Menkum minta jajarannya patroli siber jaring aspirasi masyarakat

Kemenkum Perkuat Patroli Siber untuk Menampung Keluhan Warga

Atapkitadonasi.com – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta seluruh jajaran Kementerian Hukum memanfaatkan ruang digital sebagai saluran aktif untuk menyerap aspirasi masyarakat. Pemantauan media sosial dinilai penting agar kritik, keluhan, maupun masukan terhadap layanan pemerintah dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.

Arahan tersebut disampaikan Supratman dalam acara PASTI Ada Solusi di Jakarta, Jumat. Ia menekankan bahwa keterlibatan pimpinan tidak berhenti pada penyusunan kebijakan atau evaluasi internal. Ia menyatakan siap melihat langsung percakapan publik dan memberikan respons atas unggahan masyarakat yang berkaitan dengan Kementerian Hukum.

“Menteri saja memberi komentar kepada posting-an yang teman-teman lakukan. Saya komentar,” ucap Supratman.

Patroli siber yang dimaksud bukan sekadar memantau percakapan di internet, melainkan menjadi cara untuk membuka jalur komunikasi yang lebih dekat antara pemerintah dan pengguna layanan. Warga dapat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi melalui media sosial, terutama apabila pelayanan atau komitmen yang telah disampaikan belum dijalankan dengan baik.

Masyarakat Didorong Ikut Mengawasi

Supratman meminta masyarakat Indonesia turut mengawasi kinerja Kemenkum. Ia mempersilakan publik menyampaikan kritik secara terbuka apabila ada janji atau layanan dari jajaran eselon I yang belum dipenuhi. Bagi pemerintah, masukan tersebut dapat menjadi sinyal awal untuk menemukan hambatan sebelum persoalan berkembang lebih luas.

“Itu bagian dari cara saya untuk meminta bantuan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar peduli dan mengontrol Kementerian Hukum,” tuturnya.

Dengan pendekatan ini, media sosial diposisikan sebagai ruang dialog yang dapat membantu mempercepat perbaikan layanan. Keluhan warga tidak hanya dipandang sebagai kritik, tetapi juga sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui pengalaman masyarakat ketika mengurus administrasi, kekayaan intelektual, maupun kebutuhan bantuan hukum.

Partisipasi publik juga penting karena layanan Kemenkum menjangkau kebutuhan yang sangat beragam. Mulai dari administrasi badan usaha dan dokumen hukum, pendaftaran kekayaan intelektual, hingga penyuluhan serta pengaduan hukum, seluruhnya membutuhkan sistem yang mudah dipahami dan dapat diakses secara responsif.

Hambatan SDM dan Anggaran Diminta Segera Dilaporkan

Dalam arahannya, Supratman juga meminta jajaran di lingkungan Kemenkum tidak menunda penyampaian kendala yang berpotensi menghambat pemantauan maupun pelayanan publik. Kekurangan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran perlu segera dibawa ke tingkat pimpinan agar dapat dicari jalan keluarnya.

Ia menyatakan bahwa dirinya bersama Sekretaris Jenderal siap menindaklanjuti hambatan tersebut. Langkah yang dapat ditempuh mencakup koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas penyesuaian anggaran serta aturan pendukung yang diperlukan.

Pesan itu menunjukkan bahwa peningkatan kualitas layanan tidak hanya bergantung pada petugas di garis depan. Ketersediaan personel, dukungan anggaran, sistem kerja, dan mekanisme respons terhadap keluhan perlu berjalan beriringan. Ketika masalah operasional segera dilaporkan, penyelesaiannya dapat dipersiapkan sebelum berdampak pada masyarakat dalam skala lebih besar.

Patroli digital juga membutuhkan tindak lanjut yang jelas. Pemantauan akan lebih bermakna apabila masukan yang muncul dapat diteruskan kepada unit terkait, diperiksa substansinya, lalu dijawab dengan informasi atau perbaikan layanan yang relevan. Bagi warga, respons yang konsisten dapat membantu membangun kepastian bahwa kritik yang disampaikan tidak berhenti sebagai percakapan di media sosial.

Jutaan Layanan Telah Diproses

Di tengah dorongan untuk memperkuat pengawasan publik, Supratman tetap menyampaikan apresiasi atas capaian Kemenkum. Hingga September 2026, layanan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional telah menangani jutaan permohonan serta layanan bagi masyarakat.

Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU, jumlah permohonan yang tercatat sampai 20 September 2026 mencapai 11,19 juta. Sebanyak 11,07 juta permohonan telah diselesaikan, atau setara 98,95 persen dari total permohonan yang masuk.

Dari keseluruhan proses tersebut, 158.429 permohonan tidak dapat diterima setelah melewati tahapan verifikasi. Sementara itu, permohonan yang dinyatakan diterima mencapai 10,92 juta. Angka ini memperlihatkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan administrasi hukum sekaligus pentingnya proses pemeriksaan agar dokumen dan permohonan yang diproses memenuhi ketentuan.

Untuk layanan kekayaan intelektual, periode Januari hingga 23 September 2026 mencatat 293.195 permohonan. Dari jumlah itu, 104.136 permohonan telah diberikan atau didaftarkan. Layanan ini berkaitan dengan perlindungan atas karya, merek, dan bentuk kekayaan intelektual lain yang memiliki nilai bagi pencipta, pelaku usaha, maupun pemegang hak.

Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN juga mencatat 9,87 juta layanan di seluruh Indonesia. Cakupannya meliputi penyuluhan hukum, peningkatan literasi hukum, jaringan informasi dan dokumentasi hukum, analisis dan evaluasi, serta layanan pengaduan.

Respons Cepat Menjadi Bagian dari Pelayanan

Besarnya volume layanan tersebut membuat kanal umpan balik publik semakin relevan. Data capaian dapat menggambarkan jumlah layanan yang telah diproses, tetapi pengalaman masyarakat ketika mencari informasi, mengajukan permohonan, atau menunggu penyelesaian tetap perlu menjadi perhatian. Karena itu, keterlibatan warga melalui kritik dan aspirasi dapat membantu Kemenkum mengenali titik layanan yang perlu diperbaiki.

Ajakan untuk melakukan patroli siber sekaligus menegaskan bahwa pelayanan publik perlu hadir di ruang tempat masyarakat aktif berkomunikasi. Bagi warga yang menemukan persoalan terkait layanan Kemenkum, penyampaian kritik secara jelas dan disertai informasi yang relevan dapat memudahkan penelusuran masalah. Di sisi lain, jajaran kementerian dituntut untuk menjadikan setiap masukan sebagai kesempatan memperkuat kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat.