Rektor terkena OTT, Plh Rektor Unsoed tunggu putusan Kemdiktisainitek

Unsoed Berjalan Normal di Tengah Kekosongan Kepemimpinan: Plh Rektor Menanti Arahan Kemendiktisaintek

Atapkitadonasi.com – Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tengah menghadapi situasi kepemimpinan yang tidak biasa. Setelah rektor universitas tersebut ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT), roda akademik tidak berhenti. Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Noor Farid, menegaskan bahwa seluruh kegiatan perkuliahan tetap berlangsung sebagaimana mestinya dan mahasiswa tidak perlu khawatir terhadap kelanjutan proses belajar mengajar mereka.

Penangkapan seorang rektor melalui OTT merupakan peristiwa langka dalam lanskap pendidikan tinggi Indonesia. Operasi tangkap tangan sendiri adalah mekanisme penegakan hukum di mana aparat menangkap pelaku di saat sedang melakukan tindak pidana, biasanya terkait suap, gratifikasi, atau transaksi keuangan yang mencurigakan. Ketika seorang pimpinan universitas terseret dalam pusaran hukum semacam ini, pertanyaan pertama yang muncul dari sivitas akademika adalah: siapa yang akan memimpin, dan apakah kegiatan akademik akan terganggu?

Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Rektor

Di lingkungan perguruan tinggi negeri (PTN), jabatan rektor bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Proses pengangkatan melibatkan seleksi ketat oleh panitia yang dibentuk oleh kementerian. Ketika seorang rektor berhalangan tetap—baik karena meninggal, mengundurkan diri, maupun karena proses hukum—maka diperlukan mekanisme pengisian sementara.

Di sinilah peran Pelaksana Harian (Plh) Rektor menjadi krusial. Plh Rektor ditunjuk untuk menjalankan tugas-tugas kepemimpinan sehari-hari hingga keputusan final dari kementerian turun. Dalam konteks Unsoed, Prof. Noor Farid selaku Wakil Rektor Bidang Akademik menyampaikan bahwa pihak universitas secara resmi menunggu putusan Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek terkait langkah selanjutnya. Artinya, belum ada keputusan final mengenai apakah jabatan rektor akan diisi oleh pelaksana tugas sementara, pelaksana harian, atau langsung menuju proses seleksi rektor definitif.

Kemdiktisaintek, yang merupakan kementerian pembina dan pengawas seluruh perguruan tinggi di Indonesia, memiliki kewenangan penuh dalam menentukan status hukum dan administratif seorang rektor PTN. Putusan dari level sekretaris jenderal biasanya mencakup arahan teknis: apakah yang bersangkutan diberhentikan sementara, diberhentikan tetap, atau diberikan kesempatan untuk menyelesaikan proses hukum terlebih dahulu sebelum status jabatannya diputuskan secara permanen.

Konteks Tata Kelola Perguruan Tinggi Negeri

Unsoed sendiri merupakan salah satu perguruan tinggi negeri tertua di Jawa Tengah, didirikan pada tahun 1963 dan dinamai berdasarkan Jenderal Besar Soedirman, pahlawan nasional yang memimpin perang gerilya melawan Belanda. Universitas ini mengelola puluhan program studi dari jenjang sarjana hingga doktoral, dengan ribuan mahasiswa yang tersebar di berbagai fakultas. Sebagai PTN, Unsoed tunduk pada regulasi nasional yang mengatur tata kelola, termasuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pemerintah tentang organisasi dan tata kerja kementerian pembina.

Struktur kepemimpinan PTN terdiri dari rektor sebagai pimpinan tertinggi, dibantu oleh wakil-wakil rektor yang masing-masing membawahi bidang akademik, umum dan keuangan, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ketika posisi puncak kosong atau dipegang pelaksana sementara, koordinasi antar-bidang tetap harus berjalan mulus agar tidak ada kekosongan kebijakan yang berdampak pada layanan akademik.

Jaminan Kontinuitas Akademik

Prof. Noor Farid secara eksplisit memberikan jaminan kepada mahasiswa dan dosen bahwa perkuliahan tidak akan dihentikan. Pernyataan ini penting karena dalam situasi ketidakpastian kepemimpinan, sering muncul kekhawatiran di kalangan sivitas akademika mengenai jadwal ujian, kelulusan, penelitian, dan kegiatan kemahasiswaan.

“Meskipun demikian, perkuliahan tetap berjalan dan mahasiswa dapat mengikuti proses belajar mengajar.”

Pernyataan tersebut bukan sekadar formalitas. Di balik kalimat itu terdapat mekanisme operasional yang memastikan bahwa dosen tetap mengajar, laboratorium tetap berfungsi, layanan administrasi mahasiswa tetap tersedia, dan tidak ada penundaan dalam pelaksanaan kurikulum. Wakil rektor bidang akademik memiliki otoritas langsung atas seluruh aktivitas pembelajaran, sehingga bahkan tanpa kehadiran rektor definitif, rantai komando akademik tetap utuh.

Implikasi bagi Sivitas Akademika dan Masyarakat Banyumas

Bagi masyarakat Banyumas dan sekitarnya, Unsoed bukan sekadar institusi pendidikan, melainkan tulang punggung pengembangan sumber daya manusia di wilayah selatan Jawa Tengah. Ribuan alumni Unsoed tersebar di berbagai sektor—pemerintahan, kesehatan, teknik, hukum, dan bisnis. Stabilitas kepemimpinan universitas, meskipun sementara, menjadi faktor kepercayaan bagi calon mahasiswa baru, mitra industri, dan lembaga donor riset.

Situasi OTT terhadap seorang rektor juga mengingatkan pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola perguruan tinggi. Anggaran PTN bersumber dari APBN dan APBD, sehingga setiap keputusan keuangan di level pimpinan memiliki dampak langsung pada kualitas layanan pendidikan. Ketika seorang pimpinan terseret masalah hukum, publik berhak mengetahui bagaimana proses pengawasan internal dan eksternal berjalan.

Sementara menunggu putusan Kemendiktisaintek, Unsoed beroperasi dalam mode transisi. Tidak ada kepanikan di lingkungan kampus, tidak ada penghentian kegiatan akademik, dan tidak ada kekosongan layanan. Yang ada adalah sebuah universitas yang menjalankan fungsi utamanya—mengajar, meneliti, dan mengabdi—di bawah kepemimpinan sementara, dengan mata tertuju pada arahan resmi dari kementerian pembina. Hingga putusan itu turun, roda pendidikan di Purwokerto terus berputar.