Kushner: Pelucutan senjata Hamas di Gaza bisa dimulai dalam 30 hari

Waktu Terbatas untuk Pelucutan Senjata: Kushner Beri Batas 30 Hari bagi Hamas di Gaza

Atapkitadonasi.com – Proses transisi keamanan di Jalur Gaza memasuki fase yang paling krusial sejak gencatan senjata diberlakukan pada awal Oktober 2025. Utusan Khusus Amerika Serikat Jared Kushner menegaskan bahwa tanda-tanda nyata dari pelucutan senjata Hamas serta kelompok pejuang lain di wilayah tersebut seharusnya sudah mulai tampak dalam kurun waktu satu bulan ke depan. Pernyataan itu disampaikan Kushner dalam wawancara dengan media Amerika pada hari Senin, di mana ia menguraikan kerangka waktu yang ia anggap realistis bagi implementasi kesepakatan damai.

“Kami mungkin akan melihat kemajuan dalam waktu 30 hari, mudah-mudahan dengan mulai mengeluarkan sebagian senjata, dan mudah-mudahan menutup beberapa terowongan dalam 60 hingga 90 hari ke depan.”

Kalimat tersebut mengisyaratkan bahwa Washington tidak lagi memandang pelucutan senjata sebagai proses tanpa batas waktu. Dengan menetapkan jendela 30 hari untuk pengurangan persenjataan dan 60 hingga 90 hari untuk penutupan terowongan, Kushner secara implisit memberi sinyal bahwa kesabaran diplomatik Amerika memiliki ambang batas. Bagi Hamas, yang selama puluhan tahun membangun jaringan terowongan bawah tanah sebagai tulang punggung pertahanan dan logistik, tenggat waktu semacam ini membawa tekanan operasional yang belum pernah mereka hadapi dalam skala sedemikian besar.

Pertemuan Empat Jam dengan Netanyahu

Sebelum pernyataan soal tenggat waktu itu diutarakan, Kushner telah menghabiskan waktu empat jam dalam pertemuan langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari yang sama. Agenda utama pembicaraan tersebut adalah mendorong Tel Aviv untuk memberikan dukungan penuh terhadap rencana gencatan senjata yang dirancang oleh Washington, sekaligus meminta agar Israel tidak menciptakan hambatan tambahan di lapangan. Kushner secara eksplisit meminta agar pemerintah Israel tidak mengambil langkah-langkah unilateral yang dapat menggagalkan jalannya proses perdamaian.

Hasil pertemuan itu, sebagaimana kemudian dikonfirmasi oleh kedua belah pihak, menghasilkan kesepakatan mengenai langkah-langkah lanjutan serta peluang konkret pelaksanaan rencana gencatan senjata di Gaza. Kedua delegasi sepakat untuk melanjutkan koordinasi teknis guna memastikan bahwa fase-fase berikutnya dari perjanjian dapat dijalankan tanpa hambatan administratif maupun militer.

Latar Belakang Kesepakatan 9 Oktober

Untuk memahami bobot pernyataan Kushner, perlu ditelusuri kembali ke titik awal seluruh proses. Pada 9 Oktober 2025, Israel dan Hamas mencapai persetujuan untuk melaksanakan tahap pertama dari rencana perdamaian yang diajukan Presiden Donald Trump. Perundingan tersebut dimediasi oleh empat negara: Mesir, Qatar, Amerika Serikat, dan Turki. Gencatan senjata secara resmi berlaku di Jalur Gaza keesokan harinya, menandai penghentian pertempuran aktif yang telah berlangsung berbulan-bulan.

Salah satu ketentuan utama kesepakatan itu mengatur penarikan pasukan Israel ke wilayah yang disebut Garis Kuning. Meskipun demikian, pasukan Israel tetap mempertahankan kendali atas lebih dari 50 persen wilayah Gaza, sebuah proporsi yang mencerminkan realitas keamanan di lapangan sekaligus menjadi sumber ketegangan berkepanjangan bagi penduduk sipil yang masih berada di bawah pengawasan militer.

Peta Jalan Board of Peace dan Komite Administrasi

Pada akhir Juli, Board of Peace mengumumkan bahwa Hamas telah menyetujui peta jalan untuk melaksanakan tahap lanjutan dari kesepakatan gencatan senjata. Peta jalan tersebut merumuskan pengalihan kendali administratif atas Gaza secara bertahap kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, sebuah badan yang dirancang untuk menggantikan fungsi pemerintahan sipil yang selama ini lumpuh. Selain itu, dibentuk pula badan khusus yang bertugas memantau dan mencatat setiap pelanggaran yang dilakukan baik oleh Hamas maupun oleh Israel, sehingga mekanisme akuntabilitas dapat berjalan secara simetris.

Kehadiran badan pemantauan ini menjadi elemen yang belum pernah ada dalam perjanjian-perjanjian sebelumnya antara kedua pihak. Selama ini, setiap pelanggaran gencatan senjata cenderung menjadi bahan saling tuduh tanpa mekanisme verifikasi independen yang disepakati bersama. Dengan adanya struktur pemantauan baru, kedua pihak diharapkan memiliki dasar faktual yang lebih kuat ketika membahas insiden di lapangan.

Implikasi bagi Stabilitas Regional

Tenggat waktu yang diumumkan Kushner bukan sekadar retorika diplomatik. Ia menempatkan seluruh arsitektur keamanan Gaza di bawah tekanan waktu yang terukur. Jika dalam 30 hari tidak ada kemajuan berarti dalam pengurangan senjata, atau jika dalam 90 hari jaringan terowongan belum mulai ditutup, maka kredibilitas seluruh kerangka perdamaian akan tergerus. Bagi negara-negara mediator—Mesir, Qatar, dan Turki—hal itu berarti kembali ke meja perundingan dalam posisi yang lebih lemah.

Bagi warga Gaza sendiri, yang telah hidup di bawah bom dan pembatasan selama bertahun-tahun, setiap hari tanpa tembakan adalah hari yang memiliki nilai tersendiri. Namun nilai itu hanya akan bertahan jika transisi dari gencatan senjata menuju perdamaian yang berkepanjangan benar-benar berjalan sesuai jadwal. Kushner kini telah menetapkan jam itu. Pertanyaannya bukan lagi apakah pelucutan senjata akan terjadi, melainkan apakah kedua pihak mampu memenuhi tenggat sebelum momentum diplomatik menguap.