Pramono Berharap Tidak Ada Lagi Pemangkasan DBH DKI
Pramono berharap tidak ada lagi pemangkasan – Jakarta, Jumat – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan harapan agar pemerintah pusat tidak melakukan pengurangan dana bagi hasil (DBH) lagi untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia berharap, anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat tetap stabil dan tidak mengalami penyesuaian yang merugikan daerah. “Bismillah, mudah-mudahan nggak,” kata Pramono saat memberikan pernyataan di Jakarta Pusat, Jumat lalu.
Peringatan dari DPRD DKI
Sebelumnya, Basri Baco, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, telah memberikan peringatan kepada pihak eksekutif agar bersiap menghadapi kemungkinan pemangkasan DBH DKI Jakarta yang bisa terjadi kembali. Menurut Baco, pemerintah pusat terus melakukan penyesuaian anggaran untuk kebutuhan sosial yang mendapat dukungan masyarakat luas. “Bisa jadi, DBH kita turun lagi. Pemerintah pusat lagi gemar-gemarnya urusan sosial yang menyenangkan masyarakat dan perlu dana besar,” jelas Baco dalam wawancara terpisah.
“Bismillah, mudah-mudahan nggak,” ujar Pramono di Jakarta Pusat, Jumat.
Pramono menyatakan bahwa DBH menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi DKI Jakarta, terutama dalam mendukung program pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa kestabilan dana ini sangat penting untuk memastikan kinerja pemerintahan tidak terganggu. Dalam konteks ini, Gubernur menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menata keuangan daerah secara lebih efisien.
Baco mengingatkan bahwa eksekutif harus proaktif dalam menghadapi potensi pemangkasan DBH. Ia menyatakan bahwa pihak pusat sering kali mengalokasikan dana besar untuk kegiatan yang mendapat respons positif dari masyarakat, seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, atau program kesejahteraan. “Karena itu, kita perlu mempersiapkan diri dengan baik,” tambah Baco. Hal ini juga berdampak pada kewajiban daerah untuk mencari solusi pendanaan alternatif guna menggantikan bagian dana yang mungkin terpotong.
“Bisa jadi, DBH kita turun lagi. Pemerintah pusat lagi gemar-gemarnya urusan sosial yang menyenangkan masyarakat dan perlu dana besar,” ungkap Baco.
Baca menyampaikan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu berperan aktif dalam mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Ia menekankan bahwa potensi kontribusi dari BUMD harus ditingkatkan, karena mampu mengurangi ketergantungan pada DBH dari pusat. “Selain itu, aset-aset milik Jakarta segera dimanfaatkan secara optimal untuk menambah pendapatan,” pungkas Baco. Pernyataan ini menggambarkan kebutuhan daerah untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki.
Kebijakan pemangkasan DBH sebelumnya telah mengakibatkan tekanan pada anggaran daerah. Dengan memperhatikan kondisi ekonomi yang terus berubah, Pramono mengharapkan bahwa kebijakan tersebut tidak berulang. Ia menekankan bahwa DBH memiliki peran strategis dalam menjamin keberlanjutan program prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum. “DBH merupakan bagian dari alat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Di sisi lain, Baco menyoroti bahwa kebijakan pemangkasan DBH bisa menjadi bagian dari keputusan politik pemerintah pusat yang berdasarkan pertimbangan anggaran nasional. Ia menegaskan bahwa perlu adanya komunikasi yang lebih terbuka antara pihak eksekutif dan legislatif, agar keputusan-keputusan tersebut tidak mengganggu kemampuan DKI Jakarta dalam memenuhi kebutuhan rakyat. “Kita harus siap menghadapi berbagai kemungkinan, baik secara finansial maupun strategis,” jelasnya.
“Serta kreatif financing (perlu dilakukan),” pungkas Baco.
Menyikapi situasi tersebut, BUMD diminta untuk berinovasi dalam memperoleh pendapatan tambahan. Dengan berbagai program yang dijalankan, BUMD bisa menjadi penggerak perekonomian daerah dan meminimalkan dampak negatif dari pemangkasan DBH. Baco menambahkan bahwa pengelolaan aset yang efektif menjadi kunci untuk memastikan keseimbangan keuangan DKI Jakarta. “Setiap aset yang dimiliki harus dikelola secara profesional agar memberikan nilai maksimal,” katanya.
Pemangkasan DBH DKI Jakarta sebelumnya telah memicu diskusi mengenai kesehatan keuangan daerah. Para ahli menilai bahwa daerah perlu memiliki rencana cadangan untuk menghadapi ketidakpastian anggaran. Pramono mengharapkan bahwa upaya pihak eksekutif untuk meningkatkan pendapatan melalui BUMD dan pengelolaan aset bisa mengurangi risiko ketimpangan dalam alokasi dana. “Kita harus memiliki strategi untuk memastikan pendapatan tetap stabil,” imbuhnya.
Dalam konteks kebijakan fiskal nasional, DBH DKI Jakarta berpotensi dipangkas jika pemerintah pusat memutuskan untuk mengalokasikan dana lebih besar ke sektor-sektor tertentu. Namun, Pramono yakin bahwa keputusan ini akan diambil dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap pembangunan lokal. “Kita tetap optimis, asalkan komunikasi antar-pihak tetap terjaga,” tegasnya. Hal ini menunjukkan bahwa harapan Pramono adalah kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan pusat, serta adanya kebijakan yang tidak merugikan pihak daerah secara signifikan.
