DPR minta aturan nikotin tetap jaga sektor tembakau nasional

Parlemen Menuntut Perlindungan Sektor Tembakau dalam Regulasi Nikotin

Atapkitadonasi.com – DPR minta aturan nikotin tetap menjadi prioritas dalam menjaga keberlangsungan sektor pertembakauan nasional. Kebijakan pemerintah mengenai rancangan ketentuan kadar nikotin dan tar yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menjadi sorotan penting di kalangan pemangku kepentingan industri. Panggah Susanto, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR, menyampaikan aspirasi agar regulasi tersebut tidak mengabaikan keberlangsungan sektor pertembakauan nasional. Ia mendesak pemerintah untuk menemukan solusi terbaik dalam implementasi aturan ini tanpa merugikan petani dan industri.

Menurut Panggah, apabila jalan tengah tidak dapat dicapai, dikhawatirkan rancangan regulasi tersebut akan menurunkan daya serap industri terhadap tembakau lokal Indonesia. Selama ini, tembakau Indonesia dikenal memiliki kualitas tinggi dengan kadar nikotin yang khas. Penurunan penyerapan hasil panen petani tembakau dalam negeri menjadi salah satu risiko yang perlu diantisipasi. Jika kondisi ini terus berlanjut, akan terjadi penurunan penerimaan negara dan meningkatnya pengangguran, khususnya di sektor perkebunan tembakau yang telah menjadi sumber penghidupan bagi jutaan keluarga.

Kontribusi Besar Industri Tembakau bagi Perekonomian

Panggah menegaskan bahwa industri hasil tembakau memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian nasional. Dari sisi penerimaan negara, sektor tersebut menyumbang lebih dari Rp200 triliun melalui cukai hasil tembakau setiap tahunnya. Selain itu, industri pertembakauan juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yakni sekitar 6 juta tenaga kerja jika termasuk sektor distribusi dan usaha pendukung lainnya. Angka ini menunjukkan betapa vitalnya peran sektor ini dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, negara harus melihat posisi industri pertembakauan secara benar dan adil, sehingga tetap memberikan keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan keberlanjutan ekonomi nasional. Hal ini menjadi penting mengingat ketergantungan banyak masyarakat terhadap sektor ini sebagai sumber penghidupan. DPR minta aturan nikotin tetap memperhatikan aspek-aspek strategis yang mendukung pertumbuhan industri.

Peran Negara dalam Melindungi Petani Tembakau

Di sisi lain, anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan bagi petani tembakau. Dia memandang selama ini, petani tembakau kerap menjadi pihak yang paling dirugikan akibat kebijakan lintas kementerian yang dinilai belum selaras dan kerap mengedepankan ego sektoral. Petani sering kali menjadi korban dari kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi lapangan.

Negara harus hadir. Jangan sampai petani tembakau dan masyarakat pertembakauan hanya menjadi sapi perah, sementara kebijakan dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tidak melindungi mereka.

Menurut Firman, petani tidak boleh sekadar dijadikan sebagai sumber penerimaan negara tanpa memperoleh perlindungan. Ia juga menyoroti perlunya sinkronisasi kebijakan antarkementerian terkait penyusunan rancangan aturan pembatasan kadar nikotin dan tar sehingga tidak semakin membebani petani. DPR minta aturan nikotin tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan petani.

Seperti diketahui, usulan angka batas maksimal nikotin dan tar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menuai keberatan dari seluruh ekosistem tembakau, khususnya para petani. Angka batas maksimal yang diusulkan tersebut dinilai tidak akan dapat dipenuhi oleh petani tembakau, sehingga dikhawatirkan berujung pada ketidaksejahteraan petani dan punahnya keanekaragaman hayati komoditas tembakau lokal khas Indonesia, seperti srintil.

Kedua anggota DPR ini sepakat bahwa regulasi kesehatan tidak boleh mengorbankan sektor pertembakauan yang telah menjadi tulang punggung ekonomi bagi jutaan masyarakat Indonesia. Diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berimbang agar kepentingan publik dapat terpenuhi tanpa mengabaikan keberlanjutan sektor strategis ini. Dengan demikian, DPR minta aturan nikotin tetap menjadi fondasi yang kuat bagi pembangunan sektor pertembakauan nasional ke depan.