KI edukasi pedagang Pasar Pos Pengumben hak akses informasi publik

Pedagang Pasar Pos Pengumben Dikenalkan pada Hak Mengakses Informasi Publik

Atapkitadonasi.com – Aktivitas jual beli di Pasar Pos Pengumben, Jakarta Barat, menjadi ruang dialog mengenai hak warga untuk memperoleh informasi publik. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mendatangi para pedagang untuk memperkenalkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kegiatan ini menempatkan pasar sebagai salah satu tempat penting untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai keterbukaan informasi. Di ruang yang setiap hari mempertemukan warga dari beragam pekerjaan dan latar belakang tersebut, para pedagang diajak memahami bahwa akses informasi terkait pemerintahan dan layanan publik merupakan hak setiap warga negara.

Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menyampaikan bahwa penyebaran pemahaman mengenai hak ini perlu dilakukan secara langsung kepada masyarakat, tidak terbatas pada lingkungan kantor pemerintahan atau kelompok tertentu.

“Sosialisasi secara langsung menjadi bagian penting untuk memastikan hak atas informasi tidak hanya dipahami oleh kalangan tertentu, tetapi juga menjangkau masyarakat luas,”

Di sela kesibukan berdagang, sejumlah warga pasar menunjukkan antusiasme saat membicarakan akses terhadap informasi publik. Bagi sebagian orang, istilah keterbukaan informasi mungkin terdengar dekat dengan urusan administrasi atau hukum. Namun, penjelasan dalam percakapan sederhana membantu menunjukkan kaitannya dengan kehidupan warga sehari-hari.

Informasi publik mencakup informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan bagi masyarakat, sesuai ketentuan yang berlaku. Pemahaman atas hak tersebut penting agar warga dapat mengetahui saluran yang tersedia saat membutuhkan informasi dari badan publik.

Hak yang Berlaku bagi Seluruh Warga

Harry menegaskan bahwa hak memperoleh informasi tidak bergantung pada jabatan, profesi, atau latar belakang pendidikan seseorang. Pedagang, pekerja, mahasiswa, ibu rumah tangga, maupun warga dari kelompok lain memiliki kedudukan yang sama dalam menggunakan hak atas informasi publik.

“Hak atas informasi itu hak masyarakat. Karena itu, kami datang langsung, menyapa warga, berdialog, dan memastikan mereka tahu bahwa ada hak yang bisa digunakan ketika membutuhkan informasi publik,” kata Harry.

Pendekatan tatap muka di pasar juga menjadi cara untuk mengurangi anggapan bahwa informasi publik hanya dapat dipahami oleh pejabat, aktivis, atau orang yang memiliki pengetahuan hukum. Warga tidak perlu memiliki status khusus untuk bertanya atau mengajukan permintaan atas informasi yang memang terbuka bagi publik.

Komisi Informasi memiliki peran untuk membantu masyarakat memahami keberadaan hak itu, cara menggunakannya, serta tempat memperoleh bantuan apabila akses informasi yang semestinya tersedia belum terpenuhi. Dengan demikian, literasi keterbukaan informasi tidak berhenti pada pengenalan undang-undang, melainkan juga mendorong warga mengenali manfaat praktisnya.

“Tugas kami di Komisi Informasi adalah memastikan masyarakat tahu hak itu, tahu bagaimana menggunakannya, dan tahu ke mana harus mencari bantuan ketika hak tersebut tidak terpenuhi,” katanya.

Pasar sebagai Ruang Pertemuan Masyarakat

Pasar dipilih sebagai lokasi edukasi karena menjadi ruang publik yang hidup. Di sana, masyarakat dengan kebutuhan dan pengalaman yang berbeda bertemu, bekerja, berbelanja, dan berinteraksi. Kondisi tersebut dinilai tepat untuk menyampaikan pesan bahwa keterbukaan informasi merupakan urusan bersama, bukan topik yang jauh dari aktivitas harian warga.

Dialog langsung memungkinkan pertanyaan muncul dari pengalaman nyata para pedagang. Pemahaman tentang informasi publik dapat tumbuh ketika warga mengetahui bahwa informasi yang diperlukan untuk kepentingan bersama dapat ditanyakan melalui mekanisme yang tersedia, selama informasi tersebut termasuk yang dapat diakses sesuai aturan.

Upaya mendekatkan edukasi ke ruang-ruang masyarakat juga menggarisbawahi bahwa keterbukaan informasi perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Tidak semua warga terbiasa dengan istilah hukum atau prosedur administrasi. Karena itu, komunikasi yang terbuka dan langsung dapat membantu menjadikan hak atas informasi lebih terasa relevan.

“Kami ingin masyarakat jangan merasa bahwa informasi publik itu sesuatu yang sulit dijangkau. Kalau ada informasi yang memang menjadi hak masyarakat, silakan ditanyakan, diminta, dan digunakan untuk kepentingan bersama,” ujar Harry.

Pesan tersebut menekankan bahwa akses informasi publik bukan semata-mata kebutuhan administratif. Ketersediaan informasi yang dapat diakses sesuai ketentuan memberi warga kesempatan untuk memahami layanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan kehidupan mereka.

Dalam konteks ini, warga juga didorong untuk mengetahui bahwa keterbukaan tetap berjalan dalam batas aturan. Tidak seluruh informasi dapat dibuka tanpa pengecualian, tetapi informasi yang menjadi hak masyarakat seharusnya dapat diminta dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab untuk kepentingan bersama.

Literasi Keterbukaan Tidak Boleh Terbatas

Harry memandang pertemuan dengan pedagang sebagai pengingat bahwa literasi keterbukaan informasi tidak seharusnya bersifat elitis. Masih ada warga yang perlu ditemui, diajak berdiskusi, dan didengarkan secara langsung agar dapat memahami haknya secara utuh.

Edukasi di Pasar Pos Pengumben memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai hak warga dapat dilakukan di mana saja, termasuk di tengah kesibukan ekonomi sehari-hari. Pasar bukan hanya tempat transaksi, tetapi juga ruang sosial yang memungkinkan pesan-pesan publik menjangkau masyarakat secara lebih luas.

“Negara hadir bukan untuk menjauhkan informasi dari masyarakat, tetapi memastikan informasi publik dapat diakses sesuai ketentuan,” kata Harry.

Melalui pengenalan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, para pedagang diharapkan semakin memahami bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi publik. Kesadaran tersebut menjadi langkah awal agar warga dapat menggunakan haknya secara tepat ketika membutuhkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan mereka.