Guru Besar UGM Kritisi Potensi Investasi Asing pada Ayam Petelur
Latest Program – Kota Yogyakarta – Profesor Budi Guntoro, seorang Guru Besar di bidang Sosial Ekonomi Peternakan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), mengungkapkan kekhawatiran terhadap adanya minat investasi asing dalam sektor ayam petelur di Indonesia. Menurutnya, pembukaan pasar bagi investasi asing pada subsektor ini perlu dianalisis secara mendalam, terutama dalam konteks kondisi produksi telur nasional yang sedang mengalami kelebihan pasokan.
Menyikapi situasi tersebut, Budi menyatakan bahwa pertumbuhan produksi telur ayam dalam negeri sudah cukup signifikan. Pada tahun 2025, produksi telur mencapai 6,34 juta ton, dan diprediksi akan meningkat hingga di atas 6,5 juta ton di tahun 2026. Angka ini menunjukkan bahwa permintaan pasar dalam negeri justru masih di bawah kapasitas produksi yang ada. “Artinya, Indonesia bukan sedang menghadapi defisit telur, tetapi lebih baik dikatakan sedang menyimpan surplus yang bersifat struktural,” ujarnya dalam pernyataan resmi yang dirilis di Yogyakarta, Rabu.
“Wacana pembukaan investasi asing pada subsektor ayam petelur dinilai perlu dikaji secara cermat di tengah kondisi produksi telur nasional yang justru mengalami surplus,” kata Budi.
Dalam konteks ini, Budi menekankan bahwa saat ini tantangan utama sektor ayam petelur tidak terletak pada keterbatasan produksi, melainkan pada masalah ketimpangan pasar, perubahan harga yang tidak stabil di tingkat peternak, dan kurangnya daya tawar pelaku usaha kecil. “Peternakan rakyat selama ini menjadi pilar utama produksi telur nasional. Selain berkontribusi secara ekonomi, sektor ini juga memainkan peran sosial melalui penyerapan tenaga kerja dan pendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” tambahnya.
Menurut Budi, kehadiran investasi asing di sektor budi daya ayam petelur berpotensi memperkuat dominasi pasar oleh modal besar. Tanpa pengaturan yang tepat, hal ini bisa mengancam posisi pelaku usaha kecil dan mengurangi kemandirian produksi dalam negeri. Ia mengingatkan bahwa regulasi yang kuat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan investasi dan perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, serta menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung sektor ini.
Program Makan Bergizi Gratis Tidak Bisa Jadi Alasan Ekspansi Produksi
Sementara itu, Budi juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai faktor yang tidak cukup signifikan dalam menentukan kebutuhan telur nasional. Menurutnya, kebutuhan telur untuk program tersebut hanya sekitar 700 juta butir per tahun, yang berasal dari total produksi nasional sekitar 0,6 hingga 0,7 persen. “Program MBG seharusnya menjadi wadah untuk menyerap surplus produksi dan menstabilkan harga, bukan justru menjadi dasar untuk menambah kapasitas produksi melalui investasi baru,” jelasnya.
“Program MBG seharusnya menjadi peluang untuk menyerap surplus produksi dan menstabilkan harga, bukan justru menjadi alasan untuk menambah kapasitas produksi melalui investasi baru,” kata Dekan Fakultas Peternakan UGM tersebut.
Dalam upaya memastikan kebutuhan program MBG terpenuhi, Budi menyarankan penguatan koperasi peternak, kontrak pembelian jangka menengah, serta peningkatan distribusi telur. Hal ini, menurutnya, dapat memberi manfaat lebih besar kepada peternak lokal daripada hanya mengandalkan investasi asing yang cenderung mengutamakan efisiensi biaya.
Lebih lanjut, Budi menyoroti pentingnya kedaulatan pangan tidak hanya terukur dari jumlah produksi, tetapi juga dari siapa yang mengendalikan proses produksi dan sejauh mana kebijakan pemerintah mendukung pelaku usaha skala kecil. “Dalam kondisi surplus seperti saat ini, langkah yang lebih tepat adalah memperkuat peternakan rakyat, bukan membuka ruang bagi modal besar, termasuk asing, untuk mendominasi pasar,” lanjutnya.
Menurut Budi, masuknya investor asing ke sektor ayam petelur bisa mempercepat proses pengumpulan telur yang berlebihan, sehingga menimbulkan risiko perekonomian lokal. Ia mencontohkan bahwa dengan kapasitas produksi yang sudah melebihi kebutuhan konsumsi nasional, pengurangan produksi sejauh 10-15 persen diperlukan untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan. Ini bisa dicapai melalui kebijakan yang memprioritaskan pengelolaan produksi oleh peternak rakyat, bukan hanya mengandalkan ekspansi kapasitas.
Menyikapi kondisi surplus telur, Budi mengusulkan perlu adanya pembinaan terhadap peternak kecil agar mereka bisa mengakses pasar secara lebih efektif. Hal ini termasuk pemberdayaan melalui penguatan rantai pasok, akses ke teknologi produksi modern, serta peningkatan harga jual yang lebih adil. “Investasi asing bisa membawa manfaat, tetapi jika tidak diiringi kebijakan yang menjaga keseimbangan antara skalabilitas dan keterlibatan masyarakat, risiko dominasi pasar oleh luar negeri akan semakin tinggi,” katanya.
Sebagai penutup, Budi menekankan bahwa sektor ayam petelur tidak hanya penting bagi kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi simbol keberlanjutan pertanian Indonesia. Ia berharap pemerintah tidak terburu-buru dalam mendorong masuknya investasi asing tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap sektor pertanian rakyat. “Kita harus memastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga memperkuat posisi peternak lokal dalam rantai nilai ekonomi nasional,” pungkasnya.
Analisis Budi ini memberikan perspektif baru terkait kebijakan ekonomi pertanian. Meski sektor ayam petelur menawarkan peluang pertumbuhan, kebijakan yang diambil harus mampu memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pasar, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan terhadap sektor produktif rakyat. Dengan demikian, investasi asing bisa menjadi sarana pendukung, bukan ancaman terhadap keberlanjutan pertanian nasional.
Dalam proses penguatan kebijakan, Budi menyarankan pemerintah untuk melibatkan para peternak rakyat secara aktif dalam pengambilan keputusan. Dengan memperkuat koperasi dan membangun kerja sama yang saling menguntungkan, sektor ayam petelur bisa menjadi jembatan antara pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan. Hal ini akan membantu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal.
