Legislator: kenaikan BPIH 2027 harus rasional & bermanfaat bagi jamaah

Usulan Lonjakan BPIH 2027 Memicu Tuntasan Mendalam dari Komisi VIII DPR

Atapkitadonasi.com – Angka Rp107,34 juta per calon jamaah untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2027 langsung memicu sorotan tajam di parlemen. Kenaikan hampir Rp20 juta dibandingkan besaran tahun sebelumnya—yang tercatat Rp87,4 juta—menjadikan usulan ini salah satu lompatan biaya haji terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Di tengah antrean jutaan warga negara Indonesia yang masih menunggu giliran berangkat, pertanyaan mendasar yang kini mengemuka bukan sekadar soal besaran nominal, melainkan apakah lonjakan tersebut benar-benar proporsional dengan peningkatan kualitas layanan yang diterima jamaah.

Desakan Transparansi dari Komisi VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa setiap komponen kenaikan harus diurai secara terperinci sebelum kebijakan tersebut ditetapkan. Dalam rapat bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang berlangsung di Jakarta pada Rabu, ia meminta agar nilai tukar, tarif penerbangan, biaya akomodasi, transportasi lokal, hingga layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina diperiksa satu per satu.

“Kenaikan hampir Rp20 juta ini harus kita bedah satu per satu. Mulai dari nilai tukar, penerbangan, akomodasi, transportasi, sampai layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.”

Sebagai tindak lanjut, Komisi VIII membentuk Panitia Kerja (Panja) BPIH yang diberi mandat khusus untuk menguji berbagai skenario pembiayaan dan mengidentifikasi titik-titik efisiensi pada komponen biaya terbesar. Panja ini tidak hanya akan menelaah angka-angka, tetapi juga mengevaluasi rencana perubahan skema pembiayaan yang diusulkan pemerintah.

Pergeseran Skema Pembiayaan: Dari 62/38 ke 40/60

Salah satu perubahan struktural paling signifikan dalam usulan 2027 adalah pergeseran komposisi sumber pendanaan. Pada penyelenggaraan 2026, porsi biaya yang dibebankan langsung kepada jamaah mencapai 62 persen, sementara 38 persen ditutupi oleh Nilai Manfaat. Untuk 2027, rasio tersebut dibalik: hanya 40 persen yang ditanggung langsung oleh calon jamaah, sedangkan 60 persen bersumber dari dana Nilai Manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Dalam angka absolut, komponen biaya langsung yang dibebankan kepada calon jamaah ditetapkan sebesar Rp42.936.068,81, sementara porsi Nilai Manfaat mencapai Rp64.404.103,21. Pergeseran ini secara teoritis meringankan beban finansial jamaah yang berangkat pada tahun berjalan, namun sekaligus meningkatkan ketergantungan pada kesehatan portofolio investasi BPKH.

Peringatan Hetifah: Jangan Gerus Keberlanjutan

Hetifah mengingatkan bahwa kebijakan yang meringankan beban jamaah tahun ini tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan jutaan calon jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu. Ia menekankan bahwa keringanan sesaat yang menggerus nilai manfaat akan mengancam keberlanjutan dana bagi generasi penerus peziarah.

“Kita ingin biaya yang dibayar jamaah makin terjangkau. Tapi jangan sampai keringanan untuk yang berangkat sekarang justru menggerus nilai manfaat dan mengancam keberlanjutan dana bagi jutaan calon jemaah yang masih menunggu.”

Ia mendorong Panja untuk menguji berbagai skenario pembiayaan secara simultan, bukan sekadar menerima satu angka final. Fokus utamanya bukan mencari haji termurah, melainkan memastikan biaya yang wajar beriringan dengan kualitas layanan yang memadai.

Komponen Biaya dan Asumsi Makro

Dalam penyusunan rancangan BPIH 2027, pemerintah menggunakan asumsi kurs Rp17.500 per dolar AS dan Rp4.666,67 per Saudi Riyal. Dari beragam komponen biaya, pemerintah mengusulkan agar biaya hidup jamaah Indonesia tetap dipertahankan pada level 750 Saudi Riyal per hari, sama seperti tahun sebelumnya.

Penyesuaian paling mencolok terjadi pada komponen penerbangan. Tarif penerbangan diusulkan naik dari Rp32.012.885 menjadi Rp40.529.919, didorong oleh peningkatan harga avtur (bahan bakar pesawat) secara global. Kenaikan sekitar Rp8,5 juta pada komponen ini saja sudah menyumbang porsi signifikan dari total lonjakan biaya.

Posisi Kementerian Haji dan Umrah

Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa penyesuaian besaran BPIH 2027 dilakukan dengan tujuan utama meningkatkan kualitas layanan kepada jamaah. Ia menegaskan bahwa setiap komponen biaya ditetapkan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas, sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan baik tanpa membebani jamaah secara tidak proporsional.

Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak menetapkan angka secara arbitrer, melainkan melalui proses kalkulasi yang mempertimbangkan seluruh variabel operasional di Tanah Suci maupun di dalam negeri.

Implikasi bagi Jutaan Calon Jemaah dalam Antrean

Di balik angka-angka tersebut terdapat realitas demografis yang tidak bisa diabaikan: jutaan warga Indonesia masih menunggu giliran berangkat, dengan masa tunggu yang dalam beberapa daerah telah melampaui dua dekade. Setiap keputusan tentang komposisi pembiayaan 2027 akan berdampak langsung pada laju akumulasi Nilai Manfaat yang menjadi tulang punggung pendanaan haji di masa depan.

Jika porsi Nilai Manfaat yang lebih besar pada 2027 tidak diimbangi oleh kinerja investasi BPKH yang memadai, maka beban finansial akan bergeser secara terselubung ke jemaah di masa mendatang. Sebaliknya, jika efisiensi operasional dapat ditingkatkan—misalnya melalui negosiasi tarif penerbangan yang lebih kompetitif atau optimalisasi logistik di Tanah Suci—maka lonjakan biaya tidak harus menjadi harga mutlak.

Panja BPIH yang baru dibentuk kini memegang peran krusial: memastikan bahwa setiap rupiah kenaikan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, dan bahwa kepentingan jamaah yang berangkat tahun ini tidak dikorbankan demi kepentingan jemaah yang masih menunggu, maupun sebaliknya. Proses pendalaman ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang seimbang sebelum kebijakan final ditetapkan.