DPRD Bali cari skema biaya murah bagi calon pekerja migran

Bali Dorong Pembiayaan Terjangkau agar Calon Pekerja Migran Tidak Terhambat Biaya

Atapkitadonasi.com – Kesempatan bekerja di luar negeri masih sulit dijangkau sebagian calon pekerja migran Indonesia (CPMI) di Bali karena kebutuhan biaya awal yang cukup besar. DPRD Bali mendorong pemerintah provinsi menyusun akses pembiayaan murah bagi warga dari keluarga kurang mampu yang telah memiliki peluang kerja, tetapi belum mampu menutup biaya proses keberangkatan.

Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta menilai persoalan biaya tidak seharusnya menghentikan anak muda yang ingin memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya melalui pekerjaan di luar negeri. Pemerintah daerah dipandang dapat membantu membuka jalur pembiayaan melalui lembaga keuangan, koperasi, hingga lembaga perkreditan desa (LPD).

Skema tersebut diharapkan memberi pilihan pinjaman dengan bunga yang lebih ringan serta prosedur yang sesuai bagi CPMI. Keterlibatan lembaga keuangan daerah juga dinilai penting agar pembiayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata calon pekerja, mulai dari persiapan administratif sampai tahapan sebelum penempatan kerja.

Cicilan Dapat Dibayar Setelah Pekerja Mulai Bekerja

Suwirta mengusulkan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ikut dilibatkan dalam mekanisme pembayaran. Salah satu opsi yang dibahas adalah angsuran dibayarkan melalui pemotongan penghasilan setelah pekerja telah mulai memperoleh gaji di negara tujuan, kemudian dana itu disalurkan langsung kepada pemberi kredit.

“Ya, diajak kerja sama agar nanti gaji mereka biar dipotong, ditransfer kan langsung ke bank pemberi kredit,” katanya.

Model pembayaran seperti ini diarahkan untuk mengurangi beban CPMI dan keluarganya sebelum keberangkatan. Namun, penerapannya tetap memerlukan aturan yang jelas, termasuk perlindungan terhadap penghasilan pekerja serta kepastian bahwa pemotongan dilakukan secara transparan dan sesuai kesepakatan.

Pemerintah daerah perlu menyiapkan bentuk pembiayaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan berlaku. Tujuannya bukan hanya menyediakan pinjaman, melainkan memastikan keterbatasan modal awal tidak menjadi penghalang bagi warga kurang mampu yang memiliki kompetensi dan kesempatan kerja di luar negeri.

KUR Penempatan PMI Sudah Tersedia

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali Ida Bagus Setiawan menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyediakan Kredit Usaha Rakyat atau KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagai alternatif pembiayaan. Dinas setempat telah membahas penggunaan skema itu bersama manajemen BPD Bali dan pemerintah kabupaten/kota.

“Nah, jadi sebenarnya pusat kan mengeluarkan program KUR ya untuk CPMI, dan kita sudah sebenarnya berdiskusi dengan manajemennya BPD Bali kemudian dengan teman-teman di kabupaten/kota,” katanya.

KUR Penempatan PMI secara nasional ditujukan untuk membantu membiayai proses penempatan CPMI ke luar negeri. Pedoman pelaksanaan KUR 2026 membuka pembiayaan hingga Rp100 juta untuk setiap akad. Besaran pinjaman yang benar-benar diterima tetap ditentukan melalui analisis penyalur KUR terhadap kebutuhan dan kemampuan calon debitur.

Dana pembiayaan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan dalam proses penempatan. Cakupannya meliputi pengurusan dokumen, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta biaya lain yang ditetapkan kementerian atau lembaga berwenang. Rincian tersebut penting karena proses menuju pekerjaan luar negeri sering melibatkan sejumlah tahapan yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat diberangkatkan.

Penjaminan dan Risiko Gagal Bayar Menjadi Tantangan

Meski program pembiayaan telah tersedia, penerapan di daerah masih menghadapi tantangan penjaminan dan mitigasi risiko kredit macet. Setiawan melihat unsur adat di Bali dapat dipertimbangkan untuk memperkuat jaminan dalam skema pembiayaan, selama pelaksanaannya disusun secara tepat dan melindungi seluruh pihak yang terlibat.

“Kalau bisa terikat dengan adat, melibatkan adat kan jaminannya lebih kuat kira-kira,” ujarnya.

Keterlibatan komunitas adat dapat menjadi bagian dari penguatan kepercayaan dalam pembiayaan, tetapi tidak menggantikan kebutuhan penilaian kelayakan kredit yang memadai. Lembaga penyalur tetap perlu memastikan calon penerima pembiayaan memahami kewajiban pembayaran, rincian biaya, dan risiko yang mungkin muncul selama proses penempatan.

Persoalan biaya keberangkatan memang masih dialami CPMI yang telah mempunyai kemampuan dan peluang bekerja, tetapi belum memiliki dana cukup. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada Juli 2026 menyebut pembiayaan sebagai salah satu hambatan yang masih dihadapi kelompok tersebut. Selain KUR PMI, pemerintah juga sedang menjajaki perluasan akses pembiayaan dengan melibatkan koperasi.

Agenda Ketenagakerjaan Bali pada 2027

Rancangan program Disnaker ESDM Bali untuk 2027 mengalokasikan Rp75,3 juta bagi Program Penempatan Tenaga Kerja. Pembahasan pembiayaan bagi CPMI menjadi relevan dalam agenda itu karena penempatan kerja tidak hanya menyangkut tersedianya lowongan, tetapi juga kesiapan administratif, kompetensi, perlindungan, dan kemampuan calon pekerja memenuhi biaya proses awal.

DPRD Bali juga mendorong penguatan anggaran forum tripartit sebagai langkah mencegah perselisihan hubungan industrial. Dalam rancangan anggaran 2027, Program Hubungan Industrial di Disnaker ESDM Bali direncanakan memperoleh sekitar Rp5,02 miliar. Anggaran itu antara lain mencakup fasilitasi jaminan sosial bagi 20 ribu rohaniawan serta penanganan sembilan perkara hubungan industrial.

Upaya menyiapkan pembiayaan murah bagi CPMI menunjukkan bahwa akses kerja perlu dilihat secara menyeluruh. Peluang kerja di luar negeri dapat memberi ruang bagi warga untuk meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi manfaatnya baru dapat dirasakan jika proses penempatan dapat ditempuh secara legal, terukur, dan tidak membebani calon pekerja dengan biaya yang sulit dijangkau.