KPK sebut 406.000 Dolar AS dari Asrul diduga bagian untuk Pansus DPR
KPK sebut 406 000 Dolar – Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa dana sebesar 406.000 dolar Amerika Serikat yang diterima oleh Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex (IAA) diduga merupakan bagian dari total satu juta dolar AS yang disiapkan untuk Panitia Khusus Hak Angket Haji DPR RI. Pernyataan ini disampaikan oleh Achmad Taufik Husein, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, saat memberi keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (8/6) malam. Menurut Taufik, jumlah tersebut hanya merupakan sebagian dari total dana yang terlibat dalam kasus ini.
“Uang 406.000 dolar AS itu adalah bagian kecil dari satu juta dolar AS yang diberikan ke Pansus Haji DPR,” ujar Taufik.
Sebelumnya, Asrul Aziz Taba (ASR) pernah menjabat Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), sementara Ishfah adalah Staf Khusus Yaqut Cholil Qoumas saat sang menteri Agama masih menjabat. Keduanya, bersama Yaqut, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan dugaan korupsi kuota haji. Kasus ini berkaitan dengan penyimpangan dalam pengelolaan dana haji yang diduga melibatkan pihak-pihak di Kementerian Agama.
Taufik menjelaskan bahwa KPK memperoleh informasi bahwa satu juta dolar AS tersebut disiapkan oleh pihak Kementerian Agama untuk Pansus Haji DPR, meskipun belum terjadi serah terima dana tersebut. “Artinya, niat untuk mengalirkan dana sudah ada, tapi masih dalam tahap persiapan,” katanya. Informasi ini dihimpun melalui pemeriksaan saksi-saksi yang terlibat dalam kasus kuota haji, termasuk ZA, yang dikenal sebagai pihak perantara aliran dana dari Kemenag ke Pansus Haji.
Latar Belakang Tersangka
Asrul Aziz Taba, selaku mantan Ketua Umum Kesthuri, dan Ishfah Abidal Azis, yang sebelumnya bertugas sebagai Staf Khusus Yaqut Cholil Qoumas, menjadi fokus penyelidikan KPK. Keduanya diduga terlibat dalam pengalihan dana kuota haji ke Pansus DPR. Yaqut sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 9 Januari 2026, setelah KPK memulai penyidikan kasus ini pada 9 Agustus 2025. Pada waktu yang sama, Ishfah juga ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga antikorupsi tersebut.
KPK menyatakan bahwa dana sebesar 406.000 dolar AS yang diterima oleh Ishfah diduga diarahkan untuk kepentingan Pansus Haji DPR. Dalam penyidikan, lembaga tersebut mengungkap bahwa dana ini terkait dengan penggunaan kuota haji yang tidak sesuai dengan aturan. “Kami telah menginvestigasi pihak-pihak yang mengetahui tentang aliran satu juta dolar AS ini,” tambah Taufik. Proses penyelidikan melibatkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk ZA, yang dianggap memiliki peran kunci dalam memfasilitasi aliran dana.
Detensi dan Penetapan Tersangka Baru
Pada 12 Maret 2026, Yaqut Cholil Qoumas ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Selang tiga hari, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex juga ditahan. Namun, pada 19 Maret 2026, status penahanan Yaqut diubah menjadi tahanan rumah atas permohonan keluarga. Status ini kembali diubah menjadi tahanan dalam penjara pada 24 Maret 2026. Proses ini menunjukkan upaya KPK untuk memastikan kejelasan atas peran masing-masing tersangka.
Pada 30 Maret 2026, KPK menetapkan dua nama baru sebagai tersangka, yaitu Ismail Adham, Direktur Operasional Maktour, dan Asrul Aziz Taba, mantan Ketua Umum Kesthuri. Mereka ditahan sejak 8 Juni 2026, menandai peningkatan skala kasus korupsi kuota haji. KPK juga menerima hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 27 Februari 2026, yang menemukan kerugian negara mencapai Rp622 miliar dalam perkara tersebut.
KPK berupaya mengungkap seluruh jaringan yang terlibat dalam kasus ini. Lebih lanjut, lembaga antikorupsi menyebut bahwa dana satu juta dolar AS yang sebelumnya disiapkan untuk Pansus Haji DPR belum terlepas dari kontrol pihak Kementerian Agama. Taufik menegaskan bahwa KPK terus menggali lebih dalam untuk mengidentifikasi siapa saja yang terlibat. ” Kami telah memeriksa semua pihak yang mengetahui aliran dana ini,” jelasnya. Hal ini menunjukkan keseriusan KPK dalam menyelidiki korupsi kuota haji.
Dalam perkembangan terbaru, Fuad Hasan Masyhur, pemilik biro penyelenggara haji Maktour, tidak ditetapkan sebagai tersangka meskipun sempat dicekal keluar negeri. KPK menganggap Fuad tidak secara langsung terlibat dalam penyimpangan tersebut, meski tetap diperiksa sebagai pihak terkait. Perkembangan ini memperjelas bahwa penyelidikan menyasar pihak-pihak yang dianggap memiliki peran aktif dalam penyaluran dana haji.
Penyidikan kasus korupsi kuota haji Indonesia tahun 2023-2024 terus berjalan dengan mengungkap berbagai aliran dana yang diduga tidak transparan. KPK mengklaim bahwa penyelidikan ini telah memperoleh bukti kuat terkait penggunaan dana yang berasal dari Kemenag. “Pihak-pihak yang mengetahui satu juta dolar AS ini sudah kami periksa secara menyeluruh,” tegas Taufik. Dengan data yang telah terkumpul, KPK siap mengungkap lebih jauh penyebab kerugian negara yang mencapai Rp622 miliar.
Kasus ini menjadi contoh bagaimana KPK mengejar transparansi dalam pengelolaan dana haji. Melalui penyelidikan yang terstruktur, lembaga antikorupsi mencoba memperjelas peran setiap individu dalam skema korupsi. Selain itu, proses detensi dan penahanan para tersangka menunjukkan konsistensi KPK dalam menegakkan hukum. Dengan berbagai bukti yang ditemukan
