Lanskap Bujang Raba terima SK pengelolaan karbon berbasis masyarakat
Latest Program – Di Kota Jambi, wilayah Lanskap Bujang Raba di Kabupaten Bungo kini resmi mendapatkan Surat Keputusan (SK) persetujuan penerbitan Non-SPE sebesar 238.281 ton CO₂e. Dokumen ini memperkuat peran masyarakat lokal dalam menjaga ekosistem karbon kehutanan sebagai bagian dari upaya nasional mengurangi emisi karbon. Direktur Eksekutif KKI WARSI, Adi Junedi, dalam keterangan di Jambi, Senin, mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kehutanan atas penerbitan SK tersebut.
Menurut Adi, penerimaan SK ini bukan sekadar proses administratif, melainkan bentuk pengakuan pemerintah terhadap perjuangan masyarakat di Bujang Raba yang selama ini berkomitmen menjaga hutan. “Ini adalah bukti bahwa komunitas kami berhasil menciptakan pola pengelolaan yang berkelanjutan,” katanya. Ia menekankan bahwa keberhasilan ini dihasilkan dari upaya bertahun-tahun masyarakat dalam menghadapi tekanan pemanfaatan lahan di sekitar wilayah mereka.
Terbitnya SK Persetujuan Penerbitan Non-SPE sebesar 238.281 ton CO₂e bagi Lanskap Bujang Raba. Bagi kami, ini bukan sekadar dokumen administratif. Ini adalah pengakuan negara terhadap perjalanan panjang masyarakat yang memilih menjaga hutannya ketika banyak tekanan datang untuk mengubahnya,” jelas Adi.
Adi berharap mekanisme karbon nasional dapat menjadi alat yang adil bagi masyarakat pengelola hutan. Ia menjelaskan bahwa penerbitan SK ini membuka peluang bagi Bujang Raba untuk terintegrasi ke dalam sistem resmi penanggulangan perubahan iklim. Proses validasi dan registrasi pengurangan emisi karbon yang dilakukan masyarakat akan tercatat dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), yang menjadi fondasi kebijakan lingkungan nasional.
Lanskap Bujang Raba, yang mencakup 7.291 hektare hutan desa, merupakan kawasan yang dikelola oleh lima desa, yaitu Lubuk Beringin, Senamat Ulu, Buat, Laman Panjang, dan Sungai Telang. Dari total luas tersebut, 5.336 hektare dianggap sebagai kawasan perlindungan, sedangkan 1.955 hektare digunakan untuk pemanfaatan lestari. Adi menyoroti bahwa kawasan Bujang Raba memiliki cadangan karbon rata-rata 287 ton per hektare, yang setara dengan 1.087 ton CO₂e per hektare. Angka ini menunjukkan potensi besar wilayah tersebut dalam mengurangi emisi karbon secara bertahap.
Komitmen masyarakat di Bujang Raba telah membawa hasil yang signifikan, seperti penghentian laju deforestasi hingga 0 persen selama periode 2013–2018. Faktor ini menjadikan kawasan tersebut sebagai contoh sukses dalam pengelolaan hutan secara kolektif. Adi menambahkan bahwa pencapaian ini tidak tercapai dalam waktu singkat, melainkan melalui konsistensi kerja sama antara masyarakat, KKI WARSI, pemerintah, serta berbagai lembaga mitra.
Ekosistem Karbon yang Berkelanjutan
KKI WARSI bersama pemerintah dan mitra lainnya telah mendukung pengembangan tata kelola hutan desa yang lebih kuat. Berbagai langkah seperti membangun kelembagaan lokal, menjaga tutupan hutan, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan warga setempat. Dengan mekanisme ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan pengakuan tetapi juga memiliki alat untuk memperoleh manfaat ekonomi dari konservasi hutan.
Kawasan Bujang Raba, yang terletak di hulu DAS Bungo-Tebo, memiliki keunikan karena merupakan satu kesatuan bentang alam yang kompleks. Luas wilayah ini mencapai 109 ribu hektare berdasarkan pemetaan yang dilakukan KKI WARSI. Sebagai bagian dari lanskap yang lebih luas, Bujang Raba melibatkan beberapa tipe hutan, seperti hutan dataran rendah hingga hutan pegunungan bawah. Fungsi utamanya adalah mempertahankan keberadaan kawasan hutan yang tersisa, sekaligus mencegah bencana alam yang berdampak dari hulu ke hilir.
Perspektif Ekologis dan Kebijakan Nasional
Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur, yang menjadi pusat konservasi di Bujang Raba, tidak bisa dilihat secara terpisah dari wilayah sekitarnya. Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Produksi Batang Ule, APL (Areal Penggunaan Lahan) di bagian lain, serta Hutan Adat dan Hutan Lindung Desa membentuk kesatuan ekosistem yang saling terkait. Dengan nama “Lanskap Bujang Raba,” kawasan ini dianggap sebagai representasi utuh bentang alam yang memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan.
Adi Junedi menyoroti bahwa konservasi hutan di daerah ini bukan hanya tentang menjaga tutupan hutan tetapi juga mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. “Pendekatan berbasis masyarakat membuka peluang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam program nasional, sekaligus mendukung upaya Indonesia mencapai target pengurangan emisi karbon,” ujarnya. Ia menekankan bahwa pengelolaan karbon yang dilakukan masyarakat berperan penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan mengurangi dampak perubahan iklim.
Menurut data KKI WARSI, Lanskap Bujang Raba memiliki variasi fungsi hutan yang mencakup Taman Nasional, Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan areal penggunaan lain. Adi menyatakan bahwa keberadaan kawasan ini menunjukkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya. Hal ini juga mencerminkan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan lingkungan yang berbasis partisipasi aktif warga.
Dengan menerima SK persetujuan penerbitan Non-SPE, masyarakat Bujang Raba mendapatkan akses untuk memperoleh penghargaan atas kontribusi mereka dalam mengurangi emisi. Faktor ini menjadi fondasi bagi penerapan mekanisme karbon nasional yang lebih luas, yang dapat menginspirasi daerah lain untuk melakukan pola serupa. Adi berharap kebijakan ini tidak hanya memperkuat manfaat ekonomi masyarakat tetapi juga menjadikan Bujang Raba sebagai contoh
