Kementerian ESDM bidik DIM RUU Migas tuntas 22 Oktober

Kementerian ESDM Kejar Penyelesaian DIM RUU Migas pada 22 Oktober

Atapkitadonasi.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan Daftar Inventarisasi Masalah untuk Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dapat disampaikan pada 22 Oktober 2026. Target itu menjadi bagian dari percepatan konsolidasi pemerintah sebelum pembahasan substansi RUU Migas berjalan lebih lanjut.

Wakil Menteri ESDM Yuliot menyampaikan bahwa koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang terkait telah dilakukan. Pemerintah kini memusatkan perhatian pada penyatuan pandangan antarinstansi agar daftar isu, usulan perubahan, dan posisi pemerintah dalam RUU tersebut dapat disiapkan sesuai jadwal.

“Tadi kami sudah melakukan koordinasi dengan kementerian-lembaga yang terkait dengan penyusunan DIM ini. Kami targetnya tanggal 22 Oktober sudah bisa disampaikan,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot.

Surat Presiden Menjadi Dasar Penyusunan

Penyusunan DIM RUU Migas dilakukan setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menerima surat Presiden pada 14 September 2026. Surat dari Presiden Prabowo Subianto itu meminta Menteri ESDM mengoordinasikan penyusunan DIM bersama kementerian dan lembaga yang memiliki keterkaitan dengan sektor minyak dan gas bumi.

DIM merupakan dokumen penting dalam proses pembahasan rancangan undang-undang. Dokumen ini memuat pemetaan pasal-pasal, persoalan yang perlu dibahas, serta arah sikap pemerintah atas materi legislasi. Karena menyentuh tata kelola industri hulu migas, penyusunannya memerlukan keselarasan pandangan dari berbagai pihak di lingkungan pemerintah.

“Jadi, ya, kami lagi mengejar waktu untuk konsolidasi antarkementerian-lembaga dalam rangka penyiapan DIM RUU Migas,” kata Yuliot.

Bagi sektor migas, kepastian mengenai arah regulasi memiliki arti besar. Kegiatan eksplorasi dan produksi melibatkan perencanaan jangka panjang, investasi besar, serta sejumlah proses perizinan dan kerja sama. Karena itu, pembahasan RUU Migas tidak hanya berkaitan dengan perubahan aturan, tetapi juga dengan upaya menciptakan tata kelola yang lebih jelas bagi pemerintah dan pelaku usaha.

Tim Lintas Kementerian Sudah Dibentuk

Sebelumnya, pada Senin, 21 September, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah telah membentuk tim lintas kementerian untuk menyusun DIM RUU Migas. Pembentukan tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan penyelarasan antarinstansi sebagai tahapan utama sebelum dokumen disampaikan.

Dalam penjelasannya, Bahlil turut menyoroti rencana pembentukan Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi atau BUK Migas. Lembaga tersebut direncanakan berada langsung di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden Prabowo Subianto.

Gagasan mengenai BUK Migas dikaitkan dengan kebutuhan meningkatkan lifting minyak dan gas. Dalam konteks industri migas, lifting merujuk pada volume minyak atau gas yang berhasil diproduksikan dan disalurkan. Peningkatan lifting menjadi salah satu perhatian utama karena produksi dari lapangan-lapangan migas memerlukan keberlanjutan investasi, kegiatan eksplorasi, dan kepastian pelaksanaan proyek.

Bahlil memandang BUK Migas sebagai instrumen yang dapat mendukung peningkatan lifting sekaligus memperkuat kepastian berusaha. Badan itu juga diharapkan dapat membantu Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang lazim disebut KKKS, dalam memperoleh izin secara lebih sederhana dan tidak berbelit.

Fleksibilitas Kerja Sama Menjadi Sorotan

Selain posisi kelembagaan, pemerintah menyiapkan BUK Migas dengan ruang fleksibilitas untuk bernegosiasi dengan pihak swasta maupun pemerintah. Fleksibilitas itu dapat mencakup pengaturan skema kerja sama pengelolaan minyak dan gas bumi.

Salah satu aspek yang disebut adalah mekanisme cost recovery, yakni penggantian biaya operasi yang memenuhi ketentuan dalam kegiatan hulu migas. Selain skema tersebut, bentuk kerja sama lain juga dapat menjadi bagian dari ruang negosiasi apabila dinilai memberi manfaat bagi pemerintah dan pelaku usaha.

Pembahasan mengenai skema kerja sama penting karena setiap proyek migas memiliki karakteristik berbeda, mulai dari kondisi lapangan hingga kebutuhan investasi dan risiko operasional. Kerangka yang cukup adaptif dapat memberi ruang bagi kesepakatan yang tetap menjaga kepentingan negara, sambil menyediakan kepastian bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan hulu migas.

Meski demikian, Bahlil belum merinci apakah BUK Migas kelak akan menggantikan atau mengubah struktur kelembagaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, atau SKK Migas. Hal tersebut masih menjadi bagian yang belum dijelaskan secara detail dalam pembahasan RUU Migas.

Arti Target 22 Oktober

Target penyampaian DIM pada 22 Oktober 2026 menempatkan koordinasi antarinstansi sebagai pekerjaan mendesak bagi Kementerian ESDM. Penyelesaian dokumen tepat waktu akan menentukan kesiapan pemerintah memasuki tahap pembahasan berikutnya atas RUU yang berpengaruh pada tata kelola hulu migas nasional.

Bagi masyarakat dan pelaku industri, proses ini penting untuk dicermati karena perubahan undang-undang dapat memengaruhi pola pengelolaan sumber daya migas, mekanisme kerja sama, hingga struktur kelembagaan yang mengawasi kegiatan hulu. Pemerintah masih memusatkan pekerjaan pada penyusunan DIM, sementara rincian mengenai bentuk akhir BUK Migas dan hubungannya dengan SKK Migas belum dipaparkan.

Dengan konsolidasi yang sedang dikejar, pemerintah berupaya memastikan seluruh kementerian dan lembaga terkait memiliki posisi yang selaras. Hasil penyusunan DIM nantinya akan menjadi fondasi bagi pembahasan RUU Migas, termasuk agenda peningkatan lifting, penyederhanaan perizinan, dan penguatan kepastian usaha di sektor minyak dan gas bumi.