Yuke Yurike: Penataan Setu Babakan Harus Seimbangkan Fisik dan Ekonomi Warga
Yuke – Jakarta — Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Yuke Yurike, menyampaikan aspirasi penting terkait pengelolaan kawasan Setu Babakan. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa proses penataan wilayah tersebut tidak boleh hanya berfokus pada aspek fisik semata, melainkan juga harus mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi masyarakat yang selama ini hidup dari kawasan tersebut. Ketua komisi ini menegaskan bahwa para pedagang kaki lima (PKL) serta warga sekitar yang menggantungkan hidup mereka di kawasan ini harus tetap mendapatkan tempat untuk terus beraktivitas dan mencari nafkah.
Ketersediaan Ruang bagi Pedagang Kaki Kaki
Menurutnya, kawasan Setu Babakan memiliki potensi luas yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk menampung para pedagang. Ia berpendapat bahwa jika pemerintah menetapkan zona-zona khusus bagi PKL, maka wilayah ini sebenarnya mampu menampung lebih banyak pelaku usaha dibandingkan kondisi saat ini. Hal yang paling krusial adalah memastikan bahwa warga sekitar tidak terpinggirkan dari ruang ekonomi mereka sendiri. Dengan demikian, masyarakat tidak akan kehilangan sumber penghasilan utama mereka.
“Kalau memang dibuat zona-zona untuk PKL, kawasan Setu Babakan sebenarnya sangat luas sehingga bisa mengakomodasi lebih banyak pedagang. Yang penting warga sekitar tetap mendapatkan ruang untuk berusaha,” kata Yuke di Jakarta, Kamis.
Ia juga menyoroti kondisi sebagian PKL yang saat ini sedang menjalani proses relokasi. Sebelumnya, para pedagang ini berjualan di atas saluran air yang menyebabkan berbagai permasalahan. Meskipun relokasi dilakukan, ia berharap lokasi baru tidak terlalu jauh dari kawasan Setu Babakan. Jarak yang dekat akan membantu para pedagang mempertahankan pelanggan setia dan tidak kehilangan sumber penghasilan mereka secara signifikan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat lokal.
Optimalisasi Lahan untuk Pengelolaan Sampah
Selain fokus pada penataan Setu Babakan, Yuke juga mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mengoptimalkan aset-aset yang belum dimanfaatkan. Ia menyoroti adanya lahan-lahan milik pemerintah yang menganggur selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Lahan-lahan tersebut berpotensi besar dijadikan lokasi pengolahan sampah organik berbasis masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah lahan kosong, tetapi juga membantu masyarakat dalam mengelola limbah rumah tangga mereka.
“Keberadaan lahan kecil sekalipun dapat membantu masyarakat mengolah sampah dedaunan maupun sampah organik lainnya. Sehingga mengurangi beban pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir,” kata Yuke.
Ia menjelaskan bahwa pemanfaatan lahan-lahan kecil ini akan memberikan dampak positif ganda. Di satu sisi, masyarakat memiliki tempat untuk mengolah sampah organik seperti dedaunan dan sisa makanan. Di sisi lain, volume sampah yang harus diangkut ke tempat pembuangan akhir akan berkurang secara signifikan. Hal ini tentu akan meringankan beban operasional pengelolaan sampah di ibu kota. Selain itu, pendekatan ini juga dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi warga sekitar.
Penyelesaian Aset Lintas Dinas dan Kebutuhan Pendidikan
Yuke juga menyinggung persoalan aset lintas dinas yang selama ini sering menghambat pembangunan fasilitas publik. Salah satu contoh konkret yang ia sebutkan adalah perbaikan jalan setapak yang menjadi akses warga menuju sekolah maupun rumah ibadah. Masalah ini menunjukkan betapa pentingnya koordinasi antarinstansi dalam mengelola aset-aset yang ada. Tanpa koordinasi yang baik, pembangunan infrastruktur akan terhambat dan masyarakat tidak mendapatkan manfaat maksimal.
Mengenai kebutuhan pendidikan, Yuke mengusulkan agar pemerintah mengkaji kemungkinan pemanfaatan lahan TPU (Tempat Pemakaman Umum) di Pondok Ranggon. Ia menilai bahwa lahan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat untuk pembangunan sekolah. Menurut Yuke, kebutuhan ruang pendidikan memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan penyediaan fasilitas umum lainnya. Oleh karena itu, solusi terbaik harus dicari melalui koordinasi yang intensif antar instansi terkait.
“Kalau memang memungkinkan, tentu harus dicari jalan tengah agar kebutuhan masyarakat, baik untuk fasilitas pendidikan maupun fungsi lahan lainnya, sama-sama dapat terpenuhi,” ucap dia.
Yuke menutup pernyataannya dengan harapan agar pemerintah dapat menemukan keseimbangan antara berbagai kepentingan masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif, penataan Setu Babakan dan pemanfaatan aset-aset lainnya diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh warga Jakarta. Hal ini akan memastikan bahwa pembangunan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berkelanjutan secara ekonomi dan sosial.
