ATSI ungkap tantangan besar jika MNP diterapkan di Indonesia

Penerapan MNP di Indonesia Dinilai Memerlukan Persiapan Menyeluruh

Atapkitadonasi.com – Wacana agar pelanggan seluler dapat tetap memakai nomor lama saat berganti operator menghadirkan pekerjaan besar bagi ekosistem telekomunikasi Indonesia. Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai Mobile Number Portability (MNP) tidak cukup diterapkan melalui perubahan kebijakan sederhana, karena akan menyentuh rancangan dasar jaringan, investasi, regulasi, hingga kesiapan masyarakat.

Ketua ATSI Marwan O. Baasir menyampaikan bahwa perpindahan nomor antaroperator akan mengubah arsitektur telekomunikasi yang saat ini digunakan. Persiapan tersebut mencakup pengembangan teknologi, pembiayaan, penataan infrastruktur, aturan pendukung, aspek perpajakan, serta edukasi bagi pelanggan.

“Arsitekturnya memang akan berubah, enggak akan kayak sekarang. Itu perubahannya besar baik dari teknologi, investasi, regulasi, sosialisasi ke masyarakat, pajak. Kita harus menyiapkan infrastrukturnya dulu dan itu perlu waktu. Gak akan bisa cuma setahun,” kata Marwan.

Struktur Penomoran Menjadi Salah Satu Tantangan

Indonesia memiliki pola penomoran telekomunikasi yang membedakan layanan telepon tetap dan seluler. Nomor PSTN memakai kode wilayah, seperti 021, sementara nomor seluler lazim diawali dengan angka 08. Struktur ini menjadi salah satu unsur yang perlu disesuaikan apabila pelanggan nantinya dapat membawa nomor mereka ketika berpindah penyelenggara layanan.

MNP pada dasarnya memungkinkan pengguna mempertahankan identitas nomor telepon meski berpindah dari satu operator ke operator lain. Bagi pelanggan, fasilitas tersebut dapat mengurangi kebutuhan memberi tahu banyak kontak tentang nomor baru. Namun, perpindahan itu juga menuntut sistem yang mampu memastikan panggilan, pesan, autentikasi, dan layanan lain tetap diarahkan ke operator tujuan secara tepat.

Marwan menyoroti praktik di Australia, negara yang telah menjalankan sistem penomoran yang memungkinkan perpindahan pelanggan tanpa penggantian nomor. Pengelolaan nomor di negara tersebut dilakukan secara terpusat oleh regulator, sehingga nomor tidak melekat secara permanen pada satu penyelenggara.

“Di Australia itu nomor-nomor itu dipajakkin. Makin cantik, makin besar pajaknya,” katanya.

Contoh itu memperlihatkan bahwa MNP tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan pengguna. Penataan nomor dapat menyangkut kebijakan administrasi, pengawasan regulator, tata kelola sumber daya penomoran, hingga potensi konsekuensi fiskal. Sistem pusat juga diperlukan agar setiap operator memiliki acuan yang sama saat memproses perpindahan pelanggan.

Persiapan Bisa Memakan Waktu Bertahun-tahun

ATSI memperkirakan penerapan MNP tidak dapat diwujudkan dalam waktu singkat. Australia disebut membutuhkan masa persiapan sekitar tiga sampai empat tahun sebelum layanan tersebut tersedia bagi masyarakat. Indonesia berpeluang menghadapi proses yang lebih panjang, mengingat jumlah pengguna seluler di dalam negeri telah mencapai ratusan juta orang.

Skala pengguna yang besar berarti setiap perubahan perlu dirancang dengan hati-hati. Sistem harus dapat menangani perpindahan nomor tanpa menimbulkan gangguan layanan yang luas. Selain itu, operator, regulator, penyedia sistem pendukung, serta pengguna perlu memahami prosedur yang berlaku apabila MNP nantinya diterapkan.

Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan terkait MNP, pemerintah perlu menyiapkan pengaturan terpusat untuk mengelola perpindahan nomor pelanggan antaroperator. Kesiapan teknologi dan aturan pelaksana akan menjadi bagian penting agar perubahan tersebut dapat berjalan secara konsisten di seluruh jaringan telekomunikasi.

Nomor Seluler Kian Berperan sebagai Identitas Digital

Isu MNP mengemuka melalui permohonan pengujian materiil yang diajukan Bisyron Wahyudi terhadap sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-undang itu telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Pasal yang diuji meliputi Pasal 10, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 25. Permohonan tersebut mempersoalkan belum tersedianya jaminan hukum yang efektif agar pengguna dapat mempertahankan nomor seluler saat berpindah operator.

Bagi banyak orang, perubahan nomor bukan lagi persoalan memberi kabar kepada keluarga atau teman. Nomor seluler kini terhubung dengan beragam akun digital, mulai dari layanan komunikasi, perdagangan, hingga layanan keuangan. Nomor juga digunakan untuk autentikasi, pemulihan akun, dan penerimaan One Time Password atau OTP.

Ketika nomor harus diganti, pengguna dapat menghadapi sejumlah penyesuaian. Mereka perlu memperbarui data di berbagai platform, menghubungi relasi, mengganti materi bisnis, serta memastikan kode keamanan masih diterima pada nomor yang benar. Dalam situasi tertentu, perubahan nomor juga dapat memunculkan risiko terputusnya akses terhadap akun penting.

Kondisi tersebut menjadikan pembahasan MNP relevan bagi perlindungan konsumen dan perkembangan layanan digital. Di sisi lain, manfaat bagi pengguna harus diimbangi dengan sistem yang kuat agar proses perpindahan nomor tidak membuka celah kesalahan administrasi, hambatan akses, atau gangguan pada layanan yang mengandalkan verifikasi nomor telepon.

Pemerintah Memantau Proses di Mahkamah Konstitusi

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan Kementerian Komunikasi dan Digital terus mengikuti pengujian materi terkait layanan telekomunikasi yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi. Pernyataan itu disampaikan Meutya di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, pada Senin (14/9).

“Untuk hal-hal yang terkait layanan telekomunikasi yang tengah digugat di MK, tentu kita mengikuti dari dekat dan sebagaimana yang sudah kita lakukan sebelumnya, Kemkomdigi siap untuk mematuhi dan menyelenggarakan,” kata Meutya.

Hasil proses hukum tersebut dapat menjadi salah satu penentu arah kebijakan MNP di Indonesia. Jika diterapkan, pelaksanaannya akan membutuhkan tahapan persiapan yang melibatkan regulator, operator, dan infrastruktur penomoran nasional. Bagi pelanggan, tujuan akhirnya adalah perpindahan operator yang lebih fleksibel tanpa harus mengorbankan nomor yang telah menjadi bagian dari aktivitas digital sehari-hari.