Bapanas ajak Pemda jaga stabilitas pasokan dan harga pangan
Bapanas Dorong Sinergi Daerah untuk Jaga Stabilitas Pangan
Atapkitadonasi.com – Jakarta menjadi pusat perhatian dalam upaya pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan ketahanan pangan nasional. Badan Pangan Nasional (Bapanas) secara resmi mengajak seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk memperkuat kerja sama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Langkah ini diambil melalui pemantauan yang lebih intensif terhadap berbagai aspek, mulai dari perkembangan harga, ketersediaan stok, jalur distribusi, hingga kondisi para produsen di setiap wilayah.
Penguatan koordinasi dinilai sebagai faktor krusial untuk memastikan keseimbangan harga di seluruh rantai pasok. Selain itu, langkah ini juga bertujuan menjaga inflasi pangan tetap terkendali. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, Hermawan, dalam keterangan resminya di Jakarta pada hari Senin.
“Penguatan koordinasi menjadi faktor penting untuk memastikan keseimbangan harga di seluruh rantai pasok sekaligus menjaga inflasi pangan tetap terkendali,” kata Hermawan.
Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta. Menurut Hermawan, pemerintah daerah memegang peran sebagai garda terdepan dalam mendeteksi secara dini potensi gejolak harga maupun pasokan pangan. Pemantauan yang dilakukan secara rutin dan akurat akan mempercepat pengambilan langkah stabilisasi sehingga dampak terhadap masyarakat maupun produsen dapat diminimalkan.
“Pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan ketika harga terlalu tinggi di tingkat konsumen, tetapi pemerintah juga harus hadir ketika harga di tingkat produsen jatuh terlalu rendah,” ujar Hermawan.
Intervensi Cepat dan Pengawasan Ketat
Hermawan menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan kelancaran distribusi logistik. Selain itu, pengawasan bersama Satgas Pangan juga harus diperkuat untuk menghadapi potensi penimbunan maupun praktik perdagangan yang tidak sehat. Penyampaian data harga dan pasokan secara cepat juga menjadi dasar penentuan kebijakan yang tepat.
“Segera lakukan intervensi apabila harga berada di bawah HPP atau HAP di tingkat produsen maupun di atas HET atau HAP di tingkat konsumen,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah menegaskan bahwa stabilitas pangan harus diwujudkan dengan menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pelaku dalam rantai pasok. Menurutnya, petani dan peternak harus memperoleh harga yang menguntungkan agar tetap berproduksi, sementara masyarakat juga harus mendapatkan pangan yang aman, cukup, dan terjangkau.
“Yang nomor satu adalah stabilisasi pasokan dan harga. Jadi sekarang ini beras kita aman, jagung aman, gula konsumsi aman, bawang aman, telur, daging, ini semua aman. Sekarang (tinggal) bagaimana menjaga stabilisasi harga,” kata Amran.
Gerakan Pangan Murah dan Program Stabilisasi
Sebagai bentuk konkret pengendalian harga, Bapanas bersama pemerintah daerah, BUMN pangan, dan berbagai pemangku kepentingan terus memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Hingga pertengahan Juli 2026, GPM telah menjangkau seluruh 38 provinsi dan 447 kabupaten/kota. Pemerintah kembali menargetkan penyelenggaraan 390 kegiatan GPM yang diprioritaskan di wilayah dengan tekanan harga pangan tertinggi.
Pemerintah juga terus mengoptimalkan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Hingga saat ini, sebanyak 159.916 kilogram komoditas pangan telah dimobilisasi antardaerah. Di antaranya, distribusi 5.040 kilogram telur dari Blitar ke Bekasi untuk membantu memperbaiki harga di tingkat peternak sekaligus menjaga pasokan di wilayah tujuan.
Upaya stabilisasi juga diperkuat melalui penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Realisasi penyaluran telah mencapai 493 ribu ton atau 59,57 persen dari target 828 ribu ton. Penyaluran diprioritaskan ke daerah dengan harga beras tinggi, wilayah kepulauan, kawasan perbatasan, serta daerah yang menghadapi kendala distribusi.
Sementara itu, pelaksanaan SPHP Jagung terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga saat ini realisasi penyaluran telah mencapai 84.172 ton atau 39,48 persen dari pagu 213.200 ton. Program tersebut diharapkan dapat membantu menekan biaya pakan peternak ayam petelur sehingga stabilitas harga telur dan daging ayam ras tetap terjaga.
Selain menjaga stabilitas harga melalui berbagai instrumen tersebut, pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui penyaluran bantuan pangan beras kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan yang dialokasikan untuk periode Juli hingga September 2026 itu menjadi bagian dari stimulus ekonomi pemerintah guna memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.