga riset geologi nasional. Koordinasi lintas lembaga ini memastikan bahwa setiap titik yang diusulkan benar-benar memiliki cadangan air tanah dalam yang layak dieksploitasi secara aman.

“Kita juga bersurat ke BNPB untuk kemudian meminta bantuan untuk pembuatan sumur-sumur bor di wilayah yang titik-titiknya memang memungkinkan,” ujar Agustinus Ruruh Haryata di Yogyakarta, Senin.

Peran BPPTKG dalam Pemetaan Air Tanah

Di balik daftar lokasi sumur bor yang kini menunggu persetujuan pusat, terdapat kerja ilmiah yang dilakukan bersama Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG). Lembaga yang berada di bawah Badan Geologi ini memiliki kompetensi khusus dalam survei geolistrik — metode pengukuran resistivitas listrik tanah untuk memetakan struktur akuifer di kedalaman tertentu. Data geolistrik tersebut menjadi dasar teknis apakah suatu koordinat layak ditambang air tanahnya melalui pengeboran.

“Kita sudah bekerja sama dengan BPPTKG, Badan Geologi yang kemudian dengan geolistriknya ini memang sesuai untuk kita ambil air tanah dalamnya dengan sumur bor, nah, kita dapatkan di beberapa titik,” kata Agustinus.

Proses pemetaan semacam ini penting mengingat DIY, khususnya bagian selatan, memiliki formasi geologi yang kompleks. Lapisan batuan kapur dan breksi vulkanik di kawasan Gunung Kidul menciptakan akuifer yang tidak merata. Tanpa verifikasi geolistrik, pengeboran di titik yang keliru berisiko menghasilkan debit air yang sangat rendah atau bahkan kering total, sehingga investasi infrastruktur menjadi sia-sia.

Empat Titik Strategis: Satu di Bantul, Tiga di Gunung Kidul

Berdasarkan hasil survei bersama, BPBD DIY mengidentifikasi setidaknya empat koordinat yang memenuhi kriteria teknis untuk pembangunan sumur bor. Distribusinya tidak merata: satu titik berada di Kabupaten Bantul, sementara tiga titik lainnya terkonsentrasi di Kabupaten Gunung Kidul. Ketimpangan ini mencerminkan realitas hidrologi kedua wilayah — Gunung Kidul secara struktural lebih rentan terhadap defisit air saat curah hujan turun drastis pada bulan Juni hingga September.

“Baik di Bantul maupun Gunung Kidul, kita sudah dapatkan titiknya dan kita usulkan ke BNPB. Kita mengusulkan, kalau tidak salah empat titik, satu di Bantul dan tiga di Gunung Kidul,” ungkap Agustinus.

Tiga titik di Gunung Kidul tersebar di kecamatan-kecamatan yang selama ini menjadi episentrum keluhan warga setiap musim kemarau: Rongkop, Gedangsari, Panggang, dan Tepus. Keempat kecamatan ini terletak di zona perbukitan selatan dengan elevasi yang membuat gravitasi air permukaan sulit mengalir ke pemukiman. Pada musim kering, mata air kecil yang menjadi sumber utama warga menyusut hingga kering, memaksa ribuan rumah tangga bergantung pada distribusi tangki air dari pemerintah daerah.

Gunung Kidul: Zona Prioritas dengan Potensi Kekeringan Tertinggi

Agustinus menegaskan bahwa perhatian pemerintah daerah terhadap Gunung Kidul bukan tanpa alasan. Potensi kekeringan di kawasan ini secara historis lebih tinggi dibanding wilayah pesisir atau dataran tengah DIY. Namun, ia juga mencatat bahwa sebagian wilayah Gunung Kidul telah terbantu oleh infrastruktur pompa yang mengangkat air dari sungai bawah tanah — formasi hidrogeologi khas kawasan karst selatan Yogyakarta. Dengan kata lain, tidak seluruh bagian kabupaten tersebut berada dalam kondisi kritis; yang paling terdampak adalah titik-titik yang jauh dari jalur sungai bawah tanah tersebut.

“Itu kecamatan-kecamatan yang memang potensi kekeringannya cukup tinggi, akan tetapi Gunung Kidul itu juga banyak yang terbantu dengan menaikkan air yang sumber dari sungai bawah tanah,” jelasnya.

Dari Droping Air ke Infrastruktur Permanen

Salah satu kritik yang kerap muncul setiap musim kemarau adalah ketergantungan DIY pada distribusi air bersih berbasis tangki — praktik yang bersifat temporer, mahal secara logistik, dan tidak menyelesaikan akar masalah. BPBD DIY secara eksplisit menyatakan bahwa sumur bor yang diusulkan ke BNPB dimaksudkan sebagai instrumen jangka panjang, bukan sekadar tambahan armada tangki.

“Jadi harapannya nanti tidak hanya menyelesaikan yang temporal, tetapi harapannya ke depan juga yang bisa berkelanjutan,” tegas Agustinus.

Implikasi dari pergeseran paradigma ini cukup luas. Jika empat titik sumur bor berhasil dibangun dan beroperasi, beban operasional BPBD DIY pada musim kemarau berikutnya akan berkurang secara signifikan. Warga di kecamatan-kecamatan yang selama ini harus antre menunggu truk tangki akan memiliki akses air yang lebih stabil. Di sisi lain, keberhasilan proyek ini juga akan menjadi preseden bagi alokasi anggaran penanggulangan bencana yang lebih berorientasi pada mitigasi struktural ketimbang respons darurat semata.

Keputusan akhir atas permohonan ini kini berada di tangan BNPB. Proses evaluasi biasanya mencakup verifikasi ulang data geologi, analisis dampak lingkungan lokal, serta penentuan jadwal konstruksi agar sumur bor dapat beroperasi sebelum puncak musim kemarau 2026. Bagi ribuan warga di lereng selatan Gunung Kidul, setiap minggu penundaan berarti satu minggu tambahan tanpa kepastian air minum dan kebutuhan rumah tangga harian.