KemenPPPA perkuat perspektif gender K/L dalam implementasi WPS

KemenPPPA Dorong Integrasi Gender dalam Agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan

Atapkitadonasi.com – Perempuan perlu memperoleh ruang yang setara untuk memimpin, terlibat dalam pengambilan keputusan, serta menjadi penggerak perdamaian di berbagai situasi. Karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengajak kementerian dan lembaga memperkuat perspektif gender dalam pelaksanaan agenda Women, Peace, and Security (WPS).

Penguatan tersebut menjadi fokus dalam Bimbingan Teknis Penguatan Perspektif Gender dalam Implementasi Women, Peace and Security bagi Kementerian/Lembaga yang digelar di Jakarta, Selasa. Kegiatan ini diarahkan agar pemahaman mengenai WPS dapat diterapkan secara nyata dalam kebijakan, program, kegiatan, hingga proses perencanaan anggaran di setiap instansi.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA Amurwani Dwi Lestariningsih menekankan bahwa isu perempuan, perdamaian, dan keamanan tidak dapat ditangani oleh satu institusi saja. Kerja bersama lintas sektor diperlukan karena setiap kementerian dan lembaga memiliki mandat, perspektif, serta instrumen kebijakan yang dapat saling melengkapi.

“Isu perempuan, perdamaian, dan keamanan bukan hanya menjadi urusan satu kementerian atau satu unit kerja. Isu ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Keberagaman perspektif, mandat, dan instrumen kebijakan yang dimiliki setiap kementerian/lembaga merupakan kekuatan yang perlu dipertemukan untuk membangun kebijakan dan layanan yang lebih responsif gender, inklusif, berperspektif HAM, mendukung perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan,” kata Amurwani Dwi Lestariningsih.

Perempuan Bukan Sekadar Penerima Perlindungan

Agenda WPS menempatkan perempuan bukan hanya sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan ketika terjadi konflik atau krisis. Perempuan juga dipandang sebagai pelaku penting dalam upaya pencegahan konflik, penyelesaian konflik, pembangunan perdamaian, serta penguatan keamanan yang berkelanjutan.

Pendekatan ini penting karena perempuan dan laki-laki dapat menghadapi pengalaman yang tidak sama dalam situasi konflik maupun krisis. Perbedaan tersebut dapat terlihat dalam kebutuhan, akses terhadap layanan, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas sumber daya, hingga manfaat yang diterima dari suatu kebijakan.

Ketika kebijakan tidak mempertimbangkan perbedaan pengalaman tersebut, kebutuhan sebagian kelompok masyarakat berisiko tidak tertangani secara memadai. Sebaliknya, perspektif gender membantu penyusun kebijakan melihat siapa yang terdampak, hambatan apa yang dihadapi, serta bentuk dukungan apa yang paling relevan bagi perempuan dan laki-laki.

Dalam konteks WPS, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses membangun perdamaian. Keterlibatan perempuan dapat memperluas sudut pandang dalam merespons persoalan keamanan dan mendorong kebijakan yang lebih inklusif.

Gender Diintegrasikan Sejak Awal Penyusunan Kebijakan

KemenPPPA menekankan bahwa pengarusutamaan gender perlu diterapkan sejak tahap awal, bukan dimasukkan setelah program disusun. Integrasi tersebut mencakup proses mengenali persoalan, merancang kebijakan, menentukan program dan kegiatan, menyiapkan anggaran, melaksanakan rencana kerja, hingga melakukan pemantauan dan evaluasi.

“Dengan pendekatan tersebut, pengarusutamaan gender (PUG) tidak diposisikan sebagai tambahan dalam program, tetapi menjadi bagian dari cara kementerian/lembaga melihat dan menyelesaikan persoalan pembangunan,” kata Amurwani Dwi Lestariningsih.

Dengan pola kerja tersebut, pertimbangan gender dapat menjadi bagian dari pengambilan keputusan sehari-hari di lingkungan kementerian dan lembaga. Artinya, kebutuhan perempuan tidak diperlakukan sebagai isu pelengkap, melainkan sebagai unsur yang perlu diperhitungkan dalam penyelesaian persoalan pembangunan, perdamaian, dan keamanan.

Perencanaan anggaran juga memiliki peran penting dalam proses ini. Kebijakan yang responsif gender memerlukan dukungan kegiatan dan pembiayaan yang selaras dengan tujuan program. Oleh sebab itu, pemahaman WPS perlu diterjemahkan sesuai tugas dan fungsi masing-masing kementerian atau lembaga.

Kolaborasi Lintas Sektor Menjadi Kunci

Penguatan agenda WPS membutuhkan keterhubungan antarsektor karena isu perdamaian dan keamanan memiliki cakupan yang luas. Perlindungan kelompok rentan, akses layanan, partisipasi publik, penguatan kelembagaan, dan penyusunan kebijakan yang berperspektif hak asasi manusia merupakan bagian dari perhatian yang dapat bertemu dalam kerja lintas kementerian dan lembaga.

Bimbingan teknis yang diselenggarakan KemenPPPA menjadi ruang untuk membangun pemahaman bersama mengenai konsep WPS sekaligus cara menerapkannya dalam pekerjaan institusional. Setiap instansi diharapkan mampu menyesuaikan penerapan agenda tersebut dengan mandat dan tanggung jawabnya masing-masing.

Penguatan perspektif gender juga berkaitan dengan kualitas layanan publik. Layanan yang inklusif perlu mengenali kebutuhan yang berbeda di tengah masyarakat, terutama dalam kondisi yang dapat memunculkan kerentanan atau ketimpangan akses. Dari sana, kebijakan dapat dirancang dengan perhatian yang lebih kuat terhadap keadilan, partisipasi, dan perlindungan hak.

Melalui langkah ini, KemenPPPA mendorong agar agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan hadir secara lebih nyata dalam proses pembangunan. Tujuannya bukan hanya memperluas perlindungan bagi perempuan, tetapi juga memastikan perempuan memiliki kesempatan untuk berkontribusi sebagai pemimpin, pengambil keputusan, dan aktor penting dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.