Kementerian PKP dan Tiongkok perkuat kerja sama teknologi perumahan

Indonesia dan Tiongkok Siapkan Kolaborasi Teknologi untuk Hunian Terjangkau

Atapkitadonasi.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuka langkah lanjutan kerja sama dengan Tiongkok untuk mendukung pembangunan rumah yang aman, layak huni, dan lebih mudah dijangkau masyarakat. Pembahasan ini menaruh perhatian khusus pada pengembangan rumah susun di wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi.

Menteri PKP Maruarar Sirait bertemu Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong guna membicarakan tindak lanjut kolaborasi antara Kementerian PKP dan Kementerian Perumahan RRT. Agenda tersebut menyambung pertemuan kedua pihak yang berlangsung sekitar dua bulan sebelumnya.

Kerja sama yang dirintis tidak semata membahas penggunaan teknologi konstruksi. Pemerintah juga ingin memastikan penerapannya sesuai dengan karakter lahan, ketentuan yang berlaku, kebutuhan masyarakat, serta arah pembangunan perumahan di Indonesia.

Teknologi Akan Disesuaikan dengan Kondisi Indonesia

Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menegaskan bahwa pemilihan teknologi belum akan dilakukan secara terburu-buru. Pihak Tiongkok perlu terlebih dahulu memahami kondisi lokasi dan regulasi di Indonesia sebelum kedua negara menentukan pendekatan pembangunan yang paling relevan.

“Ini kita tindak lanjuti pertemuan sekitar dua bulan lalu. Kita membicarakan kerja sama di bidang perumahan dengan prinsip saling percaya, saling menguntungkan dan memberikan dampak positif bagi kedua negara,” ujar Ara.

Penelaahan terhadap lahan menjadi penting karena setiap kawasan memiliki kebutuhan yang berbeda. Pengembangan rumah susun di area padat, misalnya, memerlukan pertimbangan keselamatan bangunan, efisiensi ruang, akses penghuni, serta kemampuan pelaksanaan proyek di lapangan. Regulasi juga perlu menjadi bagian dari pembahasan sejak awal agar teknologi yang dipilih dapat diterapkan secara tepat.

“Sesudah pihak Tiongkok mempelajari lahan dan regulasi, baru kita tentukan teknologi apa yang cocok,” katanya.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa transfer teknologi diarahkan untuk menyesuaikan solusi dengan kondisi domestik, bukan sekadar mengadopsi sistem yang telah dipakai di negara lain. Jika pelaksanaannya berjalan sesuai rencana, pertukaran pengalaman dan inovasi konstruksi dapat memperkaya pilihan pembangunan perumahan di Indonesia.

Rumah Susun di Kawasan Padat Menjadi Perhatian

Salah satu peluang yang dibahas dalam pertemuan itu ialah pemanfaatan teknologi untuk pembangunan rumah susun pada kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi. Hunian vertikal menjadi salah satu bentuk pengembangan yang memerlukan perencanaan terpadu, terutama ketika lahan tersedia terbatas dan kebutuhan tempat tinggal terus ada.

Teknologi yang nantinya dibahas diharapkan dapat membantu proses pembangunan berlangsung aman, efisien, dan tetap mempertimbangkan keterjangkauan bagi masyarakat. Namun, keputusan mengenai model teknologi maupun skema pembangunan akan dibuat setelah kajian terhadap berbagai aspek yang relevan selesai dilakukan.

Kolaborasi ini juga mencakup kemungkinan alih teknologi. Dalam konteks perumahan, alih teknologi dapat berarti pertukaran pengetahuan mengenai pengelolaan proyek, metode pembangunan, hingga pengalaman dalam menyediakan hunian. Langkah tersebut berpotensi memberi ruang pembelajaran bagi kedua negara melalui kerja sama yang bersifat konkret.

Produk Lokal dan Tenaga Kerja Indonesia Didorong Terlibat

Kementerian PKP menekankan bahwa manfaat kerja sama diharapkan menjangkau perekonomian nasional. Dalam pengembangan proyek perumahan, pemerintah mendorong keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah serta penggunaan produk dalam negeri yang memenuhi persyaratan.

“Kalau ada produk-produk dari Indonesia yang sesuai dengan kualifikasi, akan didahulukan produk Indonesia. Begitu juga dengan tenaga kerja,” ujar Ara.

Penekanan terhadap produk dan tenaga kerja Indonesia memberi arah bahwa kerja sama tidak hanya dipandang sebagai proyek fisik. Keterlibatan rantai pasok lokal dapat menjadi bagian dari pelaksanaan pembangunan, selama kualitas dan kualifikasinya sesuai dengan kebutuhan proyek.

Bagi pelaku UMKM yang bergerak di bidang pendukung perumahan, arah kebijakan tersebut memberi gambaran pentingnya kesiapan produk, standar mutu, dan kapasitas layanan. Peluang keterlibatan akan bergantung pada kebutuhan nyata di lapangan serta ketentuan yang disepakati dalam pelaksanaan kerja sama.

Tim Bersama Akan Mengkaji Regulasi hingga Lokasi

Untuk mempercepat pembahasan, Indonesia dan Tiongkok sepakat membentuk tim bersama. Tim ini akan menelaah sejumlah unsur utama, mulai dari regulasi, kesiapan lahan, pilihan teknologi, sampai rancangan pelaksanaan pembangunan.

Dari pihak Kementerian PKP, tim akan melibatkan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Resiko Roberia, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho. Setelah pembahasan awal, tim tersebut dijadwalkan melakukan survei terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi dikembangkan.

Hasil kerja tim bersama akan disampaikan kepada Menteri PKP dan Duta Besar RRT pada akhir September 2026. Tahap ini akan menjadi penentu bagi kelanjutan pembicaraan, termasuk pilihan lokasi dan teknologi yang dinilai paling sesuai.

Wang Lutong menyatakan komitmen untuk terus memperkuat kemitraan perumahan dengan Indonesia. Pertukaran pengalaman dalam pengelolaan dan pembangunan perumahan menjadi salah satu bentuk kerja sama yang akan didorong.

Hubungan Indonesia dan Tiongkok di bidang perumahan diharapkan menghasilkan manfaat timbal balik. Bagi masyarakat, ukuran utama dari setiap langkah tersebut tetap terletak pada tersedianya hunian yang lebih aman, layak, serta dapat diakses dengan lebih baik sesuai kebutuhan pembangunan di berbagai kawasan.