GMNI Jakarta Selatan Kecewa atas Kehadiran Polisi di Sekretariat Usai Aksi Demonstrasi
GMNI Jaksel tak terima polisi masuk – Jakarta, Rabu – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jakarta Selatan mengungkapkan ketidakpuasan terhadap tindakan aparat kepolisian yang memasuki kantor sekretariat organisasi mereka setelah aksi demonstrasi di kawasan SPBU Pancoran pada Jumat (12/6) berakhir. Menurut Sekretaris Daerah GMNI Jakarta Selatan, Ahmad Fakhir, kejadian tersebut dinilai sebagai bentuk penindasan terhadap kegiatan mahasiswa yang memicu rasa tidak nyaman di kalangan kader organisasi.
Perseteruan antara Mahasiswa dan Polisi
Aksi demonstrasi yang berlangsung di Jalan Raya Pasar Minggu berawal dari kekecewaan massa terhadap kebijakan pemerintah. Massa turut memperlihatkan aksi membakar ban sebagai tanda protes, tetapi kejadian itu berubah menjadi pertengkaran saat aparat kepolisian yang bertugas melakukan pengamanan di lokasi menghentikan api dengan alat pemadam api ringan (APAR). Tindakan ini memicu adu mulut antara polisi dan peserta aksi.
Sejumlah anggota GMNI menyatakan bahwa kehadiran polisi di sekretariat tidak hanya terjadi setelah aksi selesai, tetapi juga berdampak pada kemarahan peserta demonstrasi. Dalam video yang beredar, terlihat seorang petugas kepolisian memasuki lorong kantor organisasi tersebut sebelum keluar melalui pintu lain. “Kapolda dan Wakapolda harus meminta maaf secara resmi kepada seluruh kader GMNI dan masyarakat. Tindakan yang dilakukan terhadap sekretariat organisasi mahasiswa ini telah melukai marwah gerakan mahasiswa dan menciptakan ketakutan di ruang-ruang kaderisasi,” ujar Fakhir.
Permintaan Maaf dan Tuntutan
“Itu mereka (polisi) mau masuk ke sekret dan pekarangan warga. Jadi dihalau oleh para kader GMNI dan warga Pancoran di sana,” tambah Fakhir.
Menurut Fakhir, tindakan polisi dianggap sebagai bentuk penggerebekan yang tidak hanya menyebabkan kekacauan, tetapi juga menimbulkan rasa takut di kalangan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa GMNI mengharapkan penegakan hukum yang beradab, menghormati prosedur, serta tidak menimbulkan kecemasan terhadap keberadaan organisasi kemahasiswaan. “Negara tidak boleh mempertontonkan wajah kekuasaan yang represif terhadap mahasiswa,” imbuhnya.
GMNI juga meminta Kapolda dan Wakapolda Metro Jaya memberikan pernyataan resmi atas peristiwa tersebut. Mereka menilai penggunaan APAR oleh polisi untuk memadamkan api membakar ban dianggap sebagai awal dari konflik yang memicu adu mulut. Setelah massa diminta membubarkan diri, sejumlah anggota polisi masuk ke dalam area kantor, menurut laporan yang diterima. Fakhir menegaskan bahwa tindakan ini dianggap sebagai bentuk intimidasi terhadap organisasi mahasiswa.
Perspektif Polisi tentang Konflik
Dari sisi aparat kepolisian, Kapolsek Pancoran Kompol Mansur menjelaskan bahwa peristiwa antara polisi dan massa aksi bermula dari kesalahpahaman. “Tidak ada penggerebekan, tidak ada penangkapan. Saat itu hanya salah paham saja,” kata Mansur saat ditemui di kantornya.
Ia menegaskan bahwa Polsek Pancoran serta Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyampaikan permohonan maaf kepada GMNI atas tindakan yang terjadi. Mansur menjelaskan bahwa kehadiran polisi di sekretariat tidak disengaja, tetapi lebih terhadap upaya mengendalikan situasi di lokasi aksi. “Massa sempat menantang aparat kepolisian dengan membakar ban, lalu terjadi interaksi verbal yang berkelanjutan,” katanya.
Mansur juga menambahkan bahwa selama aksi berlangsung, pihak kepolisian berusaha menghindari konflik dengan memperlihatkan sikap profesional. Namun, tindakan memadamkan api menggunakan APAR dianggap sebagai pemicu ketegangan. Menurut Mansur, semua pihak berupaya memperbaiki kesalahpahaman dan tidak ada niat untuk merusak kegiatan kaderisasi GMNI.
Ketegangan dan Dampak Sosial
Aksi di Pancoran menjadi perhatian publik karena menggambarkan dinamika antara mahasiswa dan aparat kepolisian. Sejumlah warga di sekitar kawasan itu mengatakan bahwa kejadian tersebut menggambarkan tindakan keras yang dilakukan polisi terhadap organisasi kemahasiswaan. “Kita merasa cemas karena polisi masuk ke dalam area sekretariat, meskipun aksi sudah dihentikan,” ujar seorang warga yang enggan menyebutkan nama.
Fakhir menjelaskan bahwa tindakan ini menyebabkan dampak psikologis yang signifikan bagi anggota GMNI. “Mahasiswa merasa kehilangan kepercayaan terhadap institusi yang seharusnya mendukung kebebasan berekspresi,” katanya. Ia menambahkan bahwa organisasi kemahasiswaan memiliki peran penting dalam mewakili aspirasi generasi muda, dan tindakan represif dari aparat kepolisian bisa menghambat kinerja mereka.
Di sisi lain, GMNI mengharapkan penegakan hukum yang tidak melanggar kehormatan organisasi kemahasiswaan. “Kami tidak menolak kehadiran polisi, tetapi prosesnya harus transparan dan tidak menciptakan rasa takut,” kata Fakhir. Ia berharap Kapolda Metro Jaya segera memberikan penjelasan resmi atas kejadian tersebut.
Perkembangan Terkini
Sejak aksi di Pancoran berlangsung, berbagai pihak mulai menyampaikan pandangan. Selain GMNI, beberapa organisasi advokasi mahasiswa juga mengkritik tindakan aparat kepolisian. Mereka menilai bahwa tindakan memasuki sekretariat tanpa izin merupakan bentuk penghakiman terhadap kebebasan mahasiswa.
Dalam beberapa hari terakhir, GMNI terus menggalang dukungan dari anggota dan masyarakat untuk menuntut respons yang lebih baik dari Kepolisian. Mereka berharap tindakan yang dilakukan tidak hanya dijelaskan, tetapi juga diperbaiki agar tidak terulang di masa depan. Mansur mengakui bahwa ada kekurangan dalam penanganan, tetapi berjanji untuk memperhatikan masukan dari organisasi kemahasiswaan.
Bagi Fakhir, peristiwa ini menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak. “Kami ingin agar mahasiswa tetap bisa bergerak bebas tanpa takut dihakimi oleh kekuasaan,” katanya. Ia menambahkan bahwa GMNI akan terus memantau situasi dan bersiap untuk memberikan respons lebih lanjut jika pihak kepolisian tidak memenuhi tuntutan mereka.
Dengan adanya kejadian di Pancoran, perdebatan antara organisasi kemahasiswaan dan aparat kepolisian terus berlangsung. Fakhir menegaskan bahwa peristiwa ini tidak hanya tentang aksi hari itu, tetapi juga menyentuh bagaimana institusi penegak hukum dilihat oleh masyarakat. “Kita berharap polisi bisa menjadi mitra, bukan penindas,” pungkasnya.
