Bali angkat inisiatif kawasan rendah emisi di Pekan Iklim

Bali Siapkan Kawasan Rendah Emisi sebagai Sorotan Pekan Iklim 2026

Atapkitadonasi.com – Pemerintah Provinsi Bali akan menjadikan penetapan kawasan rendah emisi sebagai salah satu agenda penting dalam Pekan Iklim Bali 2026. Inisiatif tersebut diposisikan sebagai langkah pembangunan yang menghubungkan perlindungan lingkungan, keberlanjutan pariwisata, budaya, serta kualitas hidup masyarakat.

Enam wilayah telah ditetapkan dalam program ini, yakni Ubud, Kepulauan Nusa Penida, Nusa Dua, Kuta, Sanur, dan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada di Kota Denpasar. Pelaksanaan program akan dilakukan secara terukur hingga 2030, dengan harapan kawasan-kawasan tersebut dapat menjadi contoh penerapan pembangunan rendah emisi di Bali maupun daerah lain di Indonesia.

Enam kawasan dan arah pembangunan baru

Penetapan kawasan rendah emisi telah diperkenalkan lebih dahulu pada Hari Suci Tumpek Wayang, Sabtu, 10 Oktober. Momentum tersebut dipilih sebagai bentuk penghormatan dan doa bagi alam semesta, sekaligus menegaskan bahwa agenda lingkungan Bali tidak dilepaskan dari nilai budaya setempat.

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa kawasan itu membawa nama Kerthi Bhumi Satwika. Penamaan tersebut mencerminkan orientasi pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan warisan budaya Bali.

“Ubud, Kepulauan Nusa Penida, Nusa Dua, Kuta, Sanur, serta Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada Kota Denpasar merupakan kawasan yang ditetapkan, Kerthi Bhumi Satwika bukan sekadar nama kawasan melainkan perubahan arah pembangunan untuk memastikan keselarasan alam, budaya, dan manusia.”

Pemilihan enam lokasi itu memperlihatkan cakupan program yang beragam. Ada kawasan perkotaan, tujuan wisata pesisir, pusat budaya, hingga wilayah kepulauan. Dengan karakter yang berbeda-beda, pelaksanaan kawasan rendah emisi membutuhkan keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota, pelaku usaha, warga, serta pihak lain yang beraktivitas di masing-masing wilayah.

Dalam praktiknya, kawasan rendah emisi diarahkan untuk mendukung udara yang lebih bersih, mobilitas yang lebih ramah lingkungan, serta penggunaan energi yang lebih berkelanjutan. Pendekatan tersebut juga memiliki kaitan erat dengan citra Bali sebagai destinasi wisata yang menjaga daya tarik alam dan budayanya.

Pekan Iklim Bali berlangsung 13–17 Oktober 2026

Pekan Iklim Bali 2026 dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 17 Oktober 2026 dengan tema “Gerakan Iklim Daerah: Memaknai Transisi Berkeadilan untuk Semua”. Forum ini akan menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk bertukar gagasan, membahas strategi aksi iklim, dan membangun kerja sama dengan pemerintah pusat, mitra pembangunan, serta lembaga internasional.

“Provinsi Bali dengan bangga menyelenggarakan Pekan Iklim Bali di kawasan rendah emisi Sanur sebagai wadah bagi setiap daerah untuk berbagi pandangan dan strategi dalam merespon perubahan iklim, daerah harus menjadi yang terdepan dalam mendorong aksi iklim dan harus didukung penuh oleh pemerintah pusat, mitra pembangunan, serta lembaga-lembaga internasional,” kata Gubernur Bali Wayan Koster.

Sanur akan menjadi pusat rangkaian kegiatan utama. Peserta didorong memanfaatkan jalur pejalan kaki, sepeda kayuh, serta shuttle listrik Intaran. Pengaturan mobilitas itu menjadi bagian dari pesan acara: transisi iklim dapat diterapkan melalui pilihan transportasi dan pola aktivitas sehari-hari, bukan hanya lewat kebijakan skala besar.

Empat agenda utama disiapkan dalam Pekan Iklim Bali 2026, yaitu Forum Kebijakan Publik, Forum Investasi Iklim, Jelajah Inovasi, dan Festival Rakyat. Keempat kegiatan tersebut memberi ruang bagi pembahasan kebijakan, peluang pendanaan, inovasi yang relevan untuk aksi iklim, hingga keterlibatan publik yang lebih luas.

Dukungan energi surya berkapasitas besar

Selain pengembangan kawasan rendah emisi, Pekan Iklim Bali juga akan mengangkat dukungan pemerintah daerah terhadap proyek penyediaan tenaga surya berkapasitas besar di Bali. Proyek yang semula dirancang memiliki kapasitas 1.000 megawatt itu ditingkatkan menjadi 1.500 megawatt.

Peningkatan kapasitas tersebut dikaitkan dengan keseriusan pelaksanaan di tingkat daerah. Saat ini, proses perizinan serta persetujuan suplai dari kementerian terkait masih berada pada tahap penyelesaian. Kehadiran energi bersih dalam skala besar dipandang penting bagi upaya jangka panjang Bali dalam menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi yang lebih berkelanjutan.

Komite Pengarah Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, Suzanty Sitorus, menilai penetapan kawasan rendah emisi menunjukkan peran penting pemimpin daerah dalam merumuskan respons terhadap persoalan iklim yang dirasakan langsung di wilayahnya.

“Penetapan kawasan rendah emisi di Bali menjadi wujud nyata dari komitmen Emisi Nol Bersih pada 2045, hal ini merupakan contoh bahwa pemimpin daerah memiliki posisi strategis dalam memahami tantangan maupun solusi iklim dari daerahnya masing-masing,” kata Suzanty Sitorus.

Manfaat untuk kesehatan, ekonomi, dan pariwisata

Kawasan rendah emisi tidak semata-mata ditujukan untuk membatasi polusi. Program ini juga diharapkan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, menopang produktivitas ekonomi lokal, dan memperkuat arah pariwisata berkelanjutan. Bagi daerah yang banyak bergantung pada daya tarik lingkungan dan pengalaman pengunjung, kualitas udara serta kenyamanan ruang publik menjadi bagian penting dari nilai kawasan.

Suzanty menekankan bahwa manfaat tersebut dapat dirasakan lebih luas apabila kebijakan lingkungan berjalan seiring dengan kebutuhan masyarakat dan kegiatan ekonomi setempat. Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi unsur penting dalam pencapaian target emisi nol bersih Bali pada 2045.

Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, yang terdiri atas berbagai lembaga dan organisasi non-pemerintah mitra pemerintah di bidang energi, menyatakan komitmennya untuk terus mendampingi Pemerintah Provinsi Bali. Pendampingan itu diarahkan untuk memperkuat kerja sama dalam pengembangan energi bersih dan pelaksanaan strategi penurunan emisi.

Melalui Pekan Iklim Bali 2026, Bali ingin memperlihatkan bahwa kebijakan iklim dapat diterjemahkan ke dalam langkah yang dekat dengan kehidupan masyarakat: cara bergerak di kota, penggunaan energi, pengelolaan kawasan wisata, dan perlindungan ruang budaya. Keberhasilan enam kawasan yang telah ditetapkan akan menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju target emisi nol bersih pada 2045.