Sri Sultan ingatkan pejabat jaga integritas dalam bertugas

Gubernur DIY Ingatkan 125 Pejabat Baru: Kewenangan Bukan Milik Pribadi

Atapkitadonasi.com – Sebanyak 125 pejabat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta resmi dilantik di Bangsal Kepatihan, kompleks istana bersejarah di pusat Kota Yogyakarta, pada hari Jumat. Acara pelantikan tersebut bukan sekadar prosesi seremonial; di dalamnya terselip pesan tegas dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X bahwa setiap jabatan yang baru disandang akan diuji oleh keputusan-keputusan konkret dalam rutinitas kerja harian. Pesan inti yang disampaikan Sultan: integritas pribadi harus menjadi fondasi sebelum kekuasaan dijalankan.

“Pelantikan menjadi awal dari tanggung jawab yang panjang. Setelah itu para pejabat akan kembali menjalankan tugas dan menggunakan kewenangannya di dalam organisasi.”

Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa momentum pelantikan hanyalah titik nol. Setelah upacara selesai dan jabatan resmi melekat, para pejabat akan berhadapan dengan tekanan operasional: mengelola anggaran, mengambil keputusan kebijakan, serta berinteraksi langsung dengan bawahan dan masyarakat. Di sinilah, menurut Sri Sultan, karakter sejati seorang pemimpin birokrasi akan teruji.

Satriya Pinandhita: Ideal Pejuang-Filsuf dalam Birokrasi

Sri Sultan menggunakan istilah Satriya Pinandhita—sebuah konsep Jawa klasik yang menggambarkan sosok pejuang sekaligus filsuf—sebagai cermin perilaku yang diharapkan dari aparatur Pemda DIY. Dalam kerangka ini, keteguhan dalam bertindak harus berjalan beriringan dengan kejernihan batin. Kekuasaan tidak boleh diposisikan sebagai hak milik pribadi, melainkan sebagai amanah yang dipinjamkan untuk kepentingan publik.

“Keduanya bertemu dalam sosok Satriya Pinandhita. Teguh dalam laku, bening dalam batin, tidak menempatkan kekuasaan sebagai milik pribadi.”

Istilah Satriya Pinandhita sendiri berakar pada tradisi keprajuritan dan filsafat Jawa yang menekankan keseimbangan antara keberanian fisik dan kedalaman moral. Dalam konteks birokrasi modern, Sri Sultan menegaskan bahwa nilai ini tidak boleh berhenti sebagai semboyan di dinding kantor atau slogan dalam orientasi jabatan. Ia harus termanifestasi dalam setiap interaksi sehari-hari: cara seorang atasan memperlakukan bawahan, cara kebijakan yang berdampak luas dirumuskan, serta cara konflik internal diselesaikan.

Tiga Nilai dari Sastra Gendhing Sultan Agung

Lebih jauh, Sri Sultan merujuk pada ajaran Sultan Agung—raja Mataram yang memerintah pada abad ke-17—sebagaimana terekam dalam Sastra Gendhing. Dari khazanah sastra dan filsafat tersebut, ia mengidentifikasi tiga pilar yang relevan bagi kepemimpinan birokrasi kontemporer:

Pertama, integritas dan kualitas pribadi sebagai prasyarat sebelum seseorang memegang posisi. Kedua, keberanian untuk menjalankan tanggung jawab tanpa mundur ketika menghadapi konsekuensi politik atau sosial dari keputusan yang diambil. Ketiga, kemampuan menggerakkan berbagai potensi—manusia, teknologi, dan sumber daya—untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan kelompok atau individu.

Ketiga nilai ini, lanjut Sri Sultan, harus diintegrasikan ke dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara. Ia menekankan bahwa kinerja, integritas, dan rekam jejak harus menjadi parameter objektif dalam penerapan Manajemen Talenta ASN, bukan sekadar pertimbangan subjektif atau kedekatan personal.

“Manajemen Talenta ASN memperoleh arti pentingnya ketika kinerja, integritas, dan rekam jejak ASN menjadi dasar penilaian yang objektif.”

Tiga Tingkatan, Satu Amanah

Sri Sultan juga memetakan pembagian peran di antara tiga tingkatan jabatan pimpinan di lingkungan Pemda DIY. Pejabat pimpinan tinggi pratama dituntut menjaga arah kebijakan secara makro. Pejabat administrator bertugas menerjemahkan arah tersebut menjadi program kerja dan tugas operasional yang konkret. Sementara itu, pejabat pengawas memastikan bahwa pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai rencana dan tidak menyimpang dari tujuan semula.

“Tiga tingkatan, tiga peran, satu amanah yang sama: menjaga agar kewenangan tidak pernah lupa, untuk apa dan untuk siapa ia dititipkan.”

Pemetaan ini mengingatkan bahwa meskipun fungsi masing-masing tingkatan berbeda, tanggung jawab moralnya konvergen: memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil pada level mana pun tetap berorientasi pada manfaat publik. Tidak ada ruang bagi interpretasi sempit yang menjadikan kewenangan sebagai alat untuk kepentingan sektoral.

Sumpah yang Melampaui Prosesi

Menutup pesannya, Sri Sultan menegaskan bahwa sumpah jabatan tidak berakhir ketika prosesi pelantikan usai. Para pejabat yang baru dilantik diminta menjaga disiplin kerja, menata ulang niat pengabdian secara berkala, dan membuktikan legitimasi jabatan melalui hasil kerja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ukuran keberhasilan bukan tinggi rendahnya posisi, melainkan dampak nyata yang dihasilkan.

“Jabatan bukanlah tentang seberapa tinggi seseorang ditempatkan. Pastikan, jabatan yang Anda sandang menghadirkan kemanfaatan, melalui hasil kerja yang dirasakan masyarakat.”

Pesan ini relevan dalam konteks lebih luas reformasi birokrasi di Indonesia, di mana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus mendorong penguatan integritas ASN melalui berbagai instrumen kebijakan. Bagi DIY, yang memiliki kekhususan sebagai daerah istimewa dengan struktur pemerintahan yang unik, penekanan pada nilai Satriya Pinandhita sekaligus menjadi pengingat bahwa modernisasi birokrasi tidak boleh mengorbankan akar budaya lokal yang telah lama menjadi kompas moral bagi kepemimpinan di tanah Jawa.