Ma’ruf Amin ungkap harapan atas implementasi wajib halal 18 Oktober

Penerapan Wajib Halal 18 Oktober 2026 Diharapkan Berjalan Bertahap dan Selaras

Atapkitadonasi.com – Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal yang dijadwalkan dimulai pada 18 Oktober 2026 diharapkan dapat berlangsung tertib dengan kesiapan yang tumbuh bersama di kalangan pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Ma’ruf Amin menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan ini perlu didukung kesiapan nyata dari seluruh pihak yang berkaitan.

Saat ditemui di JICC, Senayan, Jakarta, Kamis, Ma’ruf Amin menyampaikan harapan agar cakupan penerapan kebijakan dapat terus meluas. Ia memandang proses tersebut dapat ditempuh secara bertahap apabila kesiapan menyeluruh belum tercapai pada awal pelaksanaan.

“Harapannya memang sudah seluruhnya, tapi mungkin bisa dalam tahapan sebagian besar,” kata Ma’ruf Amin.

Kewajiban halal sendiri telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang. Karena itu, penerapannya bukan sekadar persoalan memenuhi administrasi, melainkan juga membutuhkan koordinasi antara otoritas pelaksana, dunia industri, usaha mikro dan kecil, hingga konsumen. Keselarasan itu dipandang penting agar ketentuan yang berlaku dapat dijalankan secara efektif tanpa mengabaikan kondisi kesiapan di lapangan.

Industri Perlu Menyiapkan Sertifikasi

Ma’ruf Amin, yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, menilai kalangan industri perlu segera mengambil langkah persiapan. Sertifikasi halal menjadi bagian penting dari upaya memenuhi ketentuan yang akan berlaku pada Oktober 2026.

“(Pelaku industri) Sudah harus siap sertifikasi, saya kira. Kita harapkan begitu,” kata mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia itu.

Kesiapan pelaku usaha mencakup pemahaman terhadap prosedur sertifikasi dan penyesuaian kegiatan usaha dengan persyaratan yang dibutuhkan. Langkah tersebut relevan bagi berbagai skala usaha, sebab penerapan wajib halal melibatkan ekosistem produk dan layanan yang luas. Dengan persiapan lebih awal, pelaku usaha memiliki ruang untuk melengkapi kebutuhan sertifikasinya sebelum kebijakan mulai diberlakukan.

Ia juga menggarisbawahi bahwa arah regulasi pemerintah perlu sejalan dengan kesiapan masyarakat. Kebijakan yang telah ditetapkan diharapkan tidak berhenti sebagai aturan tertulis, tetapi dapat menghasilkan pelaksanaan yang baik melalui partisipasi semua unsur terkait.

“Harapan dari Undang-Undang itu bisa terlaksana dengan baik. Antara aturan dengan kesiapan masyarakat itu harus satu arah,” katanya.

Kuota Gratis untuk 1,35 Juta UMKM

Menjelang penerapan Wajib Halal, pemerintah menyediakan fasilitas sertifikasi halal tanpa biaya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hasan menyatakan fasilitas tersebut ditujukan untuk UMKM dan kelompok usaha sejenis.

“Untuk UMKM dan sejenisnya, gratis, tidak ada bayaran apapun,” kata Haikal.

Program Sertifikasi Halal Gratis atau Sehati 2026 menyediakan kuota bagi 1,35 juta UMKM. Pelaku usaha yang ingin memanfaatkan kuota itu dapat mengajukan permohonan melalui sistem SiHalal. Ketersediaan jalur gratis ini menjadi hal penting bagi usaha kecil yang tengah mempersiapkan pemenuhan ketentuan sertifikasi halal.

Bagi pemilik UMKM, pengajuan melalui SiHalal dapat menjadi langkah awal untuk memastikan usaha mereka masuk dalam proses sertifikasi. Persiapan dokumen dan pemahaman atas alur pengajuan dapat membantu pelaku usaha memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan. Dengan kuota yang tersedia, usaha kecil memiliki kesempatan untuk mengurus sertifikat halal tanpa dibebani biaya sertifikasi.

Bukan Bentuk Pembatasan Usaha

Haikal menegaskan regulasi Wajib Halal tidak dimaksudkan sebagai larangan terbatas, pembatasan, maupun pemaksaan terhadap pelaku usaha. Penegasan ini penting untuk memahami posisi kebijakan tersebut sebagai bagian dari penyelenggaraan jaminan produk halal, bukan instrumen untuk menghambat kegiatan usaha.

Dalam praktiknya, keberhasilan penerapan kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh kesiapan informasi, akses pengajuan sertifikat, serta keterlibatan pelaku usaha. Pemerintah dan otoritas pelaksana memiliki peran dalam menyediakan layanan dan pendampingan, sementara pelaku industri perlu menyiapkan proses sertifikasinya. Masyarakat pun menjadi bagian dari ekosistem karena penerapan jaminan produk halal berkaitan dengan kebutuhan informasi dan kepastian bagi konsumen.

Tanggal 18 Oktober 2026 menjadi penanda dimulainya tahap penting dalam implementasi wajib halal. Harapan Ma’ruf Amin adalah agar amanat Undang-Undang dapat diwujudkan dengan pelaksanaan yang terarah, realistis, dan didukung kesiapan bersama. Bagi pelaku usaha, terutama UMKM, periode menjelang tanggal tersebut dapat dimanfaatkan untuk memeriksa kebutuhan sertifikasi serta mengakses Program Sehati melalui SiHalal.