Ketua Komisi III DPRD Jabar Dorong Pemprov Perkuat Iklim Investasi
Ketua Komisi III DPRD Jabar dorong – Di Kota Bandung, Jajang Rohana, ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, menekankan pentingnya pemerintah provinsi memperkuat kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan iklim investasi guna menjaga pertumbuhan ekonomi daerah pada 2026. Menurut Jajang, pencapaian target investasi di Jawa Barat pada 2025 telah melampaui harapan, sehingga pihak pemerintah perlu mempertahankan momentum tersebut dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penanaman modal. “Supaya nilai investasi tidak mengalami penurunan, diperlukan peningkatan signifikan dalam kemudahan, kepastian, dan iklim investasi,” ujarnya pada Senin, saat mengungkapkan pandangannya.
Penekanan pada Infrastruktur dan SDM
Jajang menegaskan bahwa selain faktor utama seperti perizinan dan hukum, pembangunan infrastruktur menjadi elemen penting dalam menarik minat investor. Ia menyebut bahwa ketersediaan fasilitas transportasi, kelistrikan, dan komunikasi akan memperkuat daya tarik daerah tersebut untuk berbagai sektor industri. “Dengan infrastruktur yang memadai, investor lebih percaya untuk menanamkan modal di Jawa Barat,” jelasnya. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga harus mendapat perhatian khusus, karena kebutuhan tenaga kerja di berbagai bidang ekonomi semakin meningkat.
“Supaya investasi di sektor-sektor yang selama ini ada, bisa melesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi,” kata Jajang.
Menurut Jajang, sistem pendidikan di Jawa Barat perlu diselaraskan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan lembaga pendidikan untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan sesuai permintaan pasar. “Dengan pendidikan yang relevan, Jawa Barat bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja secara efektif,” lanjutnya. Hal ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investasi dari luar.
Konsentrasi Investasi di Kawasan Utara
Jajang juga memperhatikan bahwa investasi di Jawa Barat saat ini masih terpusat di kawasan industri bagian utara. Ia mengingatkan bahwa potensi wilayah selatan masih belum dimanfaatkan secara optimal. “Wilayah Jawa Barat selatan punya peluang besar untuk dikembangkan, terutama dalam sektor jasa dan pariwisata,” ujarnya. Menurutnya, peningkatan infrastruktur di daerah tersebut, seperti pengembangan jalan raya, bandara, dan pusat wisata, akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
“Dengan infrastruktur yang memadai, wilayah Jawa Barat selatan bisa dimaksimalkan untuk sektor jasa dan pariwisata, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Jajang.
Menyusul keberhasilan Jawa Barat dalam mencapai target investasi tahun 2025, Jajang berharap pemerintah provinsi tidak hanya fokus pada kawasan utara tetapi juga memperluas keberadaan sektor-sektor strategis di wilayah lain. Ia menambahkan bahwa keberagaman sektor ekonomi akan meminimalkan risiko ketergantungan pada satu area tertentu. “Kemudahan akses ke sumber daya dan keberagaman bidang industri akan menarik lebih banyak investor,” jelasnya.
Langkah Strategis untuk Pemulihan Ekonomi
Di samping infrastruktur dan SDM, Jajang menyoroti perlunya stabilitas politik dan kebijakan yang konsisten. Ia menyatakan bahwa kepastian hukum yang terjamin akan memberikan rasa aman bagi para pengusaha. “Kebijakan pemerintah yang tidak berubah-ubah akan memperkuat kepercayaan investor,” tegasnya. Pemprov Jabar juga harus memperhatikan lingkungan bisnis, seperti birokrasi yang efisien dan dukungan kebijakan yang pro-inovasi.
Menurut Jajang, kinerja pemerintah provinsi dalam menciptakan iklim investasi yang nyaman akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Ia berharap program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya fokus pada perizinan cepat tetapi juga mencakup inisiatif-inisiatif lain, seperti perluasan akses ke pasar global dan dukungan finansial untuk usaha kecil menengah (UKM). “UKM memiliki peran penting dalam perekonomian, jadi harus didukung secara maksimal,” tambahnya.
Perspektif Pemulihan Ekonomi Regional
Jajang Rohana menekankan bahwa keberhasilan ekonomi Jawa Barat tidak hanya bergantung pada pertumbuhan di satu kawasan tetapi juga pada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Ia mengungkapkan bahwa daerah-daerah seperti Bandung Selatan, Garut, atau Cianjur perlu dikembangkan melalui kebijakan yang spesifik. “Investasi di wilayah selatan bisa menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru, yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja,” ujarnya. Hal ini selaras dengan tujuan pemerintah provinsi untuk mengurangi kesenjangan antara daerah utara dan selatan.
Menurut Jajang, keberhasilan program peningkatan investasi akan terukur dari peningkatan jumlah lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Ia menyebut bahwa pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya mendukung perusahaan besar tetapi juga usaha mikro dan kecil. “Pertumbuhan ekonomi yang inklusif akan menciptakan kesejahteraan yang lebih luas,” jelasnya. Ia juga berharap ada peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, agar investor merasa lebih nyaman dan terdorong untuk berkontribusi.
Harapan untuk Tahun 2026
Kepada para pelaku usaha, Jajang Rohana mengimbau agar berpartisipasi aktif dalam membangun ekosistem investasi yang lebih baik. “Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta akan menghasilkan efek yang lebih besar,” ujarnya. Ia menilai bahwa pemerintah provinsi perlu mempercepat penerapan berbagai program yang telah direncanakan, terutama di bidang keuangan dan teknologi. “Program yang tepat waktu akan membantu investor menemukan peluang baru di Jawa Barat,” tambahnya.
Jajang juga mengingatkan bahwa pemulihan ekonomi tidak bisa dicapai dalam semalam. Ia menekankan perlunya kesabaran dan konsistensi dari pemerintah dalam menjalankan kebijakan. “Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan strategi yang terukur dan evaluasi berkala,” ujarnya. Dengan memperkuat iklim investasi, Jawa Barat diharapkan bisa menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di Indonesia pada 2026.
Dalam kesimpulan, Jajang Rohana menggarisbawahi bahwa peran pemerintah provinsi sangat krusial dalam menciptakan lingkungan bisnis yang menarik. Ia menegaskan bahwa dengan menggabungkan kemudahan perizinan,
