Key Strategy: Phapros Dorong Substitusi Bahan Baku Obat
Key Strategy menjadi fokus utama dalam upaya pemerintah Indonesia meningkatkan kemandirian sektor farmasi nasional. Melalui pendekatan strategis ini, Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT Phapros Tbk di Semarang, Jawa Tengah. Perusahaan anak usaha PT Kimia Farma Tbk ini dinilai sebagai pemain kunci dalam implementasi Key Strategy substitusi bahan baku obat impor menjadi produksi dalam negeri.
Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menegaskan bahwa Key Strategy ini sangat krusial mengingat tingkat ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku obat masih tinggi. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar dalam mewujudkan kemandirian industri farmasi nasional. Sinergi antar kementerian dan badan usaha milik negara di sektor farmasi perlu ditingkatkan secara intensif sebagai bagian dari Key Strategy jangka panjang.
“Sinergi lintas kementerian dan badan usaha milik negara (BUMN) sektor farmasi perlu diperkuat, khususnya antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, dan Bio Farma Group agar kebijakan yang diambil benar-benar mendukung penggunaan produk dalam negeri,” kata Anggia dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.
Menurut Anggia, optimalisasi bahan baku lokal menjadi prioritas utama dalam Key Strategy ini. Hal ini mencakup pemanfaatan bahan baku berbasis herbal serta kekayaan biodiversitas Indonesia. Riset yang kuat diperlukan untuk memastikan bahan baku lokal mampu menjadi alternatif pengganti bahan baku impor. BUMN farmasi juga dituntut meningkatkan daya saing melalui inovasi produk, pengembangan produk baru, serta peningkatan kualitas agar mampu bersaing dengan produk impor.
Anggia menambahkan bahwa pemerintah perlu memiliki data akurat mengenai porsi obat dalam negeri yang telah digunakan dalam program-program kesehatan nasional. Langkah ini sangat penting mengingat sekitar 95 persen kebutuhan bahan baku obat nasional masih dipenuhi melalui impor. Penguatan industri hulu farmasi menjadi salah satu agenda strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan tersebut melalui Key Strategy yang terukur.
Key Strategy: Capaian dan Program Strategis Pemerintah
Kementerian Kesehatan mencatat pencapaian signifikan sejak tahun 2022 hingga 2024 dalam implementasi Key Strategy. Sebanyak 42 industri farmasi telah difasilitasi melakukan change source atau penggantian sumber bahan baku dari impor ke produksi dalam negeri. Fasilitasi ini mencakup pembiayaan uji bioekivalensi terhadap enam bahan baku obat dengan nilai konsumsi terbesar.
Enam bahan baku tersebut adalah atorvastatin, clopidogrel, amlodipin, candesartan, azitromisin, dan bisoprolol. Selain itu, Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Perindustrian telah mengusulkan 22 bahan baku obat yang telah dapat diproduksi di dalam negeri untuk masuk dalam pengaturan tata niaga impor. Upaya ini bertujuan memperluas penggunaan bahan baku lokal secara lebih luas sesuai Key Strategy nasional.
Kunjungan kerja spesifik tersebut dilakukan di Pabrik Simongan PT Phapros Tbk. Acara ini dihadiri oleh Badan Pengelola (BP) BUMN, PT Danantara Asset Management, PT Bio Farma (Persero), serta PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Komisi VI DPR juga menilai efektivitas sinergi antara BP BUMN, Danantara Indonesia, dan Bio Farma Group dalam pengelolaan aset serta pembiayaan investasi industri hulu farmasi.
Tantangan Struktural dan Solusi Keuangan dalam Key Strategy
Komisi VI mengidentifikasi beberapa kendala struktural yang masih dihadapi industri bahan baku obat dalam negeri. Kendala tersebut antara lain keterbatasan skala ekonomi, teknologi, dan sumber daya manusia. Managing Director Business PT Danantara Asset Management, Febriani Eddy, menekankan pentingnya penguatan kondisi keuangan sebagai bagian dari Key Strategy.
“Kemandirian industri farmasi harus dimulai dari penguatan kondisi keuangan perusahaan. Pada tahun 2025 terdapat 21 program strategis Danantara, termasuk program penyehatan BUMN farmasi yang berlanjut di tahun berikutnya,” ujar Febriani.
Menurut Febriani, pengembangan bahan baku obat dalam negeri juga membutuhkan skala ekonomi yang memadai. Oleh karena itu, pembangunan ekosistem industri perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam kunjungan tersebut, Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Shadiq Akasya, turut memaparkan strategi ketahanan industri farmasi nasional.
Kegiatan itu juga dihadiri oleh Deputi Bidang Peningkatan Nilai BUMN BP BUMN, Endra Gunawan, Direktur Utama PT Kimia Farma (Persero) Tbk, Djagad Prakasa Dwialam, dan Direktur Utama PT Phapros Tbk, Intan Abdams Katoppo. Sebagai anak usaha PT Kimia Farma (Persero) Tbk, Phapros membukukan laba bersih sebesar Rp761,5 juta pada kuartal I 2026. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator penguatan kinerja perusahaan dalam mendukung transformasi BUMN farmasi sekaligus memperkuat daya saing industri nasional melalui Key Strategy yang konsisten.
