Komisi VIII DPR minta pemerintah fokus keselamatan KRL
Special Plan – Di Jakarta, anggota Komisi VIII DPR RI, Derta Rohidin, mengingatkan pemerintah agar tidak mengalihkan perhatian dari isu utama yang berkaitan dengan keamanan transportasi umum. Hal ini terjadi setelah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengusulkan evaluasi penggunaan gerbong khusus perempuan di KRL. Menurut Derta, usulan ini muncul dari semangat untuk melindungi perempuan, tetapi belum menyentuh masalah mendasar dalam sistem kereta api.
“Insiden kecelakaan tersebut bukan hanya soal teknis operasional, tetapi juga menyangkut tata kelola sistem perkeretaapian yang harus terus diperbaiki secara menyeluruh,” ujar Derta dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Kebijakan gerbong khusus perempuan pada KRL, menurut Derta, merupakan upaya afirmatif untuk meningkatkan rasa aman para penumpang dari risiko pelecehan atau kekerasan berbasis gender. Namun, dalam konteks kecelakaan, faktor-faktor penentu keamanan lebih banyak dipengaruhi oleh aspek sistemik. Ia menyoroti perlunya pembenahan pada sistem persinyalan dan komunikasi antar kereta, kedisiplinan operasional, standar prosedur keselamatan, kualitas infrastruktur rel, serta teknologi pengendalian yang efektif.
Derta menekankan bahwa kecelakaan kereta api dalam beberapa tahun terakhir didominasi oleh faktor human error dan gangguan operasional. Data dari Kementerian Perhubungan menunjukkan, perubahan posisi gerbong penumpang perempuan tidak secara langsung mengurangi risiko tabrakan antar kereta, sehingga kebijakan ini berpotensi bersifat simbolik jika tidak didukung oleh kajian mendalam. Ia berargumen bahwa penempatan gerbong khusus perempuan tidak menyelesaikan masalah utama, yang terletak pada struktur sistem perkeretaapian.
Analisis Penyebab Kecelakaan
Menurut Derta, kecelakaan di ruang publik kereta api tidak hanya disebabkan oleh kesalahan teknis, tetapi juga oleh manajemen yang kurang optimal. Ia menyebut bahwa sistem persinyalan dan komunikasi antar kereta perlu diperbaiki secara menyeluruh. Hal ini mencakup peningkatan kualitas rel, pengendalian teknologi, serta integrasi manajemen lalu lintas antara KRL dan kereta jarak jauh seperti KA Argobromo Anggrek.
“Keselamatan transportasi publik adalah tanggung jawab bersama yang tidak bisa disederhanakan pada satu aspek saja. Kita tentu mendukung perlindungan perempuan di ruang publik, tetapi kebijakan yang diambil harus tepat sasaran dan berbasis pada akar masalah,” ujarnya.
Derta juga menambahkan bahwa momentum pasca kecelakaan seharusnya dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan sistemik agar kejadian serupa tidak terulang. Ia menekankan bahwa solusi sementara tidak cukup untuk menyelesaikan masalah mendasar. Penekanan pada kedisiplinan operasional, standar prosedur, dan pelatihan berkala bagi sumber daya manusia dianggap sebagai langkah krusial.
Langkah Konkret yang Direkomendasikan
Sebagai upaya konkrit, Derta mendorong adanya audit menyeluruh terhadap sistem perkeretaapian, mulai dari persinyalan, komunikasi antar kereta, hingga kontrol operasional. Ia menilai audit ini dapat membantu menutup celah risiko dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, penguatan kapasitas petugas melalui pelatihan berkala serta sertifikasi ulang dinilai penting untuk memastikan kualitas layanan.
Kebijakan gerbong khusus perempuan, meski memiliki dampak positif, hanya menjadi bagian dari solusi yang luas. Derta menambahkan bahwa sistem pengawasan di ruang publik harus diperkuat, serta respons cepat terhadap laporan korban kekerasan. Edukasi publik terkait keamanan bersama juga dianggap sebagai komponen penting dalam upaya melindungi perempuan di lingkungan transportasi umum.
Pentingnya Pendekatan Sistemik
Derta menegaskan bahwa kecelakaan kereta api tidak bisa disebabkan oleh satu faktor saja. Ia menyebut bahwa penempatan gerbong khusus perempuan, meski simbolis, perlu diimbangi dengan evaluasi mendalam terhadap penyebab utama kecelakaan. Berdasarkan data, sebagian besar kejadian kecelakaan diakibatkan oleh kesalahan manusia dan gangguan sistem operasional, bukan pada konfigurasi gerbong.
Untuk mencapai keselamatan yang lebih optimal, Derta mengingatkan bahwa perlu dilakukan perbaikan integratif, baik dalam aspek teknis maupun administratif. Ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan kenyamanan, tetapi juga pada kualitas manajemen dan pengawasan yang berkelanjutan. Pembenahan sistem persinyalan, komunikasi, serta koordinasi antar moda transportasi dianggap sebagai langkah penting dalam mengurangi risiko kecelakaan.
Kebijakan yang diterapkan seharusnya mencerminkan solusi yang holistik, menggabungkan perlindungan gender dengan peningkatan keselamatan secara teknis. Derta menambahkan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk Kemen PPPA, Kementerian Perhubungan, dan pengelola KRL, diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih aman. Ia juga mengingatkan bahwa kecelakaan tidak hanya menjadi perhatian para pengguna, tetapi juga menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memberikan layanan transportasi yang andal.
Langkah-langkah seperti audit menyeluruh, pelatihan berkala, dan penguatan infrastruktur dianggap sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Derta berharap, usulan gerbong khusus perempuan tidak membuat pemerintah kehilangan fokus pada perbaikan sistemik. Ia menegaskan bahwa kecelakaan tidak bisa diatasi hanya dengan solusi yang tampak cepat, tetapi harus melalui pendekatan yang menyeluruh.
Di sisi lain, Derta menyebut bahwa penerapan gerbong khusus perempuan tetap penting untuk memberikan rasa aman di ruang publik. Namun, kebijakan ini harus diiringi dengan upaya memper
