DPR minta Basarnas susun peta risiko dampak “backlog” anggaran operasi
Pemetaan risiko sebagai upaya evaluasi keterbatasan anggaran
Key Discussion – Jakarta – Dalam upaya memastikan efektivitas operasi penyelamatan bencana, Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Badan Penanggulangan Bencana Nasional (Basarnas) segera menyusun peta risiko keselamatan secara menyeluruh. Rapat dengar pendapat yang digelar di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu, menjadi ajang untuk mengevaluasi bagaimana pengurangan dana operasional (backlog) memengaruhi kecepatan respons dalam tindakan darurat pencarian dan penyelamatan (SAR). Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi menekankan bahwa pemetaan risiko ini sangat penting untuk mengukur secara objektif dampak keterbatasan keuangan terhadap keselamatan warga.
Menurut Hadi, peta risiko ini akan menjadi alat penting dalam mengidentifikasi berapa besar pengaruh defisit anggaran senilai Rp2,6 triliun terhadap kemampuan Basarnas dalam menangani bencana secara nasional. “Dengan peta risiko ini, kami bisa melihat secara langsung bagaimana keterbatasan dana memengaruhi indeks waktu respons operasi SAR,” jelasnya dalam sesi rapat tersebut. Selain itu, Hadi menyoroti perlunya Basarnas melakukan inventarisasi ulang kondisi seluruh sarana operasional, termasuk armada laut, kendaraan penyelamat, dan peralatan evakuasi. Langkah ini bertujuan untuk memperjelas berapa banyak sarana yang masih layak digunakan, berapa jumlah yang mengalami penurunan performa, serta alat vital yang sudah tidak bisa berfungsi lagi.
Transparansi data menjadi kunci prioritas pembiayaan
Menurut Hadi, transparansi data adalah kunci untuk menentukan alokasi anggaran secara lebih akurat. “DPR ingin mengetahui angka riil berapa banyak armada dan peralatan SAR yang mampu beroperasi dalam kondisi prima,” tambahnya. Dengan data terkini, pihak legislatif bisa memprioritaskan peningkatan sarana yang paling mendesak, seperti peralatan yang menjadi fondasi operasi penyelamatan. Hadi juga menekankan bahwa penggunaan data inventarisasi ini akan menjadi dasar dalam memperjuangkan tambahan anggaran belanja modal untuk Basarnas.
Basarnas dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa keduanya menghadapi tantangan serupa akibat pengurangan pagu indikatif anggaran. Basarnas hanya memperoleh Rp1,25 triliun untuk tahun 2027, padahal proyeksi kebutuhan idealnya mencapai Rp3,86 triliun. Hal ini menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp2,6 triliun. Sementara BMKG mengalami defisit sebesar Rp2,48 triliun dari total proyeksi kebutuhan ideal sebesar Rp4,64 triliun. Kedua instansi ini menyoroti kebutuhan untuk menyusun laporan yang lebih rinci mengenai kelayakan teknis seluruh sarana mereka.
Strategi BMKG: Prioritaskan kebutuhan wajib hidup dan keselamatan masyarakat
Dalam wawancara selama rapat, Hadi memberikan saran strategis untuk BMKG. Menurutnya, lembaga tersebut harus menerapkan sistem klaster belanja tiga lapis agar kebutuhan esensial terpenuhi sebelum memprioritaskan program pengembangan mutu layanan data atau ekspansi portofolio. “BMKG harus mengedepankan aspek keselamatan publik, baru kemudian memperkuat layanan data, dan terakhir melakukan ekspansi,” kata Hadi. Saran ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara optimal, terutama dalam hal yang paling kritis bagi masyarakat.
Langkah ini juga sejalan dengan visi Basarnas dalam meningkatkan respons darurat. Hadi menekankan bahwa pembaruan data harus mencakup kondisi teknis seluruh armada, termasuk kapal penyelamat, kendaraan rescue, dan peralatan SAR. “Dengan data mutakhir, kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dalam menentukan investasi anggaran untuk tahun mendatang,” ujarnya. Selain itu, Basarnas menyiapkan rencana kerja anggaran 2027 yang akan menjadi dasar untuk memperjuangkan tambahan dana.
Keterbatasan anggaran dan peran BMKG dalam sistem penyelamatan nasional
BMKG sendiri mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp2,48 triliun, meski proyeksi kebutuhan idealnya mencapai Rp4,64 triliun. Keterbatasan ini memaksa lembaga tersebut untuk mempertimbangkan penyesuaian alokasi dana. Hadi mengingatkan bahwa BMKG harus tetap memastikan standar layanan minimal dalam memenuhi tugas pokoknya, yaitu pemantauan cuaca dan peringatan dini bencana. “Pemenuhan kebutuhan wajib hidup masyarakat harus menjadi prioritas mutlak, sebelum fokus pada peningkatan kualitas layanan,” jelas Hadi.
Di sisi lain, Hadi menggarisbawahi bahwa Basarnas dan BMKG memiliki peran penting dalam sistem penyelamatan nasional. Meski keduanya mengalami penurunan pagu anggaran, mereka tetap diharapkan mampu menjaga keandalan operasi. “Dengan perubahan struktur anggaran, kami perlu memastikan bahwa setiap sumber daya yang ada digunakan secara efisien dan berkelanjutan,” imbuhnya. Dalam konteks ini, transparansi menjadi kunci utama untuk membangun kepercayaan publik dan pemerintah.
Kebutuhan perbaikan infrastruktur dan penguatan kapasitas
Besarnya defisit anggaran yang dialami Basarnas dan BMKG menunjukkan pentingnya perbaikan infrastruktur serta penguatan kapasitas operasional. Hadi mengingatkan bahwa keterlambatan dalam alokasi dana bisa menghambat kemampuan lembaga tersebut dalam merespons bencana. “Kami perlu memastikan bahwa armada dan peralatan yang dimiliki negara bisa berfungsi maksimal, terlepas dari keterbatasan anggaran,” tuturnya.
Pembaruan data kondisi teknis seluruh sarana juga diperlukan untuk memantau kebutuhan perbaikan dan penggantian alat. Selama rapat, Basarnas menyampaikan bahwa mereka sedang menyiapkan rencana penggunaan anggaran yang lebih efektif. “Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan untuk memenuhi kebutuhan utama, seperti operasi SAR darurat dan pengadaan peralatan kritis,” kata Hadi. Hal ini menunjukkan bahwa meski ada keterbatasan, Basarnas tetap berupaya mengoptimalkan penggunaan dana untuk memaksimalkan kemampuan operasional.
Kebutuhan untuk menyusun peta risiko keselamatan juga mencakup analisis terhadap kecepatan respons dalam berbagai skenario bencana. Hadi menggarisbawahi bahwa waktu respons menjadi faktor kritis dalam menentukan tingkat keberhasilan operasi penyelamatan. “Kami ingin membandingkan performa armada di berbagai kondisi darurat, agar bisa mengidentifikasi titik lemah dan solusi yang paling efektif,” ujarnya.
Dengan penyesua
