DPR: Riset perguruan tinggi perlu jadi dasar kebijakan berbasis data

Riset Akademik Perguruan Tinggi Harus Jadi Fondasi Kebijakan Berbasis Data di Indonesia

Atapkitadonasi.com – DPR – Indonesia membutuhkan transformasi dalam cara penelitian akademik digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan nasional. Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa hasil riset dari berbagai perguruan tinggi harus melampaui batas pencapaian akademik semata. Penelitian di bidang kesehatan, ketahanan pangan, dan energi perlu menjadi acuan kebijakan yang berbasis data kuat.

Pernyataan ini disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI yang berlangsung di Jakarta pada hari Jumat. Hetifah menyoroti fenomena impor produk-produk penting, khususnya produk kesehatan, yang masih mendominasi pasar domestik. Kondisi ini menunjukkan bahwa riset dalam negeri belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia secara mandiri.

“Karena apa yang terjadi di negara lain, hasil riset dari negara lain belum tentu semuanya juga berefek sama ataupun sesuai untuk negara kita. Jadi kita juga membutuhkan researcher-researcher yang meneliti kondisi masyarakat di Indonesia sendiri,” ujarnya.

Aspek kehidupan masyarakat modern sangat dipengaruhi oleh kemajuan riset dan inovasi teknologi. Berbagai tantangan kesejahteraan yang dihadapi bangsa ini dapat menemukan solusi melalui penelitian yang sesuai dengan realitas sosial Indonesia. Hetifah juga menyampaikan kekecewaannya terhadap praktik riset perguruan tinggi yang hanya berhenti sebagai pencapaian bagi dosen dan mahasiswa, tanpa ditransformasikan menjadi produk akhir yang bermanfaat bagi publik luas.

Peran Data dalam Kebijakan Nasional

Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menambahkan dimensi penting dalam diskusi ini. Ia menjelaskan bahwa kebijakan berbasis bukti dan data akurat menjadi kunci bagi pemerintah untuk memenuhi empat Pedoman Kabinet Merah Putih. Pedoman ini dirancang untuk mencapai kemakmuran Indonesia secara berkelanjutan.

“Data adalah new oil, itu yang sering dikatakan oleh Presiden,” kata Rieke merujuk pada pernyataan kepala negara.

Rieke menekankan bahwa konsep empat pedoman Kabinet Merah Putih memiliki nilai strategis yang tinggi. Untuk merealisasikannya secara efektif, diperlukan pengesahan segera RUU Satu Data Indonesia. Undang-undang ini akan memastikan data akurat menjadi basis pembangunan nasional yang solid. Di era kontemporer, setiap negara mengandalkan data sebagai fondasi pengambilan keputusan di berbagai sektor.

Dengan ketersediaan data yang akurat, aktual, dan relevan, keempat konsep pedoman kabinet dapat dilaksanakan secara optimal. Data menjadi tulang punggung yang menopang seluruh program pembangunan nasional Indonesia.

Empat Pedoman Kabinet Merah Putih

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan empat pedoman utama dalam pidatonya sebagai berikut:

Pertama, bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pedoman ini menegaskan komitmen terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi bangsa.

Kedua, menjaga, menjalankan dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital. Ini mencakup upaya menjaga kekayaan bangsa Indonesia dari berbagai ancaman eksternal maupun internal.

Ketiga, mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Prinsip ini menekankan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan mendesak masyarakat.

Keempat, berorientasi pada kepentingan rakyat, anak-anak, dan cucu-cucu mereka. Pendekatan ini memastikan keberlanjutan pembangunan untuk generasi mendatang.

Sidang Tahunan dan Agenda Kenegaraan

Sidang Tahunan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI yang digelar pada hari Jumat memiliki agenda penting. Salah satunya adalah Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara. Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia juga disampaikan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Selain pidato, pemerintah akan menayangkan video capaian kinerja pemerintah selama periode sebelumnya. Sidang tahunan ini merupakan agenda kenegaraan untuk menyambut HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang memiliki tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”.

Transformasi riset perguruan tinggi menjadi kebijakan berbasis data bukan hanya kebutuhan teknis, melainkan kebutuhan strategis untuk kemandirian bangsa. Dengan riset yang relevan dan data yang akurat, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan membangun fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara akademisi, peneliti, dan pembuat kebijakan menjadi kunci keberhasilan transformasi ini.

Implementasi RUU Satu Data Indonesia akan menjadi momentum penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan nasional didasarkan pada bukti empiris yang kuat. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia menjadi negara yang berdaulat secara ekonomi, adil secara sosial, dan makmur secara berkelanjutan untuk generasi sekarang dan mendatang.