RI tegaskan komitmen pembangunan pasar karbon berintegritas tinggi
New Policy – Jakarta – Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membangun pasar karbon yang lebih terpercaya, jelas, dan memiliki tingkat integritas tinggi. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat mekanisme pembiayaan iklim global, yang dianggap sebagai alat penting untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Menurut pernyataan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, tantangan utama dalam hal ini adalah belum adanya kondisi yang memadai untuk mengalirkan investasi secara aman dan dalam skala besar ke berbagai solusi lingkungan.
Peran pasar karbon dalam memobilisasi investasi
Dalam wawancara yang diberikan di Jakarta, Rabu, Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa pasar karbon memiliki peluang besar untuk mendorong aliran dana ke sektor pengurangan emisi, perlindungan hutan, pemulihan ekosistem, serta pembangunan yang berkelanjutan. “Mekanisme ini bisa menjadi jembatan antara pengusaha dan pemerintah untuk menyelesaikan isu-isu lingkungan secara efektif,” kata dia. Namun, menurutnya, agar potensi tersebut tercapai, pasar karbon harus didasari oleh prinsip-prinsip seperti kejelasan regulasi, transparansi, dan kepercayaan investor.
“Pasar karbon memiliki potensi besar untuk menyalurkan investasi bagi pengurangan emisi, perlindungan hutan, pemulihan ekosistem, dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Raja Juli Antoni. “Namun, untuk mencapai potensi tersebut, pasar karbon harus dibangun di atas fondasi integritas, transparansi, kepastian regulasi, dan kepercayaan,” imbuhnya.
Menurut Raja Juli Antoni, Indonesia memiliki peran strategis dalam penguatan pasar karbon global. Hal ini karena negara ini memiliki luas hutan tropis yang signifikan, menjadi salah satu penopang utama dalam mitigasi perubahan iklim. Karena itu, pemerintah terus memperkuat tata kelola karbon secara nasional, baik melalui reformasi kebijakan maupun penguatan lembaga kelembagaan yang bertugas mengelola program ini.
Satu hal yang menjadi tonggak penting dalam upaya ini adalah implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025. Aturan tersebut menjadi dasar untuk mengembangkan pasar karbon nasional yang lebih terintegrasi dan kredibel. Di sektor kehutanan, penguatan terus dilakukan melalui dua Peraturan Menteri Kehutanan, yaitu Nomor 6 dan 7 Tahun 2026. Kedua peraturan ini mengatur tata kelola karbon, transparansi dalam penyaluran kredit, integritas lingkungan, serta kepastian investasi untuk kegiatan terkait karbon.
Salah satu langkah konkrit yang diambil oleh pemerintah adalah peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026. Sistem ini dirancang untuk menjadi pusat pengelolaan data dan verifikasi emisi karbon secara terpusat, sehingga meningkatkan akurasi dan kepercayaan pihak terkait. Selain itu, pada 6 Juli 2026, Kementerian Kehutanan akan menerbitkan persetujuan untuk kredit karbon kehutanan dengan volume lebih dari 30 juta ton CO2e. “Ini membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya menyusun kerangka kebijakan, tetapi juga mampu menghadirkan peluang pasar yang nyata dan dapat diandalkan oleh investor,” jelas Menhut.
Kolaborasi internasional untuk kemajuan pasar karbon
Dalam upayanya mendorong pasar karbon global, Raja Juli Antoni menekankan pentingnya kerja sama dengan negara-negara lain. Menurutnya, pusat keuangan internasional memiliki peran kritis dalam membangun institusi yang lebih stabil, mengembangkan alat-alat pengelolaan risiko, serta menarik dana investasi yang diperlukan untuk transisi menuju ekonomi rendah karbon. “Kolaborasi ini akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan pasar karbon,” tambahnya.
Indonesia juga berharap agar institusi keuangan global dapat memperkuat sistem transparansi dan kepastian dalam pembiayaan lingkungan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan selaras dengan tujuan pengurangan emisi dan perlindungan ekosistem. Dengan kehadiran investor asing, pemerintah yakin bahwa pasar karbon nasional akan terus berkembang, baik secara kuantitas maupun kualitas.
Agenda utama untuk COP31
Menjelang penyelenggaraan COP31, pemerintah menyiapkan tiga agenda utama dalam pengembangan pasar karbon. Pertama, memperkuat integritas dan transparansi pasar karbon agar kepercayaan terhadap kredit karbon meningkat. Kedua, mengembangkan infrastruktur pasar, mekanisme likuiditas, serta instrumen yang dapat membagi risiko investasi. Agenda ketiga adalah memastikan bahwa pembiayaan karbon memberikan manfaat konkret bagi masyarakat lokal, termasuk masyarakat hukum adat serta para penjaga hutan yang berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
Pembiayaan karbon yang efektif, menurut Raja Juli Antoni, tidak hanya harus menguntungkan pihak investor, tetapi juga harus mengakomodasi kebutuhan masyarakat adat dan masyarakat setempat. Ini merupakan langkah untuk menjaga keadilan dalam pembangunan berkelanjutan. “Kita ingin bahwa semua manfaat dari transisi ekonomi rendah karbon bisa dirasakan oleh masyarakat yang hidup di sekitar hutan dan ekosistem,” imbuhnya.
Kebijakan yang dijalankan pemerintah juga didasari oleh kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas lembaga kelembagaan di dalam negeri. Hal ini termasuk pengembangan sistem digital, peningkatan keterlibatan masyarakat, serta penguatan mekanisme pengawasan. Dengan adanya SRUK dan peningkatan volume kredit karbon, Indonesia berharap dapat menjadi model bagi negara-negara lain dalam mengelola sistem pasar karbon yang berkelanjutan.
Dalam konteks ini, Raja Juli Antoni menekankan bahwa keberhasilan pasar karbon tidak hanya bergantung pada kebijakan internal, tetapi juga pada kerja sama dengan pihak luar. Ia menilai bahwa kehadiran lembaga keuangan internasional dapat mempercepat proses pembiayaan iklim, khususnya melalui mekanisme pembiayaan yang lebih fleksibel dan berbasis data yang akurat. “Kita perlu menyatukan kekuatan global dalam menghadapi tantangan perubahan iklim,” ujarnya.
Keberhasilan pembangunan pasar karbon, menurut Raja Juli Antoni, akan menjadi salah satu indikator kemajuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan menegaskan komitmen pada integritas tinggi, transparansi, dan kepastian regulasi, pemerintah percaya bahwa pasar karbon dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan target emisi negara yang lebih rendah. “Masa depan Indonesia sangat tergantung pada cara kita mengelola sumber daya alam dan mengubahnya menjadi peluang ekonomi yang sehat,” pungkasnya.
