Rencana Khusus: Pengamat nilai kebijakan WFH pada hari Jumat sebagai langkah positif
Pengamat Melihat Kebijakan WFH Jumat sebagai Inisiatif Positif
Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, mengapresiasi kebijakan pemerintah yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari rumah setiap hari Jumat. Menurutnya, langkah ini bertujuan menghemat energi sebesar 20 persen dan menjadi bagian dari perubahan budaya kerja yang perlu dijalankan dalam kondisi krisis global.
Iwan menjelaskan, di tengah ketidakpastian situasi internasional akibat perang antara Iran dengan Amerika-Israel, pemerintah wajib berikhtiar keras untuk memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi. “Kebijakan penghematan energi dan transformasi cara kerja adalah langkah yang dianggap positif karena dapat mengurangi penggunaan energi dalam negeri sebesar 20 persen,” tutur Iwan saat diwawancara di Jakarta, Jumat.
Indonesia Masih Stabil dalam Ketersediaan Energi
Dalam wawancara tersebut, Iwan menyoroti bahwa ketersediaan dan harga energi di Indonesia masih terjaga baik dibandingkan negara-negara lain yang mengalami kenaikan signifikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Indonesia tetap stabil dari segi kecukupan energi dan harga, sehingga kebijakan ini bisa dianggap sebagai bentuk keberpihakan Presiden Prabowo dan jajaran pemerintahannya,” katanya.
Ia menambahkan, regulasi ini juga berperan dalam menjaga kestabilan perekonomian dan daya beli masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu mengantisipasi dampak negatif bila BBM dinaikkan, terutama yang berpotensi merusak kondisi ekonomi masyarakat.
Kebijakan WFH dan Dukungan Masyarakat
Iwan mengungkapkan, keberhasilan program penghematan energi ini bisa dinilai dalam beberapa minggu ke depan. “Dukungan dari publik sangat penting untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan optimal,” ujarnya. Selain itu, ia menekankan bahwa pengurangan satu hari penerapan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menghemat Rp20 triliun menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kelangsungan hidup rakyat.
Dalam konteks ini, Iwan menyarankan agar pemerintah memanfaatkan kebijakan sebagai momentum untuk mendorong kemandirian energi. “Program seperti pengembangan cadangan gas baru melalui sumur NEB-79ST di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, yang melibatkan SKK Migas dan PetroChina International Jabung Ltd. harus dimaksimalkan,” tambahnya.
“Bagi saya, kebijakan hemat energi dan transformasi budaya kerja adalah suatu keniscayaan yang harus diambil oleh pemerintah dalam situasi seperti ini dan ini adalah langkah yang positif karena bisa menghemat 20 persen penggunaan energi dalam negeri,” kata Iwan.
“Sejauh ini, Indonesia adalah negara yang masih stabil dari segi kecukupan dan harga energi dibanding negara-negara lain dan ini merupakan bentuk keberpihakan Presiden Prabowo beserta jajaran pemerintahan,” ujarnya.
“Soal keberhasilan dan capaian program ini, saya kira bisa kita ukur dalam waktu beberapa minggu ke depan,” ucapnya.
“Seperti misalnya saat ini SKK Migas bersama PetroChina International Jabung Ltd. dalam menemukan cadangan gas baru melalui sumur NEB-79ST di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Ini harus dimaksimalkan oleh pemerintah,” kata Iwan.