Gubernur Sumut: P-APBD fokus infrastruktur dan pemulihan pascabencana

Anggaran Sumut 2026 Naik Rp1,259 Triliun, Arahkan Dana ke Infrastruktur dan Pemulihan Bencana

Atapkitadonasi.com – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumatera Utara untuk tahun fiskal 2026 membawa lonjakan pendapatan sebesar Rp1,259 triliun, setara kenaikan 10,80 persen dari baseline APBD induk. Total penerimaan daerah yang semula diproyeksikan Rp11,664 triliun kini direvisi menjadi Rp12,924 triliun. Angka tersebut bukan sekadar koreksi administratif; di baliknya tersimpan komitmen politik untuk mempercepat rehabilitasi wilayah yang terdampak bencana serta memperkuat kerangka infrastruktur yang selama ini menjadi titik lemah pembangunan provinsi.

Gubernur Bobby Nasution menguraikan arah kebijakan itu dalam rapat paripurna DPRD Sumatera Utara pada Rabu, saat menyampaikan penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2026. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah tambahan harus mengalir ke sektor yang menyentuh langsung kehidupan warga.

“Fokus memperkuat pembangunan infrastruktur, pemulihan pascabencana, pelayanan dasar, dan program prioritas lainnya.”

Sumber Peningkatan Pendapatan

Lonjakan penerimaan tidak datang dari satu kanal saja. Bobby merinci tiga sumber utama: penyesuaian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan transfer dari pemerintah pusat, serta tambahan dana hibah. PAD dalam dokumen perubahan ditargetkan Rp7,089 triliun, naik Rp122 miliar atau 1,76 persen dibanding angka induk Rp6,967 triliun. Kenaikan ini relatif moderat, mencerminkan keterbatasan ruang fiskal internal daerah.

Sebaliknya, komponen transfer dari pusat mengalami lompatan jauh lebih tajam. Target pendapatan transfer ditetapkan Rp5,816 triliun, melonjak Rp1,134 triliun atau 24,22 persen dari baseline Rp4,682 triliun. Lonjakan ini merupakan konsekuensi langsung dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 yang mengatur penyesuaian mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta penyaluran kurang bayar DBH ke daerah. Dengan kata lain, sebagian besar tambahan anggaran Sumut 2026 bersumber dari realokasi fiskal nasional, bukan dari ekspansi basis pajak lokal.

Arah Belanja: Dari Rp11,679 Triliun ke Rp13,356 Triliun

Di sisi pengeluaran, Pemprov Sumut merencanakan kenaikan belanja dari Rp11,679 triliun menjadi Rp13,356 triliun, bertambah sekitar Rp1,678 triliun. Bobby menjelaskan bahwa tambahan belanja tersebut dialokasikan untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat, menjamin pelayanan dasar, mendanai pemulihan pascabencana, membangun infrastruktur, menjalankan program prioritas, serta memberikan dukungan fiskal kepada pemerintah kabupaten dan kota di seluruh provinsi.

“Peningkatan belanja tersebut diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat, pelayanan dasar, pemulihan pascabencana, pembangunan infrastruktur, program prioritas serta dukungan kepada kabupaten/kota.”

Konteks pemulihan pascabencana menjadi尤为 krusial mengingat Sumatera Utara secara berkala menghadapi ancaman banjir, longsor, dan gempa bumi yang merusak jaringan jalan, jembatan, serta fasilitas publik. Alokasi khusus untuk sektor ini dalam P-APBD 2026 menandakan bahwa pemerintah provinsi menempatkan rehabilitasi fisik sebagai prasyarat sebelum aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali normal.

Landasan Hukum dan Proses Legislasi

Penyampaian Ranperda Perubahan APBD ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Pemprov Sumut dan DPRD Sumut terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2026. Secara vertikal, dokumen ini juga mengimplementasikan kebijakan fiskal pusat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026. Dengan demikian, perubahan anggaran daerah tidak berdiri sendiri, melainkan terikat pada kerangka regulasi nasional yang mengatur distribusi dana antardaerah.

Bobby menekankan bahwa dokumen perubahan anggaran bukan sekadar manipulasi angka-angka di atas kertas. Ia menuntut agar setiap pos belanja memiliki indikator hasil yang terukur dan memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.

“P-APBD 2026 tidak sekadar penyesuaian angka-angka anggaran, tetapi harus diarahkan pada kebutuhan yang menjadi prioritas, memiliki hasil terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumut.”

Pemprov Sumut menyatakan komitmennya untuk menjaga kualitas belanja, mempercepat pemulihan pascabencana, memperkuat pelayanan dasar dan infrastruktur, menjaga stabilitas ekonomi daerah, serta meningkatkan sinergi fiskal dengan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Sumatera Utara.

Respons DPRD: Anggaran Harus Responsif terhadap Kebutuhan Warga

Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Ariyanti menyambut proses pembahasan dengan catatan bahwa Raperda Perubahan APBD merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan harus tetap berpihak pada kebutuhan riil masyarakat dan prioritas pembangunan provinsi.

“Rancangan Perubahan APBD ini menjadi bahan pembahasan lebih lanjut memastikan penyusunan anggaran, dan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan Sumut.”

Bobby menutup penyampaiannya dengan harapan agar proses deliberasi bersama DPRD berjalan konstruktif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan Sumatera Utara secara keseluruhan.

“Kami berharap pembahasan Raperda P-APBD bersama DPRD Sumut dapat berjalan dengan baik, dan menghasilkan kebijakan anggaran responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan Sumatera Utara.”

Bagi warga Sumatera Utara, implikasi langsung dari revisi anggaran ini akan terlihat dalam percepatan perbaikan jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana, penguatan layanan kesehatan dan pendidikan di daerah terpencil, serta peningkatan kapasitas fiskal pemerintah kabupaten/kota yang selama ini bergantung pada transfer pusat. Keberhasilan pelaksanaan P-APBD 2026 akan menjadi tolok ukur apakah lonjakan pendapatan benar-benar diterjemahkan menjadi kesejahteraan, atau sekadar angka di atas kertas yang tidak pernah menyentuh lapangan.