Menko Kumham Imipas: Pemerintah percepat penyusunan Perpres Pertimahan

Percepatan Perpres Pertimahan: Pemerintah Cari Jalan Keluar Krisis Tambang Rakyat di Bangka Belitung

Atapkitadonasi.com – Tegangan antara penambang rakyat dan perusahaan negara pengelola timah di Pulau Belitung kembali memanas ketika proses pembelian bijih timah dari masyarakat tersendat. Puncaknya, warga Belitung Timur menggelar demonstrasi di depan Kantor Timah yang berujung ricuh. Insiden itu memicu respons cepat dari pemerintah pusat: penyusunan peraturan presiden (perpres) khusus pertimahan dipercepat agar ada landasan hukum yang jelas bagi seluruh rantai tata kelola tambang timah di Provinsi Bangka Belitung.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa rancangan perpres tersebut sudah berada dalam tahap penyusunan dan telah disampaikan kepada Presiden serta Sekretaris Negara. Langkah ini bukan sekadar respons administratif, melainkan upaya membangun kerangka regulasi yang selama ini kosong di sektor pertimahan rakyat.

“Pemerintah sedang mempersiapkan rancangan peraturan presiden berkaitan pertimahan. Proses penyusunannya itu sudah dimulai dan sudah disampaikan kepada Pak Presiden dan Sekretaris Negara,” ujar Yusril di Jakarta, Selasa.

Peran Direktorat Peraturan Perundang-Undangan dan Tim Kebijakan

Yusril mengungkapkan bahwa ia telah memberikan instruksi langsung kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum agar seluruh tahapan teknis penyusunan perpres dipercepat. Instruksi itu mencakup percepatan kajian substansi, harmonisasi dengan peraturan yang sudah ada, serta penyiapan naskah akademik yang akan menjadi dasar hukum pengelolaan tambang timah secara menyeluruh.

Di samping jalur regulasi formal, pemerintah juga membentuk tim kecil yang dipimpin Wakil Menteri Otto Hasibuan. Tugas tim ini bersifat operasional: merumuskan langkah kebijakan sekaligus memastikan aspek legalitas bagi PT Timah ketika membeli bijih timah dari pertambangan masyarakat. Dengan kata lain, tim tersebut akan menyusun mekanisme transaksi yang melindungi hak penambang rakyat sekaligus menjaga kepatuhan hukum perusahaan negara.

Latar Belakang: Mengapa Pertimahan di Bangka Belitung Selalu Rawan

Bangka Belitung merupakan daerah penghasil timah terbesar di Indonesia. Selama puluhan tahun, aktivitas pertambangan timah menjadi tulang punggung ekonomi lokal, namun juga sumber konflik berkepanjangan antara penambang rakyat dan PT Timah sebagai pemegang izin usaha pertambangan. Ketidakjelasan regulasi mengenai siapa yang berhak membeli bijih, bagaimana harga ditetapkan, dan bagaimana konflik lahan ditangani kerap memicu gesekan di lapangan.

Belitung Timur, yang menjadi episentrum kerusuhan terakhir, memiliki konsentrasi tambang rakyat yang sangat tinggi. Ketika mekanisme pembelian bijih oleh PT Timah terhenti—baik karena alasan administratif, teknis, maupun kebijakan internal perusahaan—ribuan penambang kecil kehilangan satu-satunya sumber penghidupan mereka. Ketidakpastian ekonomi inilah yang mendorong warga turun ke jalan dan berujung pada kericuhan di Kantor Timah.

Kehadiran perpres pertimahan diharapkan menutup celah regulasi tersebut. Dengan dasar hukum yang eksplisit, pemerintah dapat menetapkan standar pembelian bijih, mekanisme penetapan harga yang transparan, serta prosedur penyelesaian sengketa yang tidak lagi bergantung pada kebijakan sepihak perusahaan.

Rapat Koordinasi Lintas Sektor dan Harapan Kondusivitas

Yusril menyampaikan bahwa pemerintah memahami kesulitan yang dihadapi masyarakat penambang. Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan rapat koordinasi lintas sektor untuk membahas secara komprehensif persoalan timah di Bangka Belitung. Rapat itu melibatkan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan bahwa solusi yang dirancang tidak parsial, melainkan menyentuh seluruh dimensi: hukum, ekonomi, sosial, dan keamanan.

“Saya kira itu inti masalahnya, dengan harapan mudah-mudahan masyarakat di Bangka Belitung itu mengetahui perkembangan ini dan tenang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.

Yusril berharap langkah-langkah yang sedang disiapkan—mulai dari percepatan perpres hingga pembentukan tim kebijakan—dapat diterima oleh masyarakat Belitung. Ia menekankan bahwa tujuan akhirnya adalah menjaga kondusivitas wilayah agar aktivitas ekonomi tambang dapat berjalan kembali tanpa mengorbankan stabilitas sosial.

Implikasi ke Depan

Bagi penambang rakyat di Bangka Belitung, percepatan perpres pertimahan membawa harapan bahwa transaksi jual-beli bijih timah akan memiliki payung hukum yang melindungi kepentingan mereka. Bagi PT Timah, kerangka regulasi yang jelas justru mengurangi risiko hukum dan operasional dalam menjalankan fungsi pembelian bijih. Sementara bagi pemerintah daerah, adanya dasar hukum nasional akan memudahkan koordinasi pengawasan dan penyelesaian konflik di tingkat lapangan.

Proses penyusunan perpres sendiri masih berlangsung. Hingga naskah final disahkan, tim kecil di bawah Otto Hasibuan akan terus bekerja merumuskan langkah transisi agar kekosongan regulasi tidak lagi menjadi pemicu ketegangan di wilayah pertambangan. Pemerintah menegaskan bahwa stabilitas sosial di Bangka Belitung merupakan prioritas, dan percepatan regulasi adalah instrumen utama untuk mencapainya.