Pemerintah antisipasi ancaman komputasi kuantum terhadap keamanan data

Indonesia Siapkan Pertahanan Data di Tengah Kemajuan Komputasi Kuantum

Atapkitadonasi.com – Pemerintah menaruh perhatian serius pada potensi ancaman komputasi kuantum terhadap keamanan data digital. Langkah antisipasi dilakukan melalui persiapan penerapan kriptografi pascakuantum atau post-quantum cryptography (PQC), sebuah pendekatan keamanan yang dirancang untuk tetap melindungi informasi ketika kemampuan komputasi kuantum semakin berkembang.

Kesiapan tersebut dinilai penting karena ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh dan semakin banyak aktivitas masyarakat, bisnis, serta lembaga publik bergantung pada layanan berbasis data. Perlindungan informasi pribadi, transaksi pembayaran, komunikasi, hingga sistem layanan digital perlu dipersiapkan agar tidak rentan terhadap perubahan kemampuan teknologi di masa depan.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ali Murtopo Simbolon menyampaikan bahwa penguatan keamanan siber nasional harus berjalan seiring dengan kesiapan Indonesia memanfaatkan peluang ekonomi dan inovasi dari teknologi kuantum.

“Mewakili Bapak Menko Perekonomian, saya menyambut baik Workshop on Quantum and Post-Quantum Cryptography sebagai momentum strategis untuk memperkuat ketahanan keamanan siber nasional, sekaligus mempersiapkan Indonesia memanfaatkan ruang ekonomi dan inovasi yang lahir dari perkembangan teknologi kuantum,” ujar Ali.

Risiko Data Dikumpulkan untuk Dibuka di Masa Depan

Salah satu ancaman yang menjadi perhatian adalah praktik Harvest Now, Decrypt Later atau HNDL. Dalam skenario ini, pihak tertentu dapat menghimpun data terenkripsi saat ini, menyimpannya, lalu berupaya memecahkan perlindungannya pada masa mendatang ketika teknologi komputasi telah cukup kuat.

Risiko tersebut menunjukkan bahwa keamanan digital tidak dapat hanya dipandang sebagai kebutuhan jangka pendek. Data yang tampak aman hari ini bisa saja memiliki nilai strategis dalam waktu lama, terutama informasi yang berkaitan dengan transaksi, identitas, layanan keuangan, dokumen usaha, maupun komunikasi penting.

Karena itu, pemerintah dan pelaku industri didorong untuk mengidentifikasi sistem serta jenis informasi yang membutuhkan perlindungan prioritas. Pemetaan ini menjadi dasar untuk menentukan tahapan migrasi teknologi keamanan sebelum kriptografi yang digunakan saat ini menghadapi risiko dari kemampuan komputasi kuantum.

PQC Bukan Sekadar Mengganti Algoritma

Penerapan kriptografi pascakuantum tidak cukup dilakukan dengan mengganti satu algoritma pengamanan dengan algoritma baru. Prosesnya memerlukan perencanaan yang menyeluruh, termasuk inventarisasi sistem, klasifikasi data, penguatan kompetensi sumber daya manusia, dan koordinasi antarsektor.

Setiap organisasi dapat memiliki kebutuhan berbeda. Sistem pembayaran, layanan publik, infrastruktur digital, serta platform usaha menghadapi tingkat risiko dan pola pengelolaan data yang tidak selalu sama. Karena itu, persiapan PQC perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi ketahanan digital, bukan sekadar pembaruan teknis yang dilakukan secara terpisah.

Penguatan kapasitas tenaga ahli juga menjadi unsur penting. Transformasi ke teknologi keamanan baru membutuhkan pemahaman mengenai sistem yang telah berjalan, kemampuan menguji penerapan kriptografi baru, serta tata kelola yang memastikan transisi tidak mengganggu layanan bagi pengguna.

Ekonomi Digital Memerlukan Fondasi Kepercayaan

Urgensi pengamanan data semakin besar seiring skala ekonomi digital Indonesia. Nilai gross merchandise value atau GMV ekonomi digital nasional pada 2025 disebut mendekati 100 miliar dolar AS, meningkat 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut diproyeksikan bertumbuh menjadi 340 miliar dolar AS pada 2030.

Aktivitas pembayaran digital juga memperlihatkan besarnya ketergantungan masyarakat terhadap ekosistem digital. Bank Indonesia mencatat transaksi pembayaran digital mencapai 12,99 miliar pada triwulan III 2025. Jumlah itu tumbuh 38,08 persen secara tahunan.

Besarnya transaksi dan perpindahan data menjadikan keamanan siber sebagai penopang kepercayaan publik. Ketika pengguna yakin bahwa data dan transaksi mereka terlindungi, pemanfaatan layanan digital dapat berkembang dengan lebih sehat. Sebaliknya, kerentanan keamanan berpotensi mengganggu keyakinan masyarakat terhadap inovasi teknologi.

Ali menempatkan keamanan siber sebagai salah satu dasar penting bagi keberlanjutan layanan digital dan pemanfaatan teknologi baru. Penguatan bidang ini juga telah dimasukkan dalam Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital.

Kemandirian Teknologi Tetap Diperlukan

Kerja sama internasional dipandang penting untuk mempercepat pembelajaran dan pengembangan kemampuan nasional. Namun, Indonesia juga perlu membangun kapasitas teknologi sendiri agar tidak sepenuhnya bergantung pada pihak luar dalam menghadapi tantangan keamanan siber.

“Boleh kita belajar dari mereka yang sudah duluan, tapi kita juga harus punya kemandirian dalam menyiapkan platform teknologi cyber security kita,” ujar Ali.

Pandangan ini menekankan bahwa kolaborasi global dan kemandirian nasional dapat berjalan bersamaan. Pertukaran pengetahuan, pengembangan standar, dan kerja sama riset dapat memperluas kapasitas Indonesia, sementara pembangunan kemampuan domestik membantu memperkuat daya tahan jangka panjang.

Selain agenda keamanan siber, Indonesia juga mendorong kerja sama pengembangan kecerdasan buatan atau AI dengan mitra dari berbagai kawasan, termasuk Amerika Serikat dan China. Kolaborasi tersebut diharapkan memperluas penggunaan teknologi serta memperkuat kapasitas inovasi di dalam negeri.

Integrasi Digital ASEAN dan Tantangan Baru

Pemerintah turut mendorong integrasi ekonomi digital di kawasan melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement atau DEFA. Penandatanganan kesepakatan itu direncanakan berlangsung pada November mendatang.

Pelaksanaan DEFA diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN dari 1 triliun dolar AS menjadi 2 triliun dolar AS. Integrasi regional berpotensi membuka ruang yang lebih besar bagi layanan digital lintas negara, inovasi usaha, serta pertumbuhan ekosistem teknologi.

Namun, keterhubungan digital yang semakin luas juga memperbesar kebutuhan akan sistem keamanan yang kuat dan dapat dipercaya. Perlindungan data, kesiapan menghadapi ancaman baru, serta kemampuan menjaga infrastruktur digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pertumbuhan ekonomi.

Persiapan menghadapi komputasi kuantum, pembangunan infrastruktur digital, pemanfaatan AI, dan integrasi ekonomi kawasan menjadi agenda yang saling berkaitan. Indonesia perlu memastikan kemajuan ekonomi digital selalu disertai ketahanan keamanan siber serta kemampuan teknologi nasional yang semakin mandiri.