Iran Menuntut IAEA Menghindari Tekanan Politik Saat Membahas Isu Nuklir
Key Issue – Teheran, Iran, kembali meminta Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk tidak menggunakan laporan teknis sebagai alat tekanan politik dalam menangani masalah nuklir negara tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, mengungkapkan tuntutan ini melalui platform X, Sabtu, menekankan bahwa IAEA harus tetap netral dalam upaya mencapai solusi diplomatik. Menurutnya, jika badan pengawas nuklir PBB ingin berperan aktif dalam proses penyelesaian konflik, maka IAEA harus mempertahankan kredibilitasnya dengan tidak memanipulasi data teknis untuk kepentingan politik tertentu.
Peluncuran Serangan Bersama AS dan Israel pada Februari
Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melakukan serangan bersama terhadap beberapa lokasi di Iran, termasuk wilayah Teheran. Serangan ini menyebabkan kerusakan signifikan pada fasilitas nuklir dan mengorbankan warga sipil. Iran kemudian membalas dengan menyerang area Israel serta beberapa situs militer AS di kawasan Timur Tengah. Gharibabadi menyoroti bahwa IAEA hingga saat ini belum memberikan kritik terhadap serangan dari kedua negara tersebut, meski fasilitas Iran menjadi korban.
“Jika badan tersebut ingin menjadi bagian dari solusi diplomatik, maka badan itu harus menahan diri untuk tidak mengubah laporan teknis menjadi alat tekanan politik,” tulis Gharibabadi dalam pesan di platform X.
Ia menambahkan bahwa IAEA tidak boleh memperkuat tekanan terhadap Iran dengan menyoroti dampak serangan tersebut, sementara mengabaikan tanggung jawab pihak-pihak yang melakukan serangan. Dalam pernyataannya, Gharibabadi juga menyebut bahwa Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, belum mengecam tindakan AS dan Israel, yang menurutnya menjadi isu utama dalam diskusi nuklir Iran.
Gencatan Senjata dan Perundingan Tanpa Hasil di Islamabad
Meski ada perundingan lanjutan di Islamabad, gencatan senjata antara AS dan Iran yang diumumkan pada 7 April 2025 belum mampu menghasilkan kemajuan signifikan. Pada masa itu, Washington dan Teheran sepakat untuk sementara waktu berhenti dari operasi militer. Namun, diskusi yang berlangsung tidak mampu mengatasi ketegangan yang terus memanas. Selain itu, Iran menginginkan IAEA tetap fokus pada fakta teknis, bukan pada agenda politik yang dianggap mengganggu progres dialog.
Operasi Midnight Hammer dan Pemindahan Material Nuklir
Dalam rangka mencapai kesepakatan dengan Iran, AS menggelar operasi terhadap fasilitas nuklir negara tersebut pada Juni 2025, yang diberi nama Operation Midnight Hammer. Operasi ini dianggap sebagai upaya untuk memaksa Iran mengurangi ambisi nuklirnya. Menurut Gharibabadi, Iran terus menolak tuduhan bahwa negara itu ingin membangun senjata nuklir, dan menuntut bahwa material nuklir yang diserahkan kepada negara lain harus diberikan dalam kerangka kesepakatan yang adil.
Kebijakan AS dalam mengurangi jumlah material nuklir Iran dianggap sebagai salah satu syarat utama dalam negosiasi. Namun, Iran menekankan bahwa langkah tersebut harus disertai dengan komitmen dari AS untuk tidak memanipulasi data atau memperlebar kebijakan sanksi. Dalam upayanya untuk menjaga keseimbangan, Iran juga menuntut bahwa IAEA harus bersikap adil dalam mengevaluasi pro dan kontra dari setiap pihak yang terlibat dalam isu nuklir.
Kritik terhadap IAEA dan Keseimbangan Diplomatik
Kritik terhadap IAEA semakin menguat, karena dianggap tidak netral dalam menyampaikan laporan. Gharibabadi mengatakan bahwa laporan teknis yang dibuat badan tersebut bisa berdampak besar pada persepsi Iran terhadap kebijakan internasional. Ia menilai bahwa IAEA harus menjaga objektivitasnya, mengingat laporan yang dihasilkan bisa menjadi alat untuk mengurangi kepercayaan publik terhadap Iran.
Dalam konteks ini, Gharibabadi menyoroti bahwa IAEA tidak boleh hanya menjadi pelaku pemantauan, tetapi juga harus berperan sebagai mediator. Ia menegaskan bahwa kesepakatan nuklir Iran harus berdasarkan data yang jelas, bukan pada tekanan yang berasal dari luar. Selain itu, Iran menuntut agar IAEA tidak mengabaikan peran aktif AS dalam menyebarkan ketegangan.
Perkembangan Terkini dan Kebutuhan Transparansi
Selama operasi Midnight Hammer, Iran mengungkapkan bahwa fasilitas nuklirnya dihancurkan oleh AS, tetapi IAEA belum menunjukkan respons yang tegas. Gharibabadi menekankan bahwa laporan badan tersebut harus mencerminkan fakta-fakta yang objektif, bukan hanya memperkuat narasi satu pihak. Ia juga menyoroti bahwa serangan yang dilakukan AS dan Israel memerlukan investigasi lebih lanjut, agar keseimbangan kekuasaan dapat terjaga dalam perspektif diplomatik.
Dengan berbagai tindakan yang telah diambil, Iran berharap IAEA dapat menjaga kredibilitasnya sebagai lembaga yang independen. Gharibabadi menyatakan bahwa jika IAEA terus menggunakan laporan teknis untuk tujuan politik, maka hubungan antara Iran dan badan tersebut akan terus berpotensi memanas. Ia menambahkan bahwa kesepakatan nuklir harus didasarkan pada transparansi, bukan pada tuntutan yang dianggap tidak adil.
Keseimbangan dalam Kebijakan Nuklir
Menurut Gharibabadi, IAEA harus menjaga keseimbangan dalam mengevaluasi peran Iran dan negara-negara lain dalam isu nuklir. Ia mencontohkan bahwa laporan yang dibuat badan tersebut tidak hanya harus menyoroti kerusakan yang dialami Iran, tetapi juga mengevaluasi kontribusi AS dan Israel terhadap situasi saat ini. Gharibabadi menegaskan bahwa keberhasilan perundingan nuklir tidak bisa dicapai jika IAEA terus dijadikan alat untuk memberikan tekanan kepada Iran.
Sebagai lembaga yang dianggap netral, IAEA harus mampu menjadi pihak yang mendukung solusi multilateral. Dengan mengabaikan tekanan politik, badan tersebut bisa memberikan laporan yang lebih adil, yang nantinya akan memperkuat kepercayaan Iran terhadap proses penyelesaian diplomatik. Gharibabadi menilai bahwa transparansi dan objektivitas menjadi kunci utama untuk mempercepat kesepakatan antara Iran dan negara-negara besar.
Kritik terhadap IAEA ini tidak hanya menyangkut laporan teknis, tetapi juga mencakup kebijakan sanksi yang diterapkan oleh negara-negara Barat. Iran menuntut bahwa sanksi tersebut harus dilihat sebagai alat untuk menghentikan perang, bukan sebagai cara mengurangi kapasitas negara dalam mengembangkan teknologi nuklir. Dengan berbagai peristiwa yang terjadi sejak 2025, Iran berharap IAEA dapat memainkan peran yang lebih aktif dan adil dalam mengelola isu nuklir.
