Komisi III DPRD Jawa Barat Desak Evaluasi Total PT Jasa Sarana
DPRD Jabar minta bisnis rugi – Bandung – Situasi keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jasa Sarana saat ini menjadi perhatian serius bagi Komisi III DPRD Jawa Barat. Berdasarkan hasil analisis mendalam yang telah dilakukan, komisi tersebut meminta manajemen perusahaan untuk segera menghentikan berbagai lini usaha yang selama ini mengalami kerugian. Langkah ini dinilai penting guna menyelamatkan aset-aset daerah yang masih tersisa dari penyusutan lebih lanjut.
Kondisi keuangan perusahaan infrastruktur milik daerah ini menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Aset-aset yang sebelumnya tercatat bernilai lebih dari Rp1 triliun kini diperkirakan hanya tersisa sekitar Rp500 miliar saja. Penurunan drastis ini terjadi seiring dengan adanya beban defisit operasional tahunan yang mencapai Rp3 miliar. Angka tersebut menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh setiap tahun belum mampu menutup seluruh biaya operasional perusahaan secara memadai.
“Usaha-usaha yang selama ini tidak memberikan keuntungan bahkan menimbulkan kerugian harus segera dievaluasi dan dihentikan. Sebaliknya, perusahaan perlu lebih fokus mengembangkan sektor usaha yang masih produktif dan memiliki potensi menghasilkan keuntungan agar kondisi keuangan dapat kembali sehat,” ujar Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Jajang Rohana dalam keterangan di Bandung, Sabtu.
Selain masalah penyusutan aset, PT Jasa Sarana juga menghadapi kewajiban utang yang masih berjalan. Nilai utang perusahaan saat ini berada di kisaran Rp170 miliar hingga Rp180 miliar. Dengan mempertimbangkan nilai aset dan kewajiban utang tersebut, nilai bersih (net asset) yang benar-benar dimiliki oleh BUMD ini menyusut hingga tersisa di kisaran Rp400 miliar. Angka ini mencerminkan tantangan besar yang harus dihadapi oleh manajemen perusahaan dalam melakukan pemulihan keuangan.
Langkah Taktis Pemulihan Keuangan
Menyikapi krisis keuangan yang terjadi, Komisi III DPRD Jawa Barat mendorong PT Jasa Sarana untuk segera mengambil langkah-langkah taktis dalam pemulihan keuangan. Salah satu strategi utama yang diusulkan adalah optimalisasi aset-aset perusahaan. Melalui pendekatan ini, perusahaan diharapkan dapat mengidentifikasi aset-aset yang tidak produktif atau idle asset untuk kemudian dilepas.
Aset-aset yang dilepas tersebut nantinya dapat dialokasikan sebagai penguat modal pada lini bisnis yang dinilai memiliki prospek cerah. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat posisi keuangan secara keseluruhan. Dengan demikian, PT Jasa Sarana diharapkan mampu kembali beroperasi secara sehat dan profesional.
“Berdasarkan hasil evaluasi, kondisi keuangan PT Jasa Sarana memerlukan perhatian serius. Pendapatan yang diperoleh setiap tahun belum mampu menutup seluruh biaya operasional sehingga perusahaan masih mengalami defisit sekitar Rp3 miliar per tahun,” ucap Jajang memaparkan.
Jajang Rohana juga menegaskan bahwa pengawasan ketat dari DPRD ini bertujuan untuk memastikan fungsi BUMD kembali sehat dan profesional. Perusahaan diharapkan mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemprov Jawa Barat secara maksimal, bukan justru menjadi beban APBD. Hal ini sejalan dengan visi awal pembentukan BUMD sebagai instrumen pembangunan daerah yang mandiri dan produktif.
Perbaikan manajemen menjadi kunci utama dalam proses pemulihan ini. Dengan tata kelola yang baik, pengelolaan usaha yang lebih fokus, serta optimalisasi aset, Komisi III optimistis PT Jasa Sarana dapat kembali berada pada kondisi keuangan yang sehat. Perusahaan juga diharapkan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam jangka panjang. Proses evaluasi dan perbaikan ini akan terus dipantau secara berkala oleh DPRD Jawa Barat untuk memastikan implementasi yang tepat sasaran.
