Pemkab Gunungkidul wajibkan ASN belanja di pasar tradisional

ASN Gunungkidul Didorong Ramaikan Pasar Tradisional pada Awal Bulan

Atapkitadonasi.com – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta mengarahkan aparatur sipil negara (ASN) untuk berbelanja di pasar tradisional setiap Jumat pada pekan pertama tiap bulan. Kebijakan ini diposisikan sebagai langkah nyata untuk memperkuat perputaran ekonomi di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Pelaksanaan program tersebut berlandaskan Instruksi Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2026. Aturan itu diterbitkan pada Selasa, 29 September, kemudian diperkenalkan pada Jumat di Pasar Arjosari, Kapanewon Wonosari.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menilai waktu pada awal bulan dipilih karena ASN umumnya baru menerima gaji dan sedang memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga. Dengan kebiasaan belanja yang sudah ada, pemerintah daerah ingin transaksi itu dilakukan di pasar rakyat yang berada dekat dengan tempat kerja masing-masing.

“Tanpa diperintah pun, pada awal bulan, ASN umumnya belanja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga mereka kini diarahkan untuk berbelanja di pasar tradisional terdekat dari kantor masing-masing demi ‘melarisi’ dagangan warga,” katanya.

Program ini menempatkan ASN bukan sekadar sebagai pegawai pemerintah, melainkan juga sebagai bagian dari ekosistem ekonomi daerah. Belanja kebutuhan sehari-hari di pasar tradisional diharapkan dapat memberi dampak langsung kepada pedagang kecil, penjual bahan pangan, serta pelaku UMKM yang menjalankan usaha di lingkungan pasar.

Belanja Usai Kegiatan Sehat

Kegiatan belanja direncanakan berlangsung selama sekitar 1,5 jam setelah ASN mengikuti aktivitas sehat di kantor masing-masing. Kepala Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Gunungkidul, Kelik Yuniantoro, menyampaikan bahwa agenda tersebut akan dijalankan setelah kegiatan olahraga.

“Setelah olahraga diimbau untuk belanja ke pasar,” katanya.

Setiap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) diminta ikut menggerakkan pegawai di lingkungannya. Keterlibatan pimpinan OPD dipandang penting agar kebijakan tidak berhenti sebagai imbauan administratif, tetapi menjadi aktivitas rutin yang benar-benar diikuti oleh ASN.

Apabila dilakukan secara konsisten, kunjungan ASN dapat membantu menambah keramaian pasar pada waktu tertentu. Dampaknya bukan hanya berupa pembelian barang, tetapi juga membuka peluang agar masyarakat melihat kembali pasar tradisional sebagai tempat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Dengan begitu, transaksi diharapkan ikut menyebar ke pedagang kecil dan pelaku usaha lokal,” ujar dia.

Pengurangan Plastik Turut Menjadi Perhatian

Selain mendorong belanja di pasar rakyat, Pemkab Gunungkidul juga memasukkan unsur kepedulian lingkungan ke dalam program tersebut. ASN diinstruksikan membawa tas belanja sendiri dari rumah saat mendatangi pasar.

“Kami menginstruksikan juga supaya seluruh ASN membawa tas belanjaan sendiri dari rumah guna mengurangi penggunaan sampah plastik,” ujar Endah.

Penggunaan tas belanja pribadi memberi pesan bahwa peningkatan aktivitas perdagangan tidak harus diikuti penambahan sampah sekali pakai. Pasar tradisional kerap menjadi lokasi transaksi dengan berbagai jenis kemasan, sehingga kebiasaan membawa wadah sendiri dapat menjadi contoh sederhana yang mudah diterapkan dalam aktivitas harian.

Langkah ini juga menyatukan dua tujuan dalam satu kegiatan: mendukung pedagang lokal dan membangun kebiasaan berbelanja yang lebih bertanggung jawab. ASN diharapkan dapat memulai praktik tersebut dari lingkungan kerja, lalu menerapkannya pula dalam kehidupan keluarga.

Menjawab Tantangan Pasar Modern dan Penjualan Daring

Kebijakan belanja ASN lahir di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat. Pasar tradisional menghadapi persaingan yang semakin kuat dari pasar modern serta penjualan melalui kanal digital. Kemudahan akses, pilihan produk, dan perubahan kebiasaan belanja membuat pasar rakyat perlu terus memperbarui daya tariknya.

Endah melihat kondisi pasar tradisional masih tertinggal dibandingkan pasar modern, terutama ketika tren belanja daring terus meningkat. Karena itu, dukungan dari pemerintah daerah tidak cukup hanya melalui kegiatan seremonial, melainkan perlu diterjemahkan menjadi kolaborasi berkelanjutan antara pengelola pasar dan pelaku UMKM.

“Kolaborasi antara Dinas Pasar dan pelaku UMKM di pasar akan terus dimaksimalkan agar para pedagang mendapatkan kepastian pasar (market), khususnya dari lingkungan pemerintah daerah,” katanya.

Kepastian pasar dalam konteks ini berarti adanya pembeli yang datang secara lebih teratur. Bagi pedagang kecil, keberadaan pelanggan yang konsisten dapat membantu menjaga perputaran stok barang dan keberlangsungan usaha. Sementara bagi pembeli, pasar tradisional menyediakan ruang untuk memilih kebutuhan rumah tangga sekaligus berinteraksi langsung dengan pelaku usaha setempat.

Bupati juga meminta OPD terkait menyusun pendekatan baru untuk memperluas pasar tradisional. Upaya tersebut diarahkan agar pasar rakyat memiliki daya tarik yang lebih besar dan mampu meningkatkan jumlah pengunjung dari berbagai kalangan.

“Supaya mampu bersaing meskipun harus berhadapan langsung dengan pasar modern maupun sistem penjualan digital,” ujarnya.

Keberhasilan program ini akan bergantung pada kesinambungan pelaksanaan, keterlibatan ASN, dan kemampuan pasar memenuhi kebutuhan pembeli. Pengunjung yang datang karena program dapat menjadi awal bagi terbentuknya kebiasaan belanja baru apabila pengalaman berbelanja di pasar terasa mudah, nyaman, dan relevan dengan kebutuhan sehari-hari.

Bagi UMKM lokal, kebijakan tersebut membuka kesempatan untuk memperkenalkan produk kepada pembeli yang lebih luas di lingkungan pemerintahan daerah. Bagi Gunungkidul, gerakan belanja di pasar tradisional menjadi salah satu cara untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berputar dekat dengan warga dan pelaku usaha lokal.