Ditjen Imigrasi Pantau Kasus Penganiayaan Warga Negara Brunei di Blok M
Ditjen Imigrasi monitor kasus penganiayaan WNA Brunei – Jakarta – Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sedang memantau kasus penganiayaan yang melibatkan warga negara Brunei Darusallam (WNA) di Blok M, Jakarta. Pelaku kejahatan tersebut, yang juga merupakan warga negara asing, telah ditangkap oleh Polri. Dirjen Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menjelaskan bahwa setiap WNA yang melanggar hukum di Indonesia akan menghadapi konsekuensi sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, baik secara pidana maupun administratif. Pernyataan ini disampaikan Hendarsam saat diwawancara di Jakarta, Selasa, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kasus yang saat ini menjadi perhatian pihaknya.
Kasus Penganiayaan di Blok M
Kasus yang memicu perhatian Ditjen Imigrasi terjadi akibat adu mulut antara pelaku dan korban. Dalam insiden tersebut, MIA (33), seorang warga negara Brunei Darusallam, diduga menyebabkan kematian MHF (30), korban, setelah menghantamnya dengan botol kaca. Menurut informasi yang didapatkan, insiden tersebut terjadi di Blok M, sebuah area perkantoran yang terkenal padat dan sering menjadi tempat kejadian perkara. Hendarsam menegaskan bahwa kasus ini termasuk dalam tindak pidana umum, sehingga wewenang utama ada pada kepolisian.
“Kasus penganiayaan warga negara Brunei Darusallam di Blok M masuk radar kami. Pelaku sudah ditangkap polisi. Kasusnya adalah tindak pidana umum, bukan tindak pidana keimigrasian. Jadi domain pertama ada di sana (Polri),” kata Hendarsam yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Menurut Hendarsam, Ditjen Imigrasi tidak terlibat langsung dalam proses hukum awal, tetapi akan mengambil tindakan setelah Polri menyelesaikan penyelidikan. Mekanisme ini dijelaskan sebagai bagian dari prosedur yang telah disusun untuk memastikan hukum dijalankan secara proporsional. “Kami menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Setelah itu, imigrasi masuk dengan langkah yang sesuai, baik pro justicia maupun tindakan administratif termasuk deportasi terhadap pelaku,” ujarnya.
Keterlibatan Warga Negara Asing
Menyusul kejadian ini, Hendarsam menyatakan bahwa setiap WNA yang terlibat dalam kejahatan di Indonesia tidak akan lolos dari pertanggungjawaban. Meski tindak pidana umum menjadi urusan kepolisian, Imigrasi tetap siap untuk mengambil langkah hukum berikutnya, seperti pemberian sanksi administratif atau deportasi. “Kalau dilimpahkan ke kami, yang kami lakukan bisa pro justicia, kemudian bisa juga tindakan administratif,” tambahnya.
Kasus ini menunjukkan bahwa Ditjen Imigrasi tetap aktif dalam mengawasi pelaku kejahatan warga negara asing, terlepas dari jenis tindak pidana yang terjadi. Hendarsam menekankan bahwa keterlibatan Imigrasi dalam proses hukum tidak berarti memperlambat penerapan hukum, melainkan bagian dari mekanisme yang terpadu. “Mekanisme normal, kata dia, proses pidana berjalan, vonis dijatuhkan, masa hukuman dijalani, baru kemudian deportasi dilakukan,” jelas Hendarsam.
Proses Koordinasi Lintas Institusi
Menurut Hendarsam, mekanisme ini bukanlah keterlambatan, tetapi cara kerja yang benar. Ia menambahkan bahwa Ditjen Imigrasi siap berkoordinasi dengan Polri maupun lembaga lainnya jika diperlukan. “Imigrasi untuk rakyat bukan berarti longgar terhadap pelaku kejahatan,” tegasnya. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dalam menegakkan hukum dan mengawasi keberadaan warga negara asing di Indonesia.
Ditjen Imigrasi juga memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak akan dipaksa untuk tinggal di Indonesia setelah memenuhi syarat hukum. Proses yang dilakukan meliputi penanganan administratif, seperti pemberian sanksi atau penghapusan izin tinggal, serta tindakan yang lebih keras jika diperlukan. Hendarsam menyebutkan bahwa keputusan untuk menempatkan pelaku dalam proses hukum administratif atau pidana akan ditentukan berdasarkan keputusan yang sudah dibuat oleh lembaga terkait.
Keterlibatan WNA dan Langkah Pihak Imigrasi
Sebagai tambahan, Hendarsam menjelaskan bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh WNA di Indonesia menjadi bukti bahwa pelaku tidak hanya melanggar hukum sipil tetapi juga bisa merugikan sistem keimigrasian. Dengan demikian, pelaku tidak hanya diproses oleh Polri, tetapi juga akan diawasi oleh Ditjen Imigrasi. “Kami memastikan pelaku yang juga WNA dapat diproses secara pro justicia maupun administrasi keimigrasian,” tambahnya.
Proses ini membutuhkan kerja sama yang baik antar lembaga, baik dalam penyelidikan awal maupun penegakan hukum selanjutnya. Hendarsam menegaskan bahwa koordinasi lintas institusi tetap berjalan meskipun ada perbedaan pendapat tentang prioritas tindakan hukum. “Kami bersedia menyesuaikan langkah-langkah yang diambil selama proses hukum berlangsung,” ujarnya.
Kasus Sebagai Contoh Kebijakan Imigrasi
Kasus penganiayaan di Blok M menjadi contoh nyata bagaimana Ditjen Imigrasi menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan warga negara asing. Meski pelaku awalnya terdaftar sebagai warga negara Brunei, keberadaannya di Indonesia tetap menjadi tanggung jawab pihak imigrasi. Hendarsam menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap WNA yang melanggar hukum tidak hanya dikenai hukuman pidana tetapi juga langkah-langkah administratif sesuai dengan aturan yang berlaku.
Ditjen Imigrasi juga men
