DPRD Jabar desak KDM imbangi pembangunan fisik dan isu kemiskinan

Usia ke-81 Jawa Barat: DPRD Desak Pemprov Imbangi Proyek Fisik dengan Penanganan Kemiskinan

Atapkitadonasi.com – Perayaan ulang tahun ke-81 Provinsi Jawa Barat pada tahun ini membawa serta sebuah pertanyaan mendasar: sejauh mana pembangunan yang telah berjalan selama delapan dekade lebih benar-benar menyentuh lapisan masyarakat yang paling rentan? Di tengah euforia seremonial, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa Karya Goena memilih menyuarakan pesan yang lebih tajam. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak boleh lagi menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai satu-satukompas kebijakan, melainkan harus menempatkan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran pada posisi yang setara dalam agenda pembangunan.

Pernyataan tersebut dilontarkan dari Bandung dan mencerminkan kekhawatiran yang semakin meluas di kalangan legislator daerah. Selama bertahun-tahun, alokasi anggaran pembangunan di Jawa Barat cenderung condong ke proyek-proyek fisik — jalan, jembatan, gedung pemerintahan, dan fasilitas publik lainnya. Sementara itu, persoalan struktural seperti ketimpangan ekonomi, minimnya lapangan kerja di wilayah pedesaan, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar kerap tertinggal di belakang prioritas pembangunan yang terlihat secara kasat mata.

Prioritas Ganda: Infrastruktur dan Pemberdayaan Ekonomi

Buky Wibawa Karya Goena menekankan bahwa kedua dimensi tersebut tidak bersifat saling meniadakan. Perbaikan jalan dan jaringan utilitas memang penting, tetapi tanpa program pemberdayaan ekonomi yang berjalan paralel, manfaat infrastruktur tidak akan otomatis mengalir ke kantong-kantong kemiskinan. Ia menyerukan agar setiap kebijakan pembangunan menyertakan komponen penguatan kapasitas ekonomi warga secara simultan.

“Pemerintah perlu menyeimbangkan prioritas. Pembangunan fisik dan pelayanan harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran secara efektif.”

Pandangan ini sejalan dengan kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat periode 2025–2029, yang memuat visi “Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata”. Visi tersebut secara eksplisit menuntut perhatian terhadap wilayah pedesaan (“lembur”) sekaligus penataan kawasan perkotaan, sehingga tidak ada satu pun segmen geografis yang terpinggirkan dari agenda pembangunan. Buky menilai bahwa misi ketiga dan keempat dalam dokumen RPJMD tersebut secara langsung berkaitan dengan penanganan masalah sosial dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Transformasi Birokrasi sebagai Prasyarat

Di balik seruan untuk menyeimbangkan prioritas pembangunan, terdapat satu prasyarat yang tidak dapat diabaikan: kualitas birokrasi itu sendiri. Buky mendorong Pemprov Jabar untuk mempercepat transformasi birokrasi yang adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi, berintegritas dalam pelaksanaan tugas, serta mengedepankan prinsip good and clean governance. Tanpa birokrasi yang bersih dan responsif, program pemberdayaan ekonomi berisiko tersendat oleh hambatan prosedural, korupsi administratif, atau ketidakefektifan distribusi manfaat.

“Di tengah usia Jawa Barat yang ke-81 ini, kita ingin birokrasi semakin bersih, terbuka, dan adaptif. Sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.”

Konteks usia ke-81 yang disinggung Buky bukan sekadar penanda waktu. Ia menjadi pengingat bahwa delapan puluh satu tahun pemerintahan daerah seharusnya telah menghasilkan institusi yang matang, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Jika masih terdapat keluhan masyarakat tentang birokrasi yang lambat, tidak transparan, atau sulit dijangkau, maka transformasi menjadi keharusan, bukan pilihan.

Pelayanan Publik: Aksesibilitas, Transparansi, dan Akuntabilitas

Buky menambahkan bahwa penguatan tata kelola harus bermuara pada satu hasil konkret: pelayanan publik yang mudah diakses oleh seluruh warga tanpa memandang lokasi geografis atau status ekonomi. Ia menyebut tiga instrumen utama untuk mencapai tujuan tersebut — pemanfaatan teknologi digital, pengembangan inovasi layanan, serta keterlibatan aktif warga dalam proses pengawasan dan penyampaian aspirasi. Kombinasi ketiganya diharapkan mampu memangkas birokrasi yang berbelit dan membuka ruang partisipasi masyarakat secara lebih luas.

“Kita ingin birokrasi Jawa Barat hadir memberikan pelayanan terbaik. Langkah penguatan tata kelola ini harus sejalan dan konsisten dengan target pencapaian RPJMD 2025-2029.”

Implikasi dari seruan ini cukup luas. Bagi pemerintah provinsi, ia berarti perluasan audit terhadap efektivitas program sosial yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir, termasuk program bantuan sosial, pelatihan kerja, dan pendampingan usaha mikro. Bagi DPRD, ia mengisyaratkan penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pembangunan agar tidak lagi terkonsentrasi pada sektor fisik semata. Bagi masyarakat, terutama warga di daerah pedesaan yang selama ini kurang terakomodasi oleh kebijakan pembangunan, pesan ini menjadi sinyal bahwa aspirasi mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan akan mendapat perhatian yang lebih proporsional dalam siklus perencanaan berikutnya.

Jawa Barat, sebagai provinsi dengan populasi terbesar di Pulau Jawa dan salah satu yang terbesar di Indonesia, menghadapi kompleksitas pembangunan yang tidak dapat disederhanakan menjadi satu narasi. Keberhasilan pembangunan fisik selama beberapa dekade terakhir memang patut dicatat, tetapi tanpa penyeimbangan yang tegas terhadap dimensi sosial-ekonomi, warisan delapan puluh satu tahun pemerintahan daerah berisiko menjadi monumen yang megah namun tidak inklusif. Tantangan ke depan, sebagaimana ditegaskan oleh Buky, adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dan setiap kebijakan publik tidak hanya membangun struktur, tetapi juga membangun kehidupan warga di baliknya.