Kompolnas harap Kapolri baru lanjutkan program digitalisasi hingga PPA

Kompolnas Dorong Penguatan Layanan Digital dan PPA di Masa Kepemimpinan Kapolri Baru

Atapkitadonasi.com – Pelantikan Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia membuka harapan agar sejumlah pembaruan pelayanan kepolisian tetap berlanjut. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menempatkan digitalisasi layanan publik, penguatan akses bagi penyandang disabilitas, pengawasan personel, serta perlindungan perempuan dan anak sebagai agenda yang perlu mendapat perhatian.

Suyudi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, untuk menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Pada kesempatan yang sama, Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat dilantik menjadi Wakapolri menggantikan Komjen Pol. Dedi Prasetyo.

Anggota Kompolnas Mohammad Choirul Anam menyampaikan bahwa kesinambungan kebijakan menjadi hal penting dalam masa awal kepemimpinan Kapolri yang baru. Program-program yang telah berjalan dinilai dapat diperkuat agar manfaatnya lebih nyata bagi masyarakat.

“Yang paling penting dalam konteks kepemimpinan beliau nanti, yang pertama memang melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jenderal Listyo Sigit,” kata Anam.

Digitalisasi untuk Mempermudah Akses Masyarakat

Salah satu prioritas yang disorot adalah digitalisasi pelayanan Polri. Pemanfaatan sistem digital dipandang membantu warga mengakses layanan dengan lebih praktis dan efisien. Karena itu, Kompolnas berharap arah pengembangan layanan tersebut tidak berhenti pada program yang telah dibangun sebelumnya.

Keberlanjutan digitalisasi juga relevan bagi masyarakat yang membutuhkan proses pelayanan yang lebih mudah dijangkau. Layanan publik yang terintegrasi dan sederhana dapat membantu mengurangi hambatan administratif, sekaligus memperluas kesempatan warga untuk memperoleh kebutuhan kepolisian tanpa prosedur yang berbelit.

Selain layanan digital secara umum, perhatian juga diarahkan pada pelayanan bagi kelompok disabilitas. Anam menilai langkah affirmative action yang telah dibangun perlu diperluas, baik dalam kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari kepolisian maupun dalam bentuk layanan Polri yang lebih ramah akses.

“Beberapa langkah yang sudah dibangun Pak Listyo Sigit soal disabilitas melalui tindakan affirmative action, baik menjadi bagian dari kepolisian maupun pelayanan kepolisian kepada kelompok disabilitas, kalau bisa memang diperkuat,” katanya.

Penguatan program disabilitas berarti kebutuhan warga harus dipertimbangkan sejak tahap pelayanan. Akses informasi, pendampingan, serta penyesuaian mekanisme layanan menjadi bagian penting agar pelayanan kepolisian dapat dirasakan secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pengawasan Internal dan Eksternal Perlu Diperkuat

Kompolnas juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap personel Polri. Dari sisi internal, Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam didorong untuk semakin kuat dalam menjalankan fungsi pengendalian serta penegakan disiplin.

Anam menilai mekanisme sanksi yang tegas dan pengawasan internal yang berjalan efektif dibutuhkan untuk mencegah pelanggaran. Langkah tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Sementara di luar struktur internal Polri, Kompolnas diharapkan memperoleh penguatan melalui skema yang telah direkomendasikan Komite Percepatan Reformasi Polri (KPRP). Ruang bagi pengawasan publik juga dipandang perlu menghadirkan terobosan. Keterlibatan pengawasan eksternal menjadi unsur penting agar pembenahan institusi dapat dilihat secara terbuka dan akuntabel.

Agenda pengawasan bukan hanya soal penanganan pelanggaran setelah terjadi. Pengawasan yang kuat juga dapat berfungsi sebagai pencegahan, memastikan standar pelayanan dan perilaku personel tetap sejalan dengan tugas Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Perlindungan Perempuan dan Anak Hingga Tingkat Polres

Isu perempuan dan anak menjadi perhatian lain yang dinilai mendesak. Kompolnas meminta Kapolri baru memberikan perhatian khusus dengan memperkuat Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), tidak hanya pada tingkat kepolisian daerah tetapi juga hingga kepolisian resor.

Penguatan unit PPA di daerah diperlukan agar kebutuhan penanganan perkara yang melibatkan perempuan dan anak dapat dijawab lebih merata. Selama era Listyo Sigit Prabowo, penguatan PPA di sejumlah Polda telah dimulai, meski cakupannya masih terbatas.

“Zamannya Listyo Sigit itu ada penguatan PPA di Polda-Polda yang masih terbatas, dan itu bisa dilanjutkan agar semua Polda bisa memilikinya. Bahkan tidak hanya level Polda, bahkan level Polres sehingga merata kebutuhannya,” ujar Anam.

Perluasan penguatan PPA ke tingkat Polres memiliki arti penting karena masyarakat sering kali pertama kali berhadapan dengan layanan kepolisian di wilayah terdekat. Ketersediaan kapasitas penanganan yang lebih merata dapat membantu memastikan isu perlindungan perempuan dan anak menjadi perhatian di berbagai daerah.

Pergantian Pimpinan dalam Rangkaian Perubahan Jabatan

Sebelum ditetapkan sebagai calon Kapolri, Suyudi menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Pencalonannya sebagai pengganti Listyo Sigit Prabowo kemudian mendapat persetujuan DPR RI dalam rapat paripurna pada Kamis.

Wahyu Hadiningrat, yang kini mengemban jabatan Wakapolri, sebelumnya bertugas sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran atau Astamarena Polri. Pergantian posisi tersebut merupakan bagian dari perubahan sejumlah jabatan di lingkungan pemerintahan.

Setelah tidak lagi menjabat Kapolri, Listyo Sigit Prabowo ditunjuk sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Ia menggantikan Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman, yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Kompolnas menyatakan mendukung kepemimpinan baru di tubuh Polri dan meyakini Suyudi mampu meneruskan program yang telah ada sekaligus membuatnya lebih konkret. Harapan utama yang mengemuka adalah kesinambungan reformasi pelayanan: teknologi yang memudahkan warga, akses yang inklusif, pengawasan yang tegas, serta perlindungan yang semakin dekat bagi perempuan dan anak.