70 persen lahan terdampak bencana di Sumbar rampung dipulihkan
70 persen lahan terdampak bencana di Sumbar – Proses pemulihan lahan pertanian yang terkena dampak bencana alam di Sumatera Barat (Sumbar) semakin mendekati penyelesaian. Menurut laporan terbaru, sekitar 70 persen dari total 3.902 hektar lahan rusak akibat bencana hidrometeorologi telah berhasil diperbaiki hingga akhir November 2025. Langkah ini diambil sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi sektor pertanian setelah serangkaian bencana yang melanda wilayah tersebut dalam beberapa bulan terakhir.
Kepala Dinas Perkebunan: Progres Meningkat
Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (PTPH) Sumbar, Afniwirman, mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya mempercepat proses rehabilitasi lahan. Ia menjelaskan bahwa kerusakan terjadi akibat banjir, longsor, dan kekeringan yang melanda berbagai daerah di provinsi itu. “Kami menargetkan penyelesaian pemulihan lahan dalam waktu dekat untuk memastikan produktivitas pertanian bisa kembali stabil,” kata Afniwirman dalam wawancara di Kota Padang, Rabu (29/4).
“Sejauh ini, pemulihan lahan telah mencapai 70 persen dari total 3.902 hektar yang rusak. Kami memperkirakan bahwa sekitar 1.170 hektar lahan akan selesai diperbaiki dalam beberapa minggu ke depan,” ujar Afniwirman.
Dalam upaya ini, pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi lokal. Kementerian Pertanian pusat juga memberikan bantuan teknis dan dana yang signifikan. Afniwirman menekankan bahwa prioritas utama adalah lahan pertanian yang rusak ringan dan sedang, karena area ini berpotensi memberikan hasil panen lebih cepat dibandingkan lahan berat. “Lahan berat membutuhkan waktu lebih lama untuk pemulihan, tetapi kami sedang berupaya agar semua bisa terselesaikan dalam satu tahun,” lanjutnya.
Bencana alam hidrometeorologi yang terjadi sejak awal tahun 2025 telah mengakibatkan kerusakan luas di sektor pertanian. Kondisi ini memengaruhi ribuan petani dan pengelola perkebunan. Pemulihan lahan tidak hanya melibatkan perbaikan fisik, tetapi juga pelatihan dan bantuan teknis untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana di masa depan. “Selain itu, kami juga memberikan dukungan kepada para petani dalam mengatur pola tanam yang lebih adaptif,” tambah Afniwirman.
Upaya Pemulihan yang Berkelanjutan
Menurut data yang dihimpun, sekitar 2.731 hektar lahan rusak kini telah diperbaiki melalui berbagai program. Proses ini melibatkan penggunaan alat berat, pembuatan saluran drainase, serta replanting tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Pemulihan lahan tidak hanya fokus pada perbaikan permukaan, tetapi juga memperkuat infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan pertanian agar bisa mendukung aktivitas produksi.
Afniwirman juga mengatakan bahwa pihaknya telah menerapkan sistem monitoring terhadap setiap proyek pemulihan. Data terkini menunjukkan bahwa 60 persen dari progres 70 persen tersebut berhasil mencapai tahap akhir. ” Kami terus memantau kemajuan kerja di lapangan agar tidak ada hambatan di tengah proses,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) serta para petani untuk memastikan keberlanjutan pemulihan.
Di sisi lain, keberhasilan pemulihan lahan juga didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Banyak petani yang secara sukarela membantu proses pembersihan dan relokasi tanaman. Pemulihan tidak hanya dilakukan di daerah terpencil, tetapi juga di kota-kota besar seperti Padang dan Bukittinggi. “Masyarakat sangat antusias dan berkontribusi aktif dalam upaya ini,” kata Afniwirman.
Kendala dan Tantangan
Sebagian besar progres pemulihan lahan terhambat oleh beberapa faktor, seperti tingginya intensitas hujan dan kekeringan yang terjadi secara berselang. Afniwirman menyebutkan bahwa ada 300 hektar lahan yang masih dalam tahap pengerjaan karena kondisi alam yang belum stabil. “Kami harus menunggu hingga cuaca memungkinkan untuk melanjutkan pekerjaan,” tambahnya.
Di samping itu, keterbatasan dana dan alat berat juga menjadi tantangan. Meski pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 200 miliar, dana tersebut belum sepenuhnya terpakai karena beberapa proyek membutuhkan waktu lebih lama. Afniwirman menuturkan bahwa pihaknya sedang berupaya mengoptimalkan penggunaan dana agar efisiensi dapat tercapai. “Kami juga berharap bantuan dari pihak luar bisa terus masuk untuk mempercepat pemulihan,” katanya.
Bencana alam tidak hanya merusak lahan, tetapi juga mengganggu ekonomi sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Sumbar. Pemulihan lahan bertujuan untuk mengembalikan produktivitas pertanian sebelum musim tanam berikutnya. “Dengan pemulihan ini, kami harap para petani bisa kembali merasakan hasil panen yang memadai,” jelas Afniwirman.
Secara umum, progres pemulihan lahan di Sumbar menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun, Afniwirman mengingatkan bahwa pekerjaan masih memerlukan dukungan lebih besar dari berbagai pihak. “Kami juga berharap masyarakat tetap waspada terhadap risiko bencana di masa depan,” tutupnya.
Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat berharap bisa menjadi contoh untuk daerah lain yang juga terkena dampak bencana serupa. Dengan pemulihan lahan yang berhasil mencapai 70 persen, proses ini dianggap sebagai langkah awal dalam pemulihan ekonomi sektor pertanian. “Kami akan terus berupaya agar semua lahan bisa kembali produktif,” kata Afniwirman.
Proses pemulihan ini juga menjadi refleksi dari kemampuan pemerintah dalam merespons bencana yang mengguncang wilayah pertanian. Meski ada tantangan, langkah-langkah yang diambil dianggap efektif untuk memulihkan kondisi lahan dalam waktu yang relatif singkat. “Kami percaya bahwa dengan kolaborasi yang baik, semua target pemulihan bisa tercapai,” ujar Afniwirman.
Sebagai tambahan, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga lingkungan agar risiko bencana bisa diminimalkan. Program penanaman pohon dan pengelolaan air secara lebih baik dianggap sebagai bagian penting dari strategi jangka panjang. “Pemulihan lahan bukan hanya tentang perbaikan fisik, tetapi juga pembangunan yang berkelanjutan,” tutup Afniwirman.
