PM Malaysia-Sultan Brunei bahas penyelesaian perbatasan dua negara

Perundingan Tahunan Kuala Lumpur–Bandar Seri Begawan Fokus pada Penyelesaian Garis Batas Darat

Atapkitadonasi.com – Pertemuan konsultasi tahunan antara pemimpin Malaysia dan Brunei Darussalam kembali digelar pada Sabtu di ibu kota negara kecil di Semenanjung Borneo itu. Perdana Menteri Anwar Ibrahim hadir secara langsung untuk berdialog dengan Sultan Hassanal Bolkiah, membahas agenda bilateral yang paling krusial: status penetapan garis batas darat yang masih menyisakan segmen-segmen belum terselesaikan di sepanjang perbatasan kedua negara.

Isu perbatasan darat antara Malaysia dan Brunei bukan sekadar persoalan teknis pemetaan. Selama puluhan tahun, sejumlah wilayah di perbatasan Sarawak–Brunei dan kawasan pedalaman lainnya menjadi titik ketegangan sporadis, terutama terkait hak pemanfaatan sumber daya hutan, akses jalur sungai, serta klaim atas lahan yang belum ditandai secara resmi. Kedua negara telah lama sepakat bahwa penyelesaian harus dilakukan secara damai melalui mekanisme teknis dan diplomatik, bukan melalui konfrontasi di lapangan.

Komitmen terhadap Kerangka Hukum yang Sudah Ada

Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra), kedua pemimpin menegaskan kembali komitmen mereka untuk menuntaskan seluruh segmen batas darat yang belum disepakati, dengan berpegang pada instrumen hukum yang telah disepakati sebelumnya. Secara spesifik, pernyataan tersebut merujuk pada:

“Mengenai penetapan dan survei batas darat, kedua pemimpin menegaskan kembali komitmen terhadap Pertukaran Surat atau EOL 2009, Nota Kesepahaman tentang Proses Penetapan dan Survei Bersama Batas Darat yang ditandatangani pada Maret 2012 beserta kerangka acuan (TOR) yang dilampirkan.”

Wisma Putra menambahkan bahwa instrumen-instrumen mengikat tersebut secara eksplisit mengatur bahwa setiap bagian batas darat yang belum ditentukan atau belum ditandai akan diselesaikan dengan mengacu pada lima Perjanjian Batas Darat yang sudah berlaku. Untuk wilayah yang hingga kini belum tercakup oleh perjanjian mana pun, mekanisme yang diterapkan adalah negosiasi murni berdasarkan prinsip daerah aliran sungai atau watershed principle. Prinsip ini menetapkan bahwa garis batas mengikuti punggung bukit atau garis pembagi air alami, sebuah pendekatan yang lazim digunakan dalam hukum internasional untuk menentukan batas antarwilayah yang belum pernah dinegosiasi secara rinci.

Progres Survei: Separuh Garis Batas Sudah Ditandai

Salah satu capaian yang disoroti dalam pertemuan tersebut adalah kemajuan signifikan yang telah dicapai Tim Teknis Bersama. Sepanjang 264,791 kilometer—sekitar 50 persen dari total panjang batas darat kedua negara—telah berhasil disurvei dan ditetapkan secara bersama. Angka ini mencerminkan kerja bertahun-tahun oleh tim gabungan yang melakukan pengukuran lapangan, pemetaan topografis, dan verifikasi koordinat di medan yang kerap sulit dijangkau, termasuk kawasan hutan lebat dan pegunungan di pedalaman Sarawak serta wilayah Brunei bagian selatan.

Kedua pemimpin menekankan pentingnya mempertahankan momentum tersebut agar target yang telah disepakati dapat tercapai: penyelesaian survei dan penetapan bersama seluruh batas darat paling lambat tahun 2034. Target ini menjadi tolok ukur waktu yang mengikat bagi kedua belah pihak dan menjadi dasar bagi alokasi sumber daya teknis serta diplomatik di tahun-tahun mendatang.

Sektor F-G: Titik Prioritas di Perbatasan Sarawak–Brunei

Perhatian khusus diberikan pada sektor F-G, yang mencakup segmen perbatasan antara Negeri Sarawak dan Brunei Darussalam. Kedua pemimpin menegaskan bahwa penyelesaian sektor ini harus semata-mata didasarkan pada prinsip daerah aliran sungai. Lebih lanjut, mereka kembali menegaskan komitmen untuk secara bersama menentukan satu daerah aliran sungai di Sektor F-G dan menyelesaikan penetapan melalui survei paling lambat 31 Mei 2027, sesuai dengan Pertukaran Nota (EON) 2024.

Para pemimpin mendesak Komite Teknis Bersama untuk mempercepat pekerjaan teknis di seluruh sektor yang masih belum terselesaikan, khususnya sejumlah sektor prioritas, sesegera mungkin. Percepatan ini harus dilakukan sesuai kerangka acuan tahun 2012 yang telah mempertimbangkan beberapa titik kesamaan pandangan antara kedua pihak, sehingga ruang negosiasi yang tersisa relatif terbatas dan dapat dituntaskan dalam jangka waktu yang lebih singkat.

Dimensi Keamanan Lintas Batas

Di luar persoalan penetapan garis batas, kedua pemimpin juga menyoroti kebutuhan untuk menangani isu keamanan lintas batas secara lebih komprehensif. Penyelundupan barang terlarang—mulai dari rokok, bahan bakar, hingga produk pertanian—serta berbagai kegiatan ilegal lainnya masih menjadi tantangan operasional di sepanjang perbatasan yang belum sepenuhnya ditandai. Kedua pihak sepakat bahwa kerja sama yang lebih erat antara lembaga-lembaga terkait di kedua negara merupakan prasyarat untuk menekan aktivitas-aktivitas tersebut.

Penyelesaian teknis garis batas yang tuntas akan memberikan dasar hukum yang jelas bagi penegakan hukum lintas batas, sehingga aparat di kedua sisi perbatasan memiliki rujukan koordinat yang pasti untuk patroli, pengawasan, dan koordinasi operasional. Dengan demikian, penyelesaian perbatasan bukan hanya soal peta, melainkan juga soal stabilitas keamanan dan kelancaran hubungan masyarakat di kawasan perbatasan.

Pertemuan konsultasi tahunan ini sendiri merupakan mekanisme diplomatik rutin yang telah berjalan selama beberapa dekade, menjadi forum utama bagi kedua negara untuk menyelaraskan kebijakan bilateral, membahas isu ekonomi, keamanan, dan teknis lainnya. Agenda perbatasan yang mendominasi pembahasan tahun ini menegaskan bahwa persoalan tersebut masih menjadi prioritas tertinggi dalam hubungan Malaysia–Brunei Darussalam.