Kemendikdasmen perkuat pendidikan profesi guru bersama 164 LPTK

Kemendikdasmen Gandeng 164 LPTK untuk Penguatan Pendidikan Profesi Guru

Atapkitadonasi.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperluas penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan 164 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Kerja sama ini diarahkan untuk menuntaskan PPG bagi guru tertentu sekaligus menyiapkan calon guru yang memiliki kompetensi profesional.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun penyelenggaraan pendidikan guru yang lebih terarah, termasuk dalam menjawab kebutuhan tenaga pendidik di berbagai wilayah Indonesia. Keterlibatan LPTK dipandang penting karena lembaga-lembaga ini berperan langsung dalam proses pendidikan, pembinaan, dan penyiapan guru.

Guru Didorong Menjadi Penggerak Peradaban

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menekankan bahwa PPG tidak seharusnya dipahami hanya sebagai jalur untuk mendapatkan sertifikat. Program ini diharapkan menjadi proses pembentukan guru yang mampu mengajar dengan keahlian, karakter, ketulusan, serta keteladanan.

Dalam arahannya di Jakarta pada Minggu, Mu’ti mengajak seluruh penyelenggara PPG untuk membentuk pendidik yang menjalankan peran lebih luas dari sekadar menyampaikan materi di kelas. Guru, katanya, perlu hadir sebagai agen pembelajaran sekaligus agen peradaban.

“Guru yang bisa digugu dan ditiru, guru yang semua perkataannya adalah hikmah, yang semua perilakunya adalah teladan yang menginspirasi, itu yang bisa saya sebut teaching is inspiring, mengajar itu menginspirasi,” ujar Mendikdasmen Mu’ti.

Gagasan mengajar sebagai kegiatan yang menginspirasi menjadi penekanan utama dalam penguatan PPG. Bagi Mu’ti, kualitas seorang guru tidak hanya ditentukan oleh penguasaan bidang studi, tetapi juga oleh kemampuan membangun karakter peserta didik melalui perilaku dan sikap sehari-hari.

Ia menilai pendidikan yang baik membutuhkan pendidik yang tulus menjalankan tugasnya, mampu memberi contoh, serta menjadikan proses belajar sebagai pengalaman yang bermakna bagi murid. Karena itu, hasil akhir PPG diharapkan terlihat dalam praktik profesional guru, bukan berhenti pada kelulusan administratif.

“Mari kita jadikan program ini bukan sekadar formalitas, namun kita jadikan ini sebagai proses yang menjadikan seluruh guru Indonesia semakin profesional,” ujar Mu’ti.

Sinergi Pemerintah dan LPTK

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani, menyampaikan bahwa PKS dengan 164 LPTK mencerminkan komitmen bersama antara Ditjen GTK dan lembaga penyelenggara PPG. Kolaborasi itu mencakup penuntasan PPG untuk guru tertentu serta persiapan bagi calon guru.

Kerja sama tersebut juga ditempatkan sebagai bentuk partisipasi bersama dalam mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia. Pemerintah, LPTK, dan pemangku kepentingan pendidikan diharapkan bergerak dalam arah yang sama agar layanan pendidikan tidak meninggalkan kelompok atau daerah tertentu.

“Kami meyakini bahwa penandatanganan PKS hari ini adalah wujud nyata dari partisipasi semesta. Sinergi antara pemerintah, LPTK dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan yang bergerak bersama untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua anak Indonesia tanpa terkecuali,” kata Dirjen Nunuk Suryani.

Dalam konteks pendidikan, peran guru sangat menentukan karena mereka menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan murid di ruang belajar. Oleh sebab itu, penguatan pendidikan profesi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kapasitas individu guru, tetapi juga dengan kualitas pengalaman belajar yang diterima anak-anak.

PPG menjadi salah satu ruang untuk memperdalam kemampuan pedagogik dan profesional calon maupun guru yang sedang menjalani program. Penguatan penyelenggaraan melalui LPTK diharapkan membantu memastikan proses tersebut dilakukan oleh lembaga yang memiliki kapasitas sesuai kebutuhan bidang studi dan wilayah.

Menjawab Kesenjangan Antarwilayah

Nunuk juga menyoroti tantangan pemerataan penyelenggaraan PPG. Hingga kini, masih terdapat provinsi yang belum memiliki LPTK penyelenggara. Situasi itu membuat pengembangan layanan PPG perlu memperhatikan akses, sebaran lembaga, dan kebutuhan pendidikan di daerah.

Dengan adanya 164 LPTK mitra, Kemendikdasmen mendorong kontribusi yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan guru dari sisi jumlah, kompetensi, dan distribusi. Kebutuhan setiap daerah dapat berbeda, baik terkait mata pelajaran maupun ketersediaan tenaga pendidik.

“Ke depan kita ingin agar penyelenggaraan PPG semakin berbasis pada kebutuhan nasional dan kebutuhan daerah. LPTK yang memiliki kapasitas dan rekam jejak yang baik akan kita dorong untuk mengambil peran lebih besar sesuai bidang studi yang dibutuhkan,” kata Nunuk.

Pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan nasional dan daerah penting agar penyelenggaraan PPG tidak berlangsung secara seragam tanpa melihat kondisi lapangan. LPTK dengan kemampuan dan rekam jejak yang baik akan didorong mengambil peran lebih luas, terutama untuk bidang studi yang memang diperlukan.

Kerja sama ini menegaskan arah penguatan profesi guru yang menempatkan kualitas, keteladanan, dan pemerataan sebagai perhatian utama. Keberhasilan program nantinya tidak hanya tercermin pada jumlah peserta yang menyelesaikan PPG, melainkan pada hadirnya guru profesional yang mampu menginspirasi serta memberi dampak positif bagi perkembangan murid dan pendidikan Indonesia.