Jepang Dorong Penambahan Perempuan dalam Bidang STEM Hingga 2040
Topics Covered – Pada hari Kamis (25/6), pemerintah Jepang mengumumkan rencana untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) secara signifikan hingga tahun 2040. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengejar kesetaraan gender di berbagai sektor, termasuk bidang yang paling terpuruk dalam representasi perempuan. Sebagai langkah konkret, pemerintah akan memberikan dukungan keuangan dan sumber daya kepada institusi pendidikan tinggi yang aktif dalam mengembangkan program pengurangan kesenjangan gender.
Kebijakan Dasar Tahun 2026: Penekanan pada Keterampilan Teknis
Dalam dokumen kebijakan dasar gender tahun 2026, pemerintah menyoroti kekurangan tenaga kerja di bidang teknologi dan sains, serta kecilnya peran perempuan di 17 bidang strategis yang menjadi fokus pengembangan ekonomi nasional. Bidang-bidang tersebut mencakup semikonduktor, kecerdasan buatan, hingga sektor industri pembuatan kapal dan pertahanan. Kebijakan ini memperjelas bahwa Jepang ingin meningkatkan representasi perempuan hingga mencapai 36 persen dalam departemen teknik universitas pada 2040, meningkat dari 18 persen di 2025.
“Kami akan bekerja dengan cepat untuk memperluas partisipasi perempuan. Kami akan meningkatkan standar talenta,” kata Perdana Menteri Sanae Takaichi saat menghadiri pertemuan khusus tentang masalah ini.
Menurut PM Takaichi, perluasan partisipasi perempuan tidak hanya berupa peningkatan jumlah, tetapi juga peningkatan kualifikasi dan keterampilan mereka. Ia menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif, sehingga mendorong perempuan memperoleh peluang yang seimbang dalam dunia kerja. Salah satu inisiatif utama yang diusulkan adalah pengembangan program pelatihan teknis dan kolaborasi antara lembaga pendidikan dengan perusahaan-perusahaan besar.
Upaya Membuka Akses dalam Sektor Industri Berat
Pemerintah juga mengambil langkah-langkah konkret untuk membuat industri pembuatan kapal dan pertahanan lebih ramah bagi perempuan. Ini termasuk penerapan teknologi robotik dan sistem jarak jauh, yang diharapkan dapat mengurangi beban fisik pekerjaan. Dengan adanya alat bantu modern, perempuan dapat lebih mudah berpartisipasi dalam pekerjaan teknis tanpa mengorbankan kesehatan atau keseimbangan antara tugas profesional dan kehidupan pribadi. Langkah ini dianggap penting karena sektor industri berat dianggap sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi Jepang.
Dalam rangka mendorong keseimbangan ini, pemerintah akan mempertimbangkan pengenalan kebijakan insentif pajak untuk layanan pembantu rumah tangga dan pengasuh anak. Insentif tersebut ditujukan untuk meringankan beban ekonomi keluarga, terutama bagi perempuan yang mungkin menghadapi kesulitan mengakses sumber daya pendidikan atau pelatihan setelah menikah. Kebijakan ini diharapkan bisa mendukung keberlanjutan partisipasi perempuan dalam dunia kerja, terutama di bidang yang membutuhkan pengalaman teknis berkelanjutan.
Perdebatan Mengenai Nama Keluarga dalam Dokumen Resmi
Di samping itu, isu nama keluarga yang digunakan oleh pasangan setelah menikah juga menjadi fokus diskusi. Saat ini, Jepang mewajibkan pasangan yang sudah menikah menggunakan nama keluarga yang sama. Namun, pemerintah sedang mempertimbangkan revisi terhadap aturan ini, dengan memperkenalkan RUU yang memungkinkan seseorang menggunakan nama keluarga saat lahir dalam dokumen resmi. Isu ini cukup kontroversial karena memengaruhi identitas profesional perempuan, terutama dalam konteks kesetaraan gender.
Dalam praktiknya, banyak perempuan di Jepang mengganti nama keluarga mereka setelah menikah, sehingga mengalami kesulitan ketika berusaha membuka rekening bank atau membuat dokumen resmi dengan nama yang mereka gunakan di tempat kerja. Sebagai contoh, seorang perempuan yang bekerja di bidang teknik mungkin kesulitan menunjukkan identitas profesionalnya jika nama keluarga di dokumen resmi berbeda dengan nama yang ia gunakan dalam karier. Perubahan kebijakan ini diharapkan dapat meminimalkan hambatan tersebut dan menciptakan kesetaraan yang lebih nyata.
Kebijakan dan Program untuk Meningkatkan Kesetaraan
Kebijakan dasar tahun 2026 tidak hanya menetapkan target jumlah perempuan dalam universitas, tetapi juga mengusulkan penguatan peran lembaga pemerintah dan swasta dalam menyiapkan lingkungan kerja yang lebih adil. Pemerintah akan membangun kerja sama dengan perusahaan-perusahaan teknis untuk menciptakan program kerja sambilan atau pelatihan yang fleksibel, terutama bagi perempuan yang ingin mengembangkan karier tetapi masih harus mengurus tugas-tugas rumah tangga. Selain itu, klinik kesehatan perempuan akan diperluas fungsinya untuk memberikan layanan konseling dan pendukung tambahan bagi mereka yang bekerja di bidang STEM.
Meningkatkan jumlah perempuan dalam bidang sains dan teknologi tidak hanya penting untuk keberlanjutan sumber daya manusia, tetapi juga menjadi kunci untuk mendorong inovasi di era digital. Jepang, yang dikenal sebagai negara dengan dominasi laki-laki di sektor teknis, perlu mengubah paradigma ini agar dapat menghadapi tantangan global seperti persaingan di pasar teknologi. Target 36 persen ini dianggap ambisius, tetapi pemerintah yakin bahwa dengan langkah-langkah yang terukur, keterlibatan perempuan bisa meningkat secara signifikan.
Peluang dan Tantangan dalam Implementasi
Perubahan kebijakan ini akan menghadapi tantangan tertentu, seperti perubahan budaya kerja yang berlangsung secara perlahan dan keterbatasan sumber daya di sejumlah universitas. Namun, pemerintah berharap bahwa pendekatan sistematis, termasuk insentif finansial dan pengembangan program pelatihan, akan mendorong perempuan untuk memilih jalur karier dalam STEM. Selain itu, kebijakan ini juga akan diintegrasikan dalam kerangka pendidikan nasional, sehingga menanamkan nilai kesetaraan sejak dini.
Kebijakan ini menjadi bagian dari visi Jepang untuk menjadi negara dengan partisipasi gender yang seimbang pada 2040. Dengan meningkatkan jumlah perempuan di bidang teknis, Jepang ingin memperkuat keberhasilannya dalam inovasi, khususnya di sektor kecerdasan buatan dan semikonduktor. Meskipun ada perdebatan mengenai nama keluarga, langkah-langkah dalam dokumen kebijakan dasar tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan holistik terhadap perempuan di segala aspek kehidupan mereka.
Dengan adanya perubahan ini, Jepang berharap dapat mengurangi kesenjangan gender yang terjadi selama bertahun-tahun. Sejumlah data menunjukkan bahwa hanya sekitar 15 persen perempuan yang berada di posisi manajerial di perusahaan teknologi, angka yang jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain seperti Selandia Baru atau Swedia. Kebijakan 2026 menjadi langkah penting untuk mengubah pola ini, terutama dengan memperkuat keterlibatan perempuan dalam pendidikan tinggi dan dunia kerja.
Dalam jangka pendek, pemerintah akan fokus
